RMOL. Keresahan atas situasi bangsa kini mulai
merebak di mana-mana. Kinerja Pemerintahan
Jokowi-Jusuf Kalla selama delapan bulan ini
dinilai mengecewakan, menyimpang dari janji-
janji kampanye (Nawacita), gagal mewujudkan
Trisakti, dan membuat situasi ekonomi-nasional
semakin bertambah buruk.
Untuk mencari solusi itu aktivis lintas generasi
berkumpul melakukan Rembuk Nasional yang
diselenggarakan di Jalan Tebet Timur Dalam No
43, Jakarta, Kamis (9/7) malam.
Dalam forum rembuk nasional tersebut Ketua
Umum DPP IMM Beni Pramula menyampaikan
muara dari persoalan bangsa hari ini, yaitu
karena lemahnya kepemimpinan nasional yang
membuat orientasi pembangunan dan pengelolaan
pemerintahan tidak sesuai dengan ideologi
Trisakti dan Nawacita. Padahal hal ini kerap
didengang-dengungkan oleh Jokowi saat
kampanye presiden.
"Nawacita itu kini jadi dukacita. Kita ingin
melanggengkan keterpurukan atau cabut
mandat?" tanyanya kepada forum. Sontak para
peserta Rembuk Nasional secara serentak tanpa
komando menyahut "Turunkan!".
Lebih lanjut, Beni mengulas mengenai Negeri
Kepulauan yang luas wilayahnya tiga daratan
Eropa, berpenduduk 250 juta, di tengah-tengah
perubahan besar, persaingan global, dan era
keterbukaan yang sangat berpotensi akan
mengancam eksistensi Indonesia. Dalam situasi
itu, bangsa harus ditopang pemimpin yang benar-
benar mumpuni secara kualitas dan ketokohan,
bukan pesuruh dari produk pencitraan.
"Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir secara
instan. Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir
dari sebuah proses rekayasa media. Presiden atau
pemimpin tidak bisa hanya dari hasil proses
pencitraan. Pemimpin polesan cenderung menipu
karena dari kemasannya saja sudah direkayasa.
Produk yang dihasilkan dari kepemimpinan yang
seperti ini akan cenderung korum dan menuia
persoalan kebangsaan yang lebih besar,"
sambung presiden Pemuda Asia Afrika itu.
Kegaduhan politik, penistaan antar umat
beragama, harga kebutuhan pokok yang
melambung, hingga rakyat kecil yang diacuhkan
pemimpin yang sibuk mengurusi politik
merupakan segenap problematika negeri ini.
Sayangnya, kata Beni, semua itu justru semakin
diperparah dengan pembiaran pemerintah
terhadap para korporat yang secara leluasa
merampok uang rakyat.
Tidak hanya itu, kasus korupsi yang makin sulit
diatasi lantaran ada kongkalikong hukum.
ketergantungan Indonesia yang semakin ekstrem
pada produk luar negeri, kini mengantarkan
bangsa ini pada fase yang sangat
membahayakan.
"Apalagi, dalam situasi global di mana
kapitalisme sedang menghadapi pasang surut.
Untuk menanggulangi hal itu, maka sudah
seharusnya kiblat bangsa segera diluruskan.
Salah satu caranya adalah memperbaiki akar
masalah dari semua problematika ini regulasi dan
masalah ‘leadershipnya’," tegas Beni.
Selain merumuskan petisi keprihatinan, kelompok
kerja juga akan merumuskan berbagai isu
strategis yang dihadapi bangsa saat ini.
Acara yang dimoderatori oleh Ketua Umum
Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursah
Zarnubi ini, dihadiri oleh sekitar 80 aktivis lintas
generasi, mulai dari yang senior seperti Bambang
Wiwoho, Ariyadi Achmad, Syahganda Nainggolan,
Laode Ida, Hatta Taliwang, Yayat Biaro, Wahyono,
Haris Rusli Moti, Djoko Edhy Abdurachman, Yamin
Tawary, dan Sudjana Sulaiman, hingga aktivis
muda seperti Ketua Presidium PP PMKRI Lidya
Natalia, Ketua Umum DPP IMM Beni Pranula,
Ketua Umum GPII Karman BM, aktivis Pandu UI
Patriot, dan Sekjen LMND Hendrik Kurniawan.
Dalam acara ini para aktivis secara bergantian
menyampaikan pandangan kritis dan keprihatinan
tentang situasi ekonomi politik saat ini. Beberapa
peserta diskusi menyampaikan desakan untuk
melakukan gerakan cabut mandat Jokowi karena
berbagai kebijakan pemerintah telah membuat
kehidupan rakyat kecil tambah susah. Pandangan
ini antara lain disampaikan oleh Beni Pramula
Ketua Umum IMM Hatta Taliwang dan Ketua
Umum GPII Karman BM.
Sebagian besar aktivis yang hadir setuju dengan
gagasan itu, untuk kemudian menyusun rencana
strategis yang berkesinambungan guna merespon
situasi kebangsaan yang akhir-akhir ini cukup
memprihatinkan
sumur