Jakarta - Kesalahan ketik di lembaga negara kembali terjadi. Setelah Badan Intelijen Negara ditulis Badan Intelijen Nasional oleh Sekretariat Negara, kini mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ditulis Marsekal.

Salah ketik itu ada di surat Keputusan DPR tentang persetujuan DPR terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang ditandatangani ketua DPR pada 3 Juli 2015 lalu. Di bagian keputusan pertama surat tersebut muncul tulisan:

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memberikan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia Sebagai berikut:

1. Menyetujui Pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko, S IP dari jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
2. Menyetujui Pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Poin nomor satu di atas jadi perhatian banyak orang. Sebab Moeldoko jelas berpangkat jenderal TNI saat itu. Salinan surat tersebut pun beredar di media sosial dan jadi perbincangan hangat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membenarkan soal kesalahan ini. Namun dia memastikan tulisan 'marsekal' di keputusan itu sudah dikoreksi.

"Itu memang ada kesalahan, tapi udah dikoreksi. Yang dikirim ke presiden yang benar," terang Fadli saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/7/2015).

"Surat yang ke presiden sudah benar. Dia (sekjen) sudah cek, memang ada salah, tapi tidak sempat dikirim ke presiden," terangnya.

Tapi, di surat tersebut sudah ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto dan distempel?

"Ya memang sempat. Tapi sudah dikoreksi. Itu bukan yang dikirim ke presiden. Yang dikirim ke presiden sudah yang benar," jawabnya.

Sebelumnya yang ramai diberitakan adalah dua versi undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI beredar ke publik. Dalam undangan yang dikirimkan kepada para pejabat negara itu, kepanjangan BIN sempat ditulis secara salah. Dalam undangan sempat tertulis kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Nasional, bukan Badan Intelijen Negara. Namun, undangan yang salah kemudian direvisi dengan cepat.

Sejumlah anggota DPR sempat mendapatkan undangan versi salah kepanjangan BIN ini. Undangan ini diterima mereka pada Senin (6/7/2015). Salah satu anggota Komisi I DPR dari FPKS, Sukamta mendapatkan undangan versi yang salah. Foto undangan untuk Sukamta sudah beredar luas dan di dalam undangan tertulis ‘Badan Intelijen Nasional’.

Tak lama kemudian, Sekretariat Negara sudah mengkoreksi surat tersebut dan mengirim surat susulan. Mereka juga meminta maaf secara terbuka.

(mad/mad)


Sumber : www.detik.com