Jakarta - BPK menemukan adanya pencatatan belanja barang dan jasa di Pemprov DKI tahung anggaran 2014 senilai Rp 268.873.358.408 tanpa disertai bukti pertanggungawaban pelaksanaan kegiatan. Belanja kegiatan itu terjadi di 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Temuan tersebut sudah coba diklarifikasi oleh BPK ke Pemrov DKI. Namun hingga Februari kemarin ternyata laporan keuangan Pemprov DKI itu tak kunjung diperbaiki.
"Hasil inventarisasi SPJ yang dilakukan BPK diketahui bahwa sampai dengan Februari 2015 masih terdapat realisasi belanja senilai Rp 268.873.358.408 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, padahal belanja sudah tercatat," bunyi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dikutip detikcom, Jumat (10/7/2015).

Berdasarkan data dari sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui bahwa belanja DKI pada 2014 senilai Rp 37.799.664.298.459. Angka tersebut terdiri dari belanja daerah melalui mekanisme pembebanan langsung senilai Rp 28.454.981.909.384.

Sisanya merupakan belanja daerah dengan menggunakan mekanisme uang persediaan senilai Rp 9.344.682.389.075.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menemukan bahwa realisasi anggaran belanja Pemprov DKI melalui mekanisme uang persediaan disusun bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban.

Menurut BPK, mekanisme uang persediaan belum diterapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mengajukan kembali penambahan UP tanpa harus mempertanggungjawabkan kegiatan sebelumnya.

Ada juga entry realisasi anggaran ke sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di 52 SKPD senilai Rp 1.043.517.746.979, bukan berdasarkan dokumen bukti pengeluaran.

BPK juga menemukan realisasi kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban lengkap di 11 SKPD senilai Rp 1.483.074.131. Kemudian terdapat bukti pertanggungjawaban tidak menggambarkan kondisi senyatanya senilai Rp 1.259.928.995.

Ditemukan juga bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp 6.194.766.326. Serta bukti pertanggungjawaban laporan kegiatan yang tidak didukung administrasi lengkap senilai Rp 9.743.006.745.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa melalui mekanisme UP TA 2014 tidak didukung bukti senilai Rp 268.873.358.408 tidak dapat diyakini kewajarannya," bunyi LHP BPK.



http://news.detik.com/berita/2965477...anggungjawaban

Ahok terlalu terbuai skenario yang dimainkan konsultannya. Kinerja jadi nga penting. Yg penting bombardir terus calon pemilih lewat media". Dan itu pernah berhasil dilakukan dua kali oleh konsultan2nya di pilkada DKI dan Pilpres. Mayoritas pemilih kita irasional.Temuan BPK atas pemeriksaan Keuangan DKI membuka tabir manajemen suka suka Ahok mengelola uang negara. Bongkar sampai tuntas. Media memang bs mempengaruhi pikiran publik/pemilih. Tp kita lihat akan kah bisa mrk mencetak hattrick?"