JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan isi kontrak baru dalam surat perjanjian kerja sama (PKS) kepada investor monorel, PT Jakarta Monorail (JM).

Hal itu Basuki disampaikan seusai mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui para petinggi PT JM. Di dalam PKS itu, Pemprov DKI memberi tenggat waktu 3 tahun kepada PT JM untuk menyelesaikan program monorel.

"Kalau enggak selesai, semua yang terbangun itu jadi milik Pemprov DKI. Kalau mereka (PT JM) enggak setuju dengan isi PKS yang baru ini, angkat kaki saja, emangnya gue pikirin," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Ada dua persyaratan di dalam PKS itu. Persyaratan pertama, pemberian tenggat waktu Pemprov DKI kepada PT JM untuk menyelesaikan satu koridor, green line (jalur hijau) selama tiga tahun. Jika tidak selesai, maka seluruh bangunan yang sudah dibangun termasuk tiang pancang akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

Namun, DKI tidak mau menanggung utang tiang pancang yang mangkrak oleh PT JM kepada PT Adhi Karya. PT JM harus membayar utang Rp 193.622.000.000 kepada Adhi Karya, yang hingga kini belum juga terselesaikan.

Persyaratan kedua adalah PT JM harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 persen dari total investasi untuk pembangunan fisik monorel. Apabila PT JM gagal menyelesaikan pembangunan monorel, jaminan bank 5 persen tersebut akan menjadi milik Pemprov DKI.

Basuki mengatakan, jaminan bank tersebut untuk membuktikan apakah PT JM memiliki uang untuk membangun monorel atau tidak. Dengan adanya jaminan keuangan, DKI dengan mudah mengontrol kinerja PT JM.

"Kalau enggak ada duit, berarti kamu (PT JM) bohong, dong. Kalau dia gagal, duit jaminannya punya siapa? Punya Pemprov dong, pokoknya kita untung terus," kata Basuki.

Kendati demikian, menurut dia, PT JM merasa keberatan atas persyaratan kedua sebab berdasarkan aturan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk jaminan bank ditentukan sebanyak 1 persen dari total investasi pembangunan infrastruktur.