TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ada dua menteri yang kerap membangkang di kabinet Presiden Jokowi. Kedua menteri itu adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Menteri Jonan ditelepon dan di-SMS Menko (Sofyan), tapi tak datang. Jonan malah membalas, 'Pak, kalau mau rapat harus buat jadwal seminggu sebelumnya,'" kata Faisal saat diskusi soal reshuffle Kabinet Kerja di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2015.

Faisal mengaku mendapat informasi tersebut dari sumbernya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut sumber itu, Jonan dan Amran tak pernah ikut rapat koordinasi dengan Sofyan. "(Mereka) sengak dan merasa paling penting, makanya harus diganti," kata Faisal.

Adanya menteri yang sulit diajak berkoordinasi itu, kata Faisal, membuat kinerja Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil kurang efektif. Selain itu, dia juga menilai keberadaan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno ikut mengurangi efektivitas Sofyan.

"Kewenangan (Menko) makin dipreteli oleh Andrinof, Luhut, dan Rini. (Tapi begitu) ekonomi jeblok dia yang kena," kata Faisal.

Semua informasi soal kinerja menterinya, kata Faisal, sudah ada di kantung Jokowi. Dia yakin Presiden punya cara sendiri untuk menangani menteri-menteri yang bengal. "Jokowi sudah tahu siapa yang harus di-reshuffle. Yang pertama pasti yang chemistry-nya beda. (Itu terlihat jika) Menteri itu tak pernah bertemu empat mata," kata Faisal.

Menanggapi tudingan itu, Staf Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid merilis bantahan ke media massa, Selasa, 14 Juli 2015.

“Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab ‘Bapak tidak tahu saya sibuk’,” kata Hadi M. Djuraid, dalam rilis itu.

Jika Jonan tidak menghadiri undangan rapat Menko Perekonomian, kata dia, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas ke luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

“Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak, sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada,” kata Hadi.

Kalau pun tidak bisa hadir, Hadi memastikan Menteri Jonan selalu mengirim wakil, yakni pejabat eselon I yang relevan. "Selain itu, keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada,” katanya.