Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan larangan dinasti politik melanggar Undang-Undang di atasnya. Putusan ini pun seolah melanggengkan dinasti politik. Partai Demokrat (PD) tak mempermasalahkan putusan MK, asal dinasti politik jauh dari praktik KKN.

"Sejauh berbasis cakap dan profesionalisme, jauh dari KKN, tidak masalah. Saya sepakat dengan MK, bahwa Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusional dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan," kata Juru Bicara PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Rabu (8/7/2015).

Didi mengatakan setiap orang di Indonesia punya hak untuk dipilih, termasuk anggota keluarga dari kepala daerah incumbent. Namun memang, yang harus jadi ukuran pencalonan seorang calon kepala daerah adalah profesionalitas, kapasitas, dan kepemimpinan, bukan hubungan darah semata.

"Sangatlah naif dan tidaklah adil manakala ada saudara, keluarga, adik, kakak, ipar dan lain-lain, lalu tidak boleh punya kesempatan untuk bisa maju dalam pilkada. Sejauh tujuan untuk memperoleh jabatan publik tersebut tidak dalam konteks KKN, katakanlah tidak bermaksud untuk memuluskan bisnis keluarga, tentunya tidak masalah," ujar mantan anggota Komisi III DPR ini.

Didi, yang tak sepakat dengan istilah politik dinasti, mencontohkan sejumlah keluarga politik yang sukses menjadi pemimpin di luar negeri, di antaranya adalah Bill Clinton dan Hillary Clinton, keluarga Kennedy, keluarga Bush, dan keluarga Indira Gandhi. Banyak contoh keluarga politik sukses memimpin karena sistem pencalonan seorang pemimpin didasarkan pada profesionalitas, kapasitas, dan kepemimpinan.

"Yang mungkin perlu dipikirkan ke depan pengawasan dan kontrolnya. Saya kira perlu sanksi yang lebih berat manakala di kemudian hari jabatan itu disalahgunakan, katakanlah apabila ada petahana yang memuluskan keluarganya dengan cara-cara yang tidak benar atau KKN untuk meraih jabatan publik," pungkasnya.
(tor/faj)

sumber

kagak masalah dari hongkong