Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengaku tak yakin jika dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus nanti, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato permintaan maaf kepada keluarga PKI disela-sela momen kenegaraan.

"Kalau belum dilakukan, saya tidak percaya. Sebaliknya, pernyataan Kivlan justru menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak mengakui bahwa tragedi 1965 adalah tragedi bangsa," kata Poengky kepada Harian Terbit , Kamis (9/7/2015).

Hal ini disampaikan Poengky terkait pernyataan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus 2015.

Poengky melanjutkan, bangsa ini terpecah belah akibat kepentingan politik elit, sehingga mengakibatkan banyak korban nyawa manusia di masa lalu. Mereka orang-orang yang dibunuh belum tentu orang yang bersalah.

Mereka distigma, diculik dan dieksekusi meski tidak tahu apa-apa. Hal yang nyaris sama terjadi di tahun 1996 (kudatuli), 1997-1998 (penculikan aktivis) dan 1998 kasus mei.

Dan bila hal ini disampaikan dalam sebuah kesimpangsiuran serta tanpa adanya pernyataan yang jelas juga dari pihak pemerintah artinya seorang Kivlan sudah melakukan kebohongan publik dengan menggunakan instrumen negara khususnya Jokowi sebagai simbol negara dan PKI sebagai indikator politiknya.

"Kivlan membuat pernyataan yang sensasional. Apalagi, Kivlan menggunakan PKI sebagai momok. Dan memancing keributan. Supaya bangsa terpecah belah. Dan sekali lagi nanti sasaran tembak publik marah pada Jokowi," tegasnya.

Seperti diketahui, Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus 2015. Kivlan menilai apabila langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat Indonesia bersalah.

"Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965," kata Kivlan Zen di forum Bangbang Wetan di Kompleks Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/7/2015).

Menurut purnawirawan berusia 68 tahun itu, sejumlah anggota Angkatan Darat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan warga Indonesia menjadi korban dalam peristiwa PKI 1965 itu.
"Tahun 1965, pondok pesantren dibantai besar besaran oleh PKI. Di Banyuwangi, Blitar, Kediri, Pemuda Ansor dibantai.

Puncaknya terjadi peristiwa G30S/PKI yang membantai jenderal-jenderal Angkatan Darat. Membalaslah Pemuda Ansor, NU, Muhammadiyah. Terjadi euphoria massa untuk membalas kekejian PKI itu," ujarnya.

Kivlan menilai ada hal yang direncanakan Presiden Jokowi dibalik pidato kenegaraan pada Agustus mendatang. Presiden Jokowi dianggap membuka pintu lebar-lebar kepada ideologi komunis gaya baru untuk kembali menjajah Indonesia.

"Informasi yang saya terima, pemerintah akan mendapat kompensasi anggaran dari China untuk menyantuni para korban yang berjatuhan di tahun 1965," pungkasnya.
(Luki)
http://www.harianterbit.com/m/nasion...h-Belah-Bangsa

Kivlan zen ini apanya jokowi ya kok bisa komentar mendahului kepresidenan :



Siapa yg nyalahin sby dan gusdur.. bego
Itu otak lu yg kecil itu nggak mampu mengolah maksud si kiplan bicara begitu karena dia dalam posisi di pihak yg berseberangan dgn jokowi.. dan baru bicara sekarang ketika wacana ini sudah ada sejak dulu.

Jutaan orang tewas dan mengalami diskriminasi selama puluhan tahun

Negara ini gak perlu minta maaf sama pelaku dan peserta di peristiwa G30S.. namun negara ini perlu minta maaf atas pembunuhan, penyiksaan, dan pengucilan, jutaan orang Indonesia yang dicap komunis tanpa pengadilan.

Banyak otak 2d yg gagal paham.