Merdeka.com - Senin, 16 September 2013. Hari itu menjadi kenangan indah bagi Ridwan Kamil dan Oded Muhammad Danial. Keduanya resmi dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Mereka menggantikan pemimpin terdahulu, Dada Rosada dan Ayi Vivananda.

Nasib Dada memang suram. Di akhir masa jabatannya dia tersandung kasus suap penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. Dia pun terpaksa mendekam di dalam bui akibat perbuatannya itu. Emil pun bertekad mengubah prasangka buruk itu.

Banyak harapan tertumpu di pundak Emil, sapaan Ridwan, dan Oded. Sebab, dalam perkembangannya Bandung dianggap semakin semrawut. Kemacetan lalu lintas sudah terjadi di mana-mana. Apalagi Bandung yang pada masa lalu terkenal dengan suasana sejuknya sudah mulai pudar. Masyarakat di sana ingin supaya di bawah kepemimpinan dua anak muda itu, wajah Bandung bisa berubah dan bersih dari tindakan culas para abdi negaranya.

Usai dilantik, Emil pun punya segudang ide di kepalanya. Dia ingin menyiapkan seribu halte sepeda. Lelaki awalnya bekerja sebagai arsitek itu ingin mewajibkan PNS dan warga Bandung bersepeda saban Jumat. Dia ingin menjadikan Bandung sebagai kota sepeda.

Lelaki jebolan Institut Teknologi Bandung itu juga gemar mencitrakan diri dan pemerintahannya sebagai orang yang fasih menggunakan teknologi. Maka dari itu dia membikin terobosan buat menghilangkan sekat antara warga dengan pejabat. Dia memelopori supaya setiap pejabat mempunyai akun media sosial seperti Twitter. Dia juga merupakan pengguna aktif media sosial itu. Hal itu dilakukan supaya para abdi negara lebih peka terhadap aspirasi dan keluhan warganya, serta bisa cepat mendapat informasi dan mengambil tindakan bila terjadi sesuatu. Bahkan, seluruh kepala dinasnya diwajibkan mempunyai dan bisa menggunakan komputer tablet.

Sebagai pemimpin, Emil juga mempunyai ide hidup bersih supaya bisa diteladani warganya. Sebab, saat mulai menjabat, lelaki lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu diwarisi kondisi Bandung yang terbilang kusam dan suram. Dia menggagas ada hari buat menyapu jalan dan mengumpulkan sampah. Hal itu semata demi Bandung yang lebih indah.

Namun, menjelang dua tahun masa jabatannya, Emil digoyang isu tak sedap. Suami dari Atalia Praratya itu disebut-sebut tahu soal adanya permainan anggaran dalam kegiatan Bandung Creative City Forum (BCCF) pada 2012 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Feri Wibisono. Karena itu, dia berencana memanggil Emil usai lebaran. Sebab saat itu, Emil menjabat sebagai ketua BCCF. Menurut dia, Emil bakal dicecar seputar penggunaan dana dengan jumlah cukup besar berasal dari Bantuan Sosial Pemkot Bandung. Sesuai SOP, Kejati harus memanggil Emil selaku penanggung jawab penerima anggaran.

"Sesudah lebaran kemungkinan (pemanggilan Ridwan Kamil). Akan kami cek dulu ke tim penyidik kasus ini," kata Feri di Bandung, kemarin.

Informasi dihimpun, BCCF dipimpin Emil pernah menerima dana Rp 7 miliar dari Pemkot Bandung buat mendaftarkan kegiatannya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tiga tahun silam. Namun, hingga saat ini kegiatan itu belum juga didaftarkan.

Meski demikian, pihak Bandung Creative City Forum (BCCF) langsung mengklarifikasi pemberitaan di media massa, ihwal adanya dugaan penggelapan dana hibah Pemkot Bandung pada 2012 lalu. Ketua BCCF, Fiki Satari, menyangkal pemberitaan itu. Sebab menurut dia, jumlah anggaran disebut digelontorkan pada BCCF tidak akurat.

"Kami prihatin dengan pemberitaan yang tidak tepat secara materi. Kami posisikan diri sebagai komunitas kreatif di Kota Bandung yang ingin memberikan kontribusi nyata buat kota ini," kata Satari dalam jumpa persnya, di Simpul Space, Bandung.

BCCF mengaku pada Oktober 2012 hanya menerima anggaran Rp 1,3 miliar. Mereka menyatakan sudah membikin laporan pertanggungjawaban kegiatan pada tahun berikutnya kepada Pemkot Bandung. "Kami luruskan di sini, duit itu bukan bansos, tetapi hibah," ucap Satari.

Satari mengakui, di dalam anggaran itu ada dana dipakai buat pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebesar Rp 44 juta. "Dana itu sudah termasuk biaya pembelian dan pembuatan, serta maintenance website selama satu tahun," ujar Satari.

Soal tudingan terhadap BCCF dianggap tidak melaporkan bentuk kegiatannya ke HAKI, Satari kembali membantah. Semua proses pendaftaran ke HAKI sudah dilakukan. Beberapa rangkaian kegiatan pada 2012 lalu dilakukan komunitas kreatif tersebut. Di antaranya rangkaian Helarfest yang diselenggarakan sepanjang 2012 mengangkat isu aktivasi ruang publik kota.

"Ada Lightchestra, Festival Kampung Tamansari, Kampung Kreatif, dan semua itu kami meninggalkan jejak sosial, ekonomi dan fisik seperti adanya mural di taman sari," sambung Satari.

"Untuk lebih jelas soal disebut tidak mendaftar bisa dicek langsung ke Ditjen HAKI," imbuh Satari.

Satari menyampaikan, saat kegiatan berlangsung, audit BPK juga pernah dilakukan buat mempertanggungjawabkan kegiatan dilakukan. "Sudah dua kali. Ketika kegiatan berlangsung, menanyakan bagaimana prosesnya, dan ketika sudah selesai," tambah Satari.

Kendati begitu, ketika dikonfirmasi, Emil enggan berkomentar soal tudingan korupsi dana bansos yang dikucurkan ke komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF) pada 2012 lalu.

"Saya no comment dulu ya," kata Emil usai menghadiri pemancangan pondasi pintu tol Gede Bage Bandung, kemarin.

http://www.merdeka.com/peristiwa/pel...litnews-2.html

Begini ya..., di Indonesia semua sama (di depan hukum kedudukannya), jangankan cuma walikota, gubernur pun kalo salah ya dijeblosin (ke penjara). Kita serahkan (dugaan korupsi ini) ke Kejaksaan (Tinggi Jabar) saja.., kita kawal bareng bareng (prosesnya). Kalo terbukti (bersalah) ya harus dihukum, itu saja... biasa biasa aja lah hehehehe, ndak ada yang istimewa.