TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan keberadaan layanan taksi Uber dan Gojek yang menganut konsep "sharing economy" sedikit membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, taksi Uber dan Gojek menghadirkan lapangan kerja yang luas dan bebas untuk masyarakat.

"Peningkatan tenaga kerjanya meningkat. Yang tadinya nganggur, penghasilannya pas-pasan, tiba-tiba di waktu luangnya bisa memanfaatkan sistem ekonomi baru ini. Kemudian dia mendapat penghasilan tambahan. Jadi ada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan," ujar Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Selasa, 14 Juli 2015.


Menurut Ridwan Kamil, Uber dan Gojek bisa memberikan harga jasa yang jauh lebih murah daripada layanan sejenis karena tidak terbentur sistem korporasi yang berbelit-belit dan mengikat. "Tapi rata-rata di negara-negara lain mereka banyak terbentur regulasi. Itu yang terjadi di sini juga," katanya.

Ridwan Kamil menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung belum bisa mengambil keputusan memberhentikan kegiatan operasional taksi Uber seperti yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Sebab belum ada hasil dari seminar tentang sharing economy yang dilakukan Uber dan Gojek dalam menyediakan sarana transportasi.

Seminar itu, kata Ridwan, rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Namun karena pihak yang akan berkontribusi di dalamnya belum siap, seminar tersebut dipastikan tertunda. Ridwan Kamil akhirnya meminta Organisasi Angkutan Darat untuk memfasilitasi seminar tersebut.

"Seminar itu bukan untuk mendapat pembenaran, tapi mendengarkan. Justru kita akan tahu yang sebenarnya sebelum memutuskan. Saya bilang kepada Organda, jangan terlalu lama. Secepatnya, biar semua clear," kata Ridwan.

PUTRA PRIMA PERDANA