Jakarta - PP No 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) akan segera direvisi setelah menuai kritikan kaum pekerja. Meski begitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menolak karena revisi itu dinilai masih setengah hati.

"Jelas kalau revisinya hanya mengatur pekerja yang ter-PHK saja boleh mencairkan JHT, maka bisa dipastikan akan ditolak kembali oleh masyarakat karena tidak menyelesaikan tiga esensi masalah yang diprotes dari PP tersebut, dan akan mempermalukan presiden Jokowi untuk kedua kalinya," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7/2015).

Menurut Iqbal, revisi PP JHT seharusnya mengakomodasi bukan saja orang ter-PHK namun juga peserta aktif agar bisa mengambil saldo JHT sekaligus 100% asalkan memenuhi masa kepesertaan 5 tahun.

"Kalau Menaker mau revisi PP JHT hanya mengatur saldo JHT hanya bisa diambil oleh orang ter-PHK saja dan peserta aktif tidak bisa mengambil karena harus ikut aturan PP yang baru tersebut, maka KSPI,GBI,dan buruh Indonesia akan menolak isi revisi PP tersebur dan akan tetap melakukan Judicial Review ke MA serta mogok nasional," tegas Said Iqbal

Tuntutan KSPI adalah revisi JHT memuat: 'Dana JHT dapat diambil oleh buruh (baik peserta aktif maupun ter-PHK)' dan 'Dana JHT dapat diambil setelah masa kepesertaan 5 tahun (bukan 10 tahun dan bukan saat usia 56 tahun)' serta 'Dana JHT diambil secara lump sum/100% sekaligus (bukan 10% dari saldo dan sisanya bukan saat usia 56 tahun)'.

"Dengan demikian, pasal 37(3) UU no 40/2004 ditunda dulu pemberlakuannya (misal 10 tahun lagi, kalau perlu pasal tersebut diamandemen) sampai sosialisasinya dan kondisi masyarakat/buruh sudah siap." ujarnya.

http://m.detik.com/news/berita/29605...-masih-menolak

Mogok lagi

Bagaimana kalau yang boleh diambil setelah 5 tahun hanya dana yang dipotong dari pegawai, sedangkan potongan dari perusahaan yang diikutkan program pemerintah 10 tahun atau 56 tahun.