Direktur Hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Aristo Pangaribuan menyebut, pengaturan skor adalah sesuatu yang logis dalam industri persepakbolaan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

"Pengaturan skor adalah konsekuensi logis mengingat ada orang-orang yang mau merusak sistem dengan mengatur sebuah pertandingan demi tujuan meraup keuntungan," ujarnya dalam acara "Suporter Bertanya? PSSI Menjawab" di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (05/07/2015).

Menurut dia, PSSI sejauh ini telah berusaha melakukan proteksi terhadap pertandingan yang diikuti oleh klub-klub anggotanya, namun yurisdiksi PSSI hanya terbatas pada pihak-pihak yang masuk dalam sistem organisasi melingkupi klub, manajer, pemain, pelatih, dan ofisial.

"Yang menjadi masalah kalau 'fixers' (pelaku pengaturan skor) ini berasal dari orang-orang di luar sistem," katanya.

Ia menjelaskan bahwa PSSI telah melakukan beberapa upaya proteksi salah satunya bekerjasama dengan lembaga riset asal Swiss, Sport Radar, untuk menganalisis pola-pola skor pertandingan dan kemudian menginvestigasi jika kemudian ditemukan potensi kecurangan.

Jika benar-benar terbukti melakukan kecurangan, maka pihak-pihak yang berada di dalam sistem organisasi PSSI akan mendapat sanksi dari Komite Disiplin.

"Sebagai contoh, PSSI pernah mengeluarkan sanksi berupa larangan beraktivitas seumur hidup untuk manajer dan pelatih PSIS Semarang karena terbukti melakukan praktik 'sepak bola gajah' dalam pertandingan melawan PSS Sleman pada Oktober 2014," katanya.

Terkait dengan pengusutan dan sanksi bagi pihak-pihak lain di luar sistem, menurut Aristo, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian karena hal tersebut sudah masuk ke ranah hukum pidana.

Dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia di ajang nasional dan internasional dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seseorang berinisial BS yang mengaku sebagai pelaku "match fixing" dalam kurun waktu 2000 hingga 2015.

Dalam laporan polisi yang dibuat pada 16 Juni 2015 itu disebutkan penyuapan periode 2000-2010 menggunakan dana APBD. Sedangkan dana penyuapan periode 2010-2015 berasal dari investor Malaysia berinisial DAS.

Tim advokasi BS juga memperdengarkan rekaman perbincangan pengaturan skor pertandingan timnas U-23 di SEA Games 2015 antara BS dengan seseorang yang diduga bandar judi atau investor dari Malaysia.

Berkaitan dengan rekaman tersebut, Aristo mengklaim bahwa bukti itu masih sangat prematur.

"Itu sebenarnya hanya tebak-tebakan skor tapi ditampilkan seolah-olah sebagai bukti pengaturan skor. Ini jelas menyakiti hati publik dan seluruh 'stakeholders' sepak bola," tuturnya.

Pria berkacamata itu juga terus menjalin koordinasi bukan hanya dengan polisi sebagai penegak hukum tetapi juga dengan induk organisasi olahraga serta para suporter untuk membantu pengungkapan praktik-praktik pengaturan skor ini.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengimbau masyarakat yang mengetahui dan memiliki data tentang pengaturan skor di sepak bola Indonesia untuk memberikan informasi pada kepolisian guna membantu penyelidikan.

"Silakan masyarakat yang punya data, serahkan kepada kami. Kami akan menyelidiki," kata Badrodin di Jakarta, Kamis (18/6).

Pria yang sembelumnya menjabat sebagak Wakapolri tersebut meyakini polisi bisa mengungkap mafia pengatur skor pertandingan sepak bola nasional dan bisa menangkap pelakunya karena Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pernah menangani kasus pengaturan skor di Eropa dan menangkap pelakunya di Indonesia.

Polisi Spanyol meminta bantuan Polri untuk menangkap pelaku pengaturan skor di Negeri Matador yang lari ke Indonesia.

"Kita pernah bantu polisi Spanyol untuk menangkap pelaku pengaturan skor di Eropa. Ini kita sudah pernah tangkap dan kita serahkan ke polisi Spanyol," kata dia.


SUMBER