Ahok: Makin Musuhan Sama BPK Makin Bagus!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak mau ambil pusing apabila sampai 'perang dingin' dengan BPK RI. Justru menurutnya semakin runcing hubungan mereka, maka semakin ketat juga pengawasan anggaran terhadap jajaran Pemprov DKI.
"Saya pikir makin bagus musuhan sama BPK. Kenapa? Karena makin musuhan mereka akan mengincar bapak-ibu. Bukan saya," kata Ahok kepada peserta 'Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015' di Ruang Pola Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015). "Jadi kenapa mesti takut? Kalau ada masalah keuangan mah boleh saya takut, lah ini kan nggak ada apa-apa," imbuhnya enteng.

Kata Ahok yang sempat melempar sentilan dalam kelakarnya soal korupsi di tubuh PNS DKI. Kata dia, jika mau aman bermain maka lebih baik memiliki rekan oknum di BPK.
"Jadi kalau saudara korupsi, saudara harus punya teman oknum di BPK dan menimbulkan kerugian negara. Makanya di situ mungkin konglomerat mendukung. Saya pernah bicara ini pada tahun 2013, tersinggung oknum-oknum ini. Kita nggak bisa buktikan wong pada nggak mau pembuktian harta terbalik semua," kata dia.

"Saya cerita ini agar bapak-ibu tolong bisa lebih berhati-hati menyusun anggaran karena saya lagi diincar sama orang untuk ribut. Saya tahu risiko saya sebetulnya," pungkas Ahok.

Link: m.detik.com/news/berita/2962567/ahok-makin-musuhan-sama-bpk-makin-bagus

Ahok: Ada Oknum BPK Tanya Uang Beli Cabai Berapa, Sayur Berapa, Gila... Hina Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang semua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Basuki mengaku ingin mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan terbebas dari korupsi.
"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada. Bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana, saya mau tahu semuanya. Kalau enggak bisa buktikan, ya enggak boleh jadi anggota BPK, dan kalian enggak boleh periksa orang karena kalian sendiri ada unsur masalah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Saat menjadi Bupati Belitung Timur, Basuki mengaku pernah "diutak-atik" oleh BPK soal gaji serta uang operasional yang dia terima. Adapun gaji pokok yang dia terima saat menjadi Bupati Belitung Timur adalah Rp 7 juta dan uang operasional Rp 50 juta-Rp 60 juta.
Bahkan, dia melanjutkan, BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur-sayuran.

"Saya mau tanya (uang) operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak? Hal ini diulang dan sudah pernah diperlakukan ke saya waktu jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006 dulu. Ada oknum BPK tanya uang beli cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila... hina sekali," kata Basuki lagi.

Oleh karena itu, ia meminta anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.
Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara, dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah enggak BPK periksa semua? Ini saya mau buka secara terbuka semua. Mana kemarin saya enggak dikasih ngomong (untuk protes opini Wajar Dengan Pengecualian dalam rapat paripurna).... Sekarang saya mau sampaikan fakta-fakta," kata Basuki.

Link: megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/12041491/Ahok.Ada.Oknum.BPK.Tanya.Uang.Beli.Cabe.Berapa.Sayur.Berapa.Gila.Hina.Sekali?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Ahok: BPK Jangan Merasa Seperti Tuhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang BPK RI memeriksa keuangan jajarannya sekencang mungkin. Bahkan pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengatakan bila perlu dirinya masuk penjara.
"Mulai sekarang periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara," ucap Ahok di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Dikatakan dia, bila dirinya masuk penjara dirinya akan menuntut seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia diperiksa dengan dasar periksanya sama sesuai yang disampaikan BPK.

"Dia punya dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti, daerah yang dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu semua apa? ada kepala daerah dapat WTP masuk penjara juga toh," katanya.
Ia ingin membuka seperti apa pemeriksaan yang dilakukan BPK sampai akhirnya keluar opini.

"Saya mau tahu ini. biar kita terbuka selesaikan masalah republik ini. Supaya beres. sama-sama. Jangan BPK merasa kayak Tuhan Maha Kuasa saja di republik ini," katanya.

Ahok berang dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Terlebih ia tidak terima bila dalam pengadaan tanah seluas 3 hektar untuk Rumah Sakit Sumber Waras dianggap BPK berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

Link: m.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/07/ahok-bpk-jangan-merasa-seperti-tuhan

Ahok Tantang BPK Buka-bukaan Soal LapKeu Anggota BPK, BPK: Siapa Takut!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berang saat laporan keuangan DKI Jakarta mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, Ahok langsung menantang para pejabat BPK untuk buka-bukaan soal keuangan mereka.

"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak anak anda kuliah di mana," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Untuk diketahui, saat ini ada 9 komisioner di BPK. Terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan tujuh anggota.
Profil kekayaan merekapun bisa dilacak dalam website KPK. Berikut profil kekayaan para pejabat BPK:

1. Ketua BPK Harry Azhar Azis

Melaporkan terakhir pada 29 Juli 2010 saat masih menjadi anggota DPR. Dalam laporannya, Harry memiliki harta tidak bergerak senilai Ro 2,4 miliar yang terdiri dari 1 tanah dan bangunan di Padang, 3 tanah dan bangunan Bogor, 3 tanah dan bangunan di Depok, 1 tanah dan bangunan di Batam dan 3 bangunan di Jakarta Selatan.

Harta bergerak berupa alat transportasi, yakni mobil Honda CR-V senilai Rp 342 juta dan harta bergerak lain berupa batu mulia senilai Rp 300 juta. Harry juga tercatat memiliki giro setara kas senilai Rp 396 juta. Sehingga, total harta Ketua BPK itu adalah Rp 4,2 miliar.

2. Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari

Sapto Amal Damandari terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Januari 2010. Dalam laporannya, Sapto memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 1 miliar yang terdiri dari 2 tanah dan bangunan di Yogyakarta dan 1 tanah dan bangunan di Jakarta Timur.

Harta bergerak yang dimiliki Sapto berupa alat transportasi senilai Rp 358 juta yang terdiri dari mobil Corolla, dua motor Honda, mobil Honda Jazz dan mobil Peugeot 806. Harta bergerak lain yang dimilikinya senilai Rp 299 juta yang terdiri dari logam mulia, batu mulia dan benda bergerak lain.
Wakil Ketua BPK itu juga memiliki Giro setara kas senilai Rp 759 juta dan USD 5.700. Sehingga, total harta kekayaannya adalah Rp 2,4 miliar dan USD 5.700.

3. Anggota BPK Agung Firman Sampurna

Agung Firman Sampurna terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 10 September 2013. Agung melaporkan memiliki harta tak bergerak senilai Rp 1,1 miliar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Harta bergerak yang dimiliki senilai Rp 403 juta yang terdiri dari mobil Honda CR-V dan motor Honda Beat. Harta bergerak lain senilai Rp 133 juta terdiri dari logam mulia dan benda bergerak lain.
Selain itu, Agung juga memiliki giro setara kas senilai Rp 153 juta dan USD 10.000. Agung tercatat memiliki hutang sebesar Rp 823,6 juta, sehingga total hartanya Rp 995,7 juta dab USD 10.000.

4. Anggota BPK Agus Joko Pramono (Belum melapor)

5. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi

Eddy terkhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2005. Harta bergerak yang dilaporkan senilai Rp 208 juta yang terdiri dari 2 tanah dan bangunan di Bogor.

Harta bergerak yang dimiliki, yakni mobil Toyota Kijang senilai Rp 128 juta dan harta bergerak lain senilai Rp 35 juta.
Giro setara kas yang dimiliki senilai Rp 210,8 juta. Sehingga, total harta kekayaan Eddy Mulyadi adalah Rp 582,7 juta.

6. Anggota BPK Rizal Djalil

Rizal Djalil terakhir melaporkan harta kekayaan pada 29 Desember 2009. Dalam laporannya, Rizal memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 3,2 miliar yang terdiri dari 1 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan 4 tanah dan bangunan di Kabupaten Kerinci.
Harta bergerak yang dimilikinya berupa mobil Honda CR-V seharga Rp 342 juta. Harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp 300 juta.
Giro setara kas yang dilaporkan adalah Ro 396 juta. Sehingga, total harta Rizal Djalil senilai Rp 4,2 miliar.

7. Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Moermahadi terkahir melaporkan harta kekayaannya pada 11 Januari 2010. Dalam laporannya, Moermahadi melaporkan memiliki harta tak bergerak senilai Rp 365,9 juta yang terdiri dari 2 tanah dan bangunan di Bogor.

Harta bergerak yang dimiliki senilai Rp 364 juta yang terdiri dari mobil Kijang Innova, Hyundai Atoz dan motor Honda Vario. Harta bergerak lain berupa logam mulia yang dimiliki senilai Rp 127,5 juta.
Moermahadi tercatat memiliki giro setara kas senilai Rp 312 juta dan USD 3.106. Sehingga, total harta kekayaanya adalah Rp Rp 1,1 miliar dan USD 3.106.

8. Anggota BPK Bahrullah Akbar

Bahrullah terakhir melaporkan harta pada 20 September 2013. Dalam laporannya, Bahrullah tercatat memiliki harta tak bergeraj berupa 2 tanah dan bangunan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, 1 tanah dan bangunan di Yogyakarta senilai Rp 625 juta.

Harta bergerak yang dimiliki berupa alat transporasi, yakni 2 motor Honda, 1 motor Yamaha Mio, mobil Toyota Yaris dan Toyota Alphard senilai Rp 697 juta. Harta bergerak lain berupa loga mulia senilai Rp 311 juta.
Bahrullah juga memiliki giro setara kas senilai Rp 363,5 juta. Sehingga, total hartanya adalah Rp 1,9 miiar.

9. Anggota BPK Achsanul Qosasi

Achsanul Qosasi terakhir melaporkan harta pada 27 November 2014. Dalam laporannya, mantan politisi Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa 5 bidang tanah dan bangunan di Sumenep serta 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur senilai Rp 3,36 miliar.
Harta bergerak yang dimilikinya berupa mobil Toyota Alphard, VW, Toyota Camry, Toyota Kijang, Mitsubishi Outlander Sport senilai Rp 1,3 miliar. Harta begerak lain berupa logam mulia, batu mulia dan barang seni dan antik senilai Rp 3,8 miliar.

Achsanul tercatat memiliki giro setara kas senilai Rp 471 juta dan hutang Rp 1,8 miliar. Sehingga, total harta kekayaannya ialah Rp 7,7 miliar.

Link: m.detik.com/news/berita/2962593/ahok-tantang-buka-bukaan-ini-profil-harta-pejabat-bpk


Kalau bersih, kenapa risih?