TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama, tak takut dengan hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut
dia, hasil audit tak akan mempengaruhi
pandangan warga DKI terhadap dirinya.
"Yang akan pilih saya kan warga DKI, bukan
BPK," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri
apel Pengendalian Arus Mudik Balik Idul Fitri
2015, di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat,
Rabu, 8 Juli 2015.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan warga DKI
lebih fokus pada kesejahteraan hidup. Misalnya,
kata dia, warga DKI lebih mementingkan harga
sembako murah, biaya pendidikan murah, rumah
susun beres, ketimbang status Wajar Tanpa
Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak
Wajar, atau Disclaimer dari BPK. "Saya sudah 12
tahun berpolitik, tak ada masyarakat peduli status
audit BPK," kata dia.
Selain itu, Ahok mengatakan, dia hanya
mempermasalahkan aset-aset DKI yang dianggap
bermasalah oleh BPK. Padahal, menurut dia, yang
bermasalah adalah pihak yang bekerja sama
dengan pemprov DKI. Dia mencontohkan, aset
tanah di Pulogebang. Walaupun DKI yang punya
hak atas tanah, tapi DKI harus bayar Rp 400
miliar tiap tahunnya untuk buang sampah.
Padahal, pihak swasta tak melakukan apa-apa.
Contoh lain, Ahok menambahkan, adalah kasus
Tanah Abang yang diklaim BPK hanya punya
denda sekitar belasan miliar rupiah. Padahal,
Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
menemukan kerugian dengan nilai sekitar Rp 100
miliar. Jadi, Ahok kembali mempertanyakan
metode audit BPK terhadap aset DKI.
"Jika perlu, BPK keluarkan saja status disclaimer
di DKI karena memang banyak aset yang masih
sengketa," kata Ahok.
sumur