Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memprotes audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov DKI, lantaran pemeriksaan dilakukan sangat detail hingga urusan lauk-pauk. Namun hal tersebut dibantah oleh BPK.

"Kami tidak memeriksa lauk-pauk seperti yang diberitakan. Kita hanya memeriksa belanja operasional," kata Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan dalam jumpa pers di kantor BPK Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Yudi mengatakan, yang dimaksud dengan pemeriksaan secara detail termasuk dalam belanja operasional oleh BPK yakni memastikan semua pertanggungjawaban keuangan harus sesuai ketentuan.

"Misalnya, ketika dia keluarkan uang dia harus ada bukti penggunaannya, ke mananya, apanya serta buktinya. Itu hal yang biasa, karena satu rupiah uang negara yang dibelanjakan dia harus ada pertanggungjawaban," ujarnya.

"Nah BPK harus pastikan semua uang keluar ada bukti pertanggungjawabannya," tegasnya.

Sebelumnya, Ahok merasa geram dengan hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Ahok mengkritik model audit yang digunakan BPK untuk meneliti laporan keuangan daerah.

Ahok berang terhadap BPK karena memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Padahal dia sudah merinci kebutuhan seperti yang diminta sampai ke level terendah.

"Sekarang lebih gila lagi kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang nggak pernah dikutak-katik BPK, sekarang diincar. Gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta, uang makan rumah tangga Rp 50-60 juta. Sekarang diminta oleh BPK, bisik-bisik diminta (merinci) uang cabai berapa, sayur berapa," terang Ahok di Balaikota DKI, Selasa (7/7/2015).

"Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai cabai, beras nggak? Ini diulang dan sudah pernah diperlakukan sama saya waktu jadi bupati 2005-2006. Oknum BPK (minta rinci) uang makan saya sebesar Rp 3,5 juta, harga cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila, hina sekali!" lanjutnya geram. Meski geram, namun secara eksplisit Ahok tidak pernah menuduh auditor BPK bisa dibayar.

Sumber Kredibel

Bagian mana yang nyebut soal beli cabe ?