- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
9 Bulan, Konsolidasi Pemerintah Belum Rampung


TS
rajabergetar
9 Bulan, Konsolidasi Pemerintah Belum Rampung
Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Kerja sudah masuk bulan kesembilan, tetapi konsolidasi pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga rampung.
Dampak negatifnya, begitu sering muncul permasalahan akibat human error dari para menteri.
"Karena itu, presiden perlu mengkaji lagi loyalitas dan kapabilitas para menteri. Sebab, masyarakat akar rumput sekali pun bisa merasakan pemerintahan sekarang ini belum efektif," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (5/7/2015).
Masalah terakhir yang membuat Presiden Joko Widodo seperti "kecolongan" itu, protes komunitas pekerja terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46/ 2015 tentang tata cara pencairan dana Jaminan Hari Tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah ada protes di sana-sini, akhirnya peraturan pemerintah yang tanpa sosialisasi memadai itu direvisi.
Sebelumnya, anggota kabinet juga melakukan human error sehingga menyulut kebisingan di ruang publik.
Baru-baru ini, seorang menteri bertutur kepada pers, ada kolega menteri yang mengejek presiden. Juga saat ada respons tentang sengketa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di bidang keolahragaan juga ada penampakan sama.
"Rangkaian human error itu membentuk persepsi negatif di benak publik. Soliditas kabinet belum terbangun sehingga pemerintahan ini belum efektif bekerja," katanya.
Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi terganggu dan daya beli masyarakat juga menurun signifikan.
http://bandung.bisnis.com/read/20150...dlvrit=1252155
Dampak negatifnya, begitu sering muncul permasalahan akibat human error dari para menteri.
"Karena itu, presiden perlu mengkaji lagi loyalitas dan kapabilitas para menteri. Sebab, masyarakat akar rumput sekali pun bisa merasakan pemerintahan sekarang ini belum efektif," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (5/7/2015).
Masalah terakhir yang membuat Presiden Joko Widodo seperti "kecolongan" itu, protes komunitas pekerja terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46/ 2015 tentang tata cara pencairan dana Jaminan Hari Tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah ada protes di sana-sini, akhirnya peraturan pemerintah yang tanpa sosialisasi memadai itu direvisi.
Sebelumnya, anggota kabinet juga melakukan human error sehingga menyulut kebisingan di ruang publik.
Baru-baru ini, seorang menteri bertutur kepada pers, ada kolega menteri yang mengejek presiden. Juga saat ada respons tentang sengketa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di bidang keolahragaan juga ada penampakan sama.
"Rangkaian human error itu membentuk persepsi negatif di benak publik. Soliditas kabinet belum terbangun sehingga pemerintahan ini belum efektif bekerja," katanya.
Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi terganggu dan daya beli masyarakat juga menurun signifikan.
http://bandung.bisnis.com/read/20150...dlvrit=1252155
0
2.4K
44


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan