SICOM Dua hari silam (18/11) Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir triwulan III 2014 kembali naik sebesar US$6,1 miliar. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2014‎ tercatat sebesar US$286,2 miliar. Bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi ULN melonjak US$29,4 miliar.
‎
Dengan kurs Rp 12.146/US$, jumlah peningkatan utang yang US$6,1 miliar ini setara dengan Rp 74 triliun. Artinya, sampai akhir triwulan III, total ULN kita tercatat US$292,3 miliar. Jika dihitung dengan kurs yang sama, jumlah itu senilai lebih dari Rp3.550 triliun. Sungguh jumlah yang superjumbo!
‎
Angka-angka tersebut adalah utang yang dibuat pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana kira-kira protret utang Indonesia ke depan di bawah Presiden Jokowi?
‎
Melihat rekam jejak Jokowi ketika memimpin Jakarta, sepertinya jumlah utang itu akan terus membengkak. Bayangkan, hanya dalam tempo dua tahun saja, utang luar negeri provinsi DKI Jakarta sudah mencapai Rp35 triliun. Dana asing itu digunakan untuk membiayai berbagai megaproyek di Jakarta.
‎
Jumlah tersebut tidak termasuk rencana utang baru sebesar 3,4 triliun yen untuk Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020. yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dikemas dengan Public Private Partnership (PPP).
‎
Kurangi utang luar negeri
‎
Mengapa setiap rezim yang berkuasa di negeri ini punya hobi sama? Mereka sangat bernafsu menjaring sebanyak-banyaknya utang. Hanya ada dua Presiden yang tidak membuat utang baru. Mereka bahkan mengurangi jumlah utang yang ada. Pertama, Presiden Habibie, yang menurunkan ULN Indonesia US$3 millar hingga menjadi US$148. Yang kedua, Presiden Gus Dur, ULN anjlok US$9 miliar, menjadi US$139 miliar.
‎
Kebijakan Presiden Gus Dur yang mengurangi ULN dalam jumlah cukup berarti itu tidak lepas dari peran Menko Perekonomian Rizal Ramli. Buat ekonom lulusan Boston University ini, utang luar negeri bukan menjadi satu-satunya sumber pendanaan bagi pembangunan. Sebaliknya, dia justru melihat ULN, apalagi dalam jumlah besar, adalah pintu masuk bagi neoliberalisme yang berujung pada neokolonialisme.
‎
Paling tidak, begitulah wejangan Soekarno bagi bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Presiden pertama tersebut mengingatkan bahwa setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para kolonialis tidak akan berhenti kembali untuk menjajah.

Namun kelak mereka tidak datang dengan gubernur jenderal, tentara, dan perlengkapan perang lain. Mereka akan datang dengan berbagai utang berkedok bantuan ekonomi. Soekarno benar. Fakta menunjukkan negara-negara yang berutang, apalagi dalam jumlah besar, justru tidak pernah berhasil menyejahterakan rakyatnya.

Mereka akhirnya terjebak pada perangkap utang atau debt trap. Setiap tahun negara-negara itu harus mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membayar utang-utang tadi. Jumlah utang baru yang ditarik selalu lebih kecil dibandingkan cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar.

summur http://www.siagaindonesia.com/2014/1...egeri%E2%80%8E

Kapan bisa bayar utang negara RI yang tercinta kalau utangnya sudah ribuan triliun warisan untuk anak cucu kelak utang yang belum lunas

koment boss