http://cdn.tmpo.co/data/2015/01/08/i...358965_620.jpg

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri dikabarkan tengah mengembangkan situs yang berfungsi sebagai pusat data warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Situs ini akan diluncurkan pada Agustus mendatang.

Dengan adanya pusat data ini, setiap warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri diwajibkan mendaftar secara online.

Kementerian Luar Negeri mengadakan situs tersebut demi memudahkan proses pencarian atas warga Indonesia di luar negeri. Kasus terakhir terkait ini adalah simpang siurnya berita tewasnya seorang anggota Kepolisian RI berpangkat brigadir, Syahputra, di Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan kemarin, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran berita tewasnya brigadir polisi tersebut di Suriah. Arrmanatha mengatakan, Syahputra bepergian tanpa mendaftar. "Kalau hilang, kita tak tahu mereka ke mana atau ke mana harus mencari," ujar Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Kamis, 2 Juli 2015.

Arrmanatha mengatakan perwakilan Indonesia di Damaskus juga kesulitan mengkonfirmasi polisi itu tewas sebagai pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) karena geraknya dibatasi. "Orang asing di Damaskus dilarang meninggalkan kota sementara markas ISIS ada di luar kota," kata Arrmanatha.

Syahputra dari kesatuan Polres Batanghari, Jambi, disebut-sebut telah berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS sejak Maret lalu. Ia disebut telah mengganti nama menjadi Abu Azzin Al Indunisiy dan telah tewas dalam pertempuran di Tal Tamr wilayah Al Barakah saat melawan pasukan koalisi Amerika Serikat.

Keberadaan Syahputra diketahui dari situs Azzammedia. Situs itu memuat foto Syahputra saat menjadi polisi. Dia mengenakan seragam cokelat polisi dan menenteng senjata laras panjang. Di sebelah foto itu, dipajang foto Syahputra setelah bergabung dengan ISIS. Dia mengenakan baju loreng cokelat dan penutup kepala hitam.

sumber : http://m.tempo.co/read/news/2015/07/...-daftar-online

komen : Satu lagi kebijakan aneh di Rezim jongos ini, klo memang Kemenlu takut WNI hilang atau gmn, yah kerjasama dong dengan pihak Ditjen imigrasi Kemenkumham, kenapa jadi buat sistem Online sendiri? apa gunanya Passport scan setiap kali mau brangkat ke Luar Negeri, klo harus lapor Online lagi, masih rasional klo yg bikin sistem dan nerapin pihak imigrasi, lah ini Kemenlu?.....