Sudah sebulan sejak KPK dinyatakan tidak lagi berwenang menangani pengusutan kasus korupsi pajak Bank BCA. Selama setahun lebih KPK menangani kasus ini namun tepat sebulan lalu KPK akhirnya bisa dibilang gagal membongkar kasus mega korupsi pajak yang melibatkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Bank BCA (bank swasta terbesar di Indonesia). Melalui upaya praperadilan yang dilakukan Hadi Poernomo, langkah KPK mengusut kasus pajak Bank BCA berhasil dipatahkan.

Pangkal perkara ini dimulai pada tahun 2002, saat itu lembaga yang Hadi Poernomo pimpin tengah memeriksa laporan pajak Bank BCA tahun 1999. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Bank BCA membukukan laba fiscal sebesar Rp 174 miliar. Namun Direktorat Jenderal Pajak menemukan temuan lain, keuntungan laba fiskal BCA pada 1999 mencapai Rp 6,78 triliun. Pembengkakan laba fiskal ini bersumber dari transaksi pengalihan aset kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank BCA ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 5,7 triliun.

Pada 12 Juli 2003, PT BCA TBK mengajukan surat keterangan pajak transaksi non-performance loan Rp 5,7 T kepada Direktorat Pajak Pengasilan (PPh). Kurang lebih 1 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2004, Direktur PPh memberikan surat pengantar risalah keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah pengajuan keberatan pajak BCA itu. Adapun hasil telaah itu berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Sehari sebelum jatuh tempo kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan kepada Direktur PPh dalam nota dinas untuk mengubah kesimpulan, yakni agar menerima seluruh keberatan wajib pajak BCA.

Pihak KPK menjelaskan, ada bank lain yang punya permasalahan sama namun ditolak oleh Dirjen Pajak. Akan tetapi dalam permasalahan BCA, keberatannya diterima. Berdasarkan hal itu, KPK melakukan forum ekspose atau gelar perkara dengan satuan petugas penyelidik. Dan hasil dari forum ekspose tersebut, seluruh pimpinan KPK menyepakati untuk menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka.

Namun siapa sangka setelah berjalan setahun penyidikan atas Hadi, Hadi Poernomo mengajukan uoaya praperadilan. Praperadilan Hadi adalah untuk meninjau wewenang KPK dalam menangani kasus pajak BCA. Bagi Hadi, kasus ini tidak seharusnya ditangani oleh KPK sebab kasus ini adalah wewenang pengadilan pajak. Namun KPK menemukan hal lain yang menjadikan kasus ini adalah sepenuhnya wewenang KPK dan pengadilan TIPIKOR, dalam kasus pajak BCA, Hadi diduga berasama-sama dengan petinggi BCA melakukan tindak korupsi berpatner.

Terlebih lagi, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini semakin hari semakin menipis. Membongkar kasus korupsi pajak Bank BCA sudah menjadi syarat mutlak bagi KPK untuk memantapkan kepercayaan masyarakat akan masih adanya instansi pemerintah yang bisa diharapkan untuk memerangi korupsi.

Lambatnya penanganan kasus pajak BCA oleh KPK sempat menuai kritik salah satunya adalah dari pegiat antikorupsi dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi.

Dalam kasus korupsi pajak ini, BCA telah rugikan Negara sebesar Rp 375 M, angka tersebut berasal dari hitungan pajak atas Non Performance Loan (NLP/kredit macet) milik Bank BCA sebesar Rp 5,7 triliun pada tahun 1999 sampai 2003, atau dengan kata lain pada saat Bank BCA masih menerima BLBI.

Menurut Edi Humaidi kasus SKL BLBI dan kasus pajak BCA merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap skandal BLBI yang hingga sekarang telah membebani anggaran negara (ABPN). “Kasus pajak BCA dan kasus korupsi BLBI sangat terkait. KPK tinggal menarik benang merahnya saja, apalagi sebelumnya KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat yang mengetahui BLBI”.

Apabila KPK berhasil membongkar skandal pajak Bank BCA dengan sendirinya kepercayan masyarakat akan tumbuh kembali terhadap integritas KPK. Sebab KPK tetap membongkar kasus korupsi meskipun dihadapkan dengan kekuatan moneter yang besar sekelas Bank BCA sekalipun.
Sumber
1. http://news.liputan6.com/read/203993...sangka-korupsi
2. http://www.gresnews.com/berita/hukum...an-luar-biasa/