Menteri Yuddy Berencana Hapuskan 144 Lembaga Negara
Jumat, 10/07/2015 08:35 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy tengah mempertimbangkan dan mempersiapkan penghapusan 144 lembaga negara.

"Menteri Sekretaris Kabinet menyebut ada sekitar 144 lembaga negara yang semua bermuara kepada Presiden sehingga itu sangat merepotkan," kata Yuddy di Jakarta.

Penghapusan 100 lebih lembaga negara dinilai dapat menghemat anggaran sekaligus memangkas tugas, pokok, dan fungsi lembaga-lembaga tersebut yang berpotensi tumpang tindih.

Sebelum dihapus, lembaga-lembaga tersebut akan lebih dulu diaudit oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil audit akan keluar tiga bulan ke depan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk memutuskan lembaga mana yang bakal dihapus.

Indikator utama penghapusan lembaga ialah apabila hasil audit menunjukkan lembaga tersebut tak memberikan kontribusi relevan terhadap pembangunan nasional sementara keberadaannya menggerus anggaran negara.

Selain dihapuskan, satu lembaga dapat pula digabungkan dengan lembaga lain jika memiliki kesamaan fungsi menurut Undang-Undang Kelembagaan Negara. Opsi lainnya adalah untuk merestrukturisasi lembaga terkait.

Pegawai dileburkan

Penghapusan banyak lembaga negara diyakini Yuddy tak akan mengurangi lapangan pekerjaan karena pegawai yang berada di lembaga-lembaga tersebut akan dileburkan le instansi lain.

"PNS (pegawai negeri sipil) akan tetap memiliki hak-hak kepegawaiannya. Mereka akan disalurkan ke lembaga lain, tidak akan dipensiunkan," kata Yuddy.

Yuddy optimististis peleburan pegawai akibat kebijakan ini tak membutuhkan waktu lama karena jumlah pegawai tak mencapai 10 ribu. Menurutnya, jumlah maksimal ialah 1.000 pegawai.

Angka penghematan negara yang didapat dari kebijakan penghapusan lembaga itu, dan berapa jumlah pegawai yang dilebur, akan dipaparkan usai audit.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...embaga-negara/


Daftar Lembaga Nonkementerian
Saat ini terdapat 30 LPNKyakni :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
   
2. Badan Ekonomi Kreatif (BEK)
   
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
   
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
   
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]
   
6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
   
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
   
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
   
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
   
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
    
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
    
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
    
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
    
16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
    
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
    
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
    
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
    
20. Badan Pusat Statistik (BPS)
    
21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
    
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
    
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
    
24. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
    
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
    
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
    
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
    
29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
    
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
    

source: https://id.wikipedia.org/wiki/Lembag...Nonkementerian


Daftar Lembaga Nonstruktural di bawah Pemerintah

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
   
2. Badan Amil Zakat Nasional
   
3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
   
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
   
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
   
6. Badan Olahraga Profesional
   
7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
   
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
   
9. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
    
11. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
    
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum
    
13. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
    
14. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
    
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
    
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
    
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
    
18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
    
19. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
    
20. Badan Pertimbangan Kepegawaian
    
21. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
    
22. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
    
23. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
    
24. Dewan Energi Nasional
    
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
    
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
    
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
    
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
    
29. Dewan Kelautan Indonesia
    
30. Dewan Ketahanan Nasional
    
31. Dewan Ketahanan Pangan
    
32. Dewan Koperasi Indonesia
    
33. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
    
34. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
    
35. Dewan Nasional Perubahan Iklim
    
36. Dewan Pengupahan Nasional
    
37. Dewan Pers
    
38. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
    
39. Dewan Pertimbangan Presiden
    
40. Dewan Riset Nasional
    
41. Dewan Sumber Daya Air Nasional
    
42. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
    
43. Kantor Staf Presiden
    
44. Komisi Banding Merek
    
45. Komisi Banding Paten
    
46. Komisi Informasi Pusat
    
47. Komisi Kejaksaan
    
48. Komisi Kepolisian Nasional
    
49. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
    
50. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
    
51. Komisi Nasional Lanjut Usia
    
52. Komisi Pemberantasan Korupsi
    
53. Komisi Pemilihan Umum
    
54. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
    
55. Komisi Pengawas Haji Indonesia
    
56. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
    
57. Komisi Penyiaran Indonesia
    
58. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
    
59. Komite Akreditasi Nasional
    
60. Komite Inovasi Nasional
    
61. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
    
62. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
    
63. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
    
64. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
    
65. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
    
66. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
    
67. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
    
68. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
    
69. Konsil Kedokteran Indonesia
    
70. Lembaga Kerja Sama Tripartit
    
71. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    
72. Lembaga Produktivitas Nasional
    
73. Lembaga Sensor Film
    
74. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
    
75. Ombudsman Republik Indonesia
    
76. Otoritas Jasa Keuangan
    
77. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
    
78. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
    

source: https://id.wikipedia.org/wiki/Lembag..._nonstruktural

----------------------------

Kalau melihat fungsi dan manfaatnya di masyarakat, institusi Lembaga Negara Non-Kementerian, memang masih sangat dibutuhkan, sebutlah seperti Basarnas, BNN, atau BMG itu. Tapi untuk institusi Nonstruktural dibawah Presiden seperti Komnas HAM, LSF, BAN-PT, kenapa tak dikembalikan menjadi salah satu unit saja dalam Kementerian terkaitnya saja? Cukup dijadikan setingkat Direktorat Jenderal saja atau lebih rendah lagi, Direktorart saja. Misalnya saja Komnas HAM, bukankah sudah ada Kemneterian Hukum dan HAM? Yaa di merger saja kesana, dijadikan salah satu Direktorat Jederal atau bahkan Direktorat saja. Juga lembaga seperti BAN-PT itu, dikembalikan saja ke kementerian Ristek dan PT, cukup dijadikan sebuah Direktorat saja dibawah Dirjen Perguruan Tinggi misalnya.