JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM Sudirman
Said mengatakan Presiden Joko Widodo memberi
sinyal positif soal kelanjutan investasi PT Freeport
Indonesia (PTFI) di Papua yang sedianya akan
berakhir pada 2021.
"Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad
menjaga kelangsungan operasi PTFI di Timika
dengan penekanan agar keberadaan mereka harus
dapat memberi manfaat maksimal bagi
pembangunan Papua dan perekonomian Indonesia
secara keseluruhan," kata Sudirman dalam jumpa
pers di Kementerian ESDM Jakarta, Kamis
(2/7/2015).
Hanya saja, lanjut Sudirman, pihaknya tengah
mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar.
Kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2021.
Namun, pemerintah mengusulkan perubahan skema
hubungan kerja dari kontrak karya menjadi izin
usaha pertambangan khusus (IUPK) di mana jangka
waktu kerja sama bisa diperpanjang hingga 20
tahun.
Akan tetapi, dalam aturan yang berlaku saat ini,
perpanjangan kontrak baru bisa dilaksanakan dua
tahun sebelum kontrak berakhir yakni pada 2019.
"Maka kami sedang mencari solusi hukum agar
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tidak
dilanggar," katanya.
Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin, dalam
kesempatan yang sama, mengatakan sinyal positif
dari Presiden Jokowi menjadi kepastian bagi
pihaknya dalam berinvestasi di Indonesia.
Ia berharap sinyal tersebut juga berlaku bagi calon
investor lain untuk berinvestasi di Indonesia.
"Ini juga sebagai sinyal positif bagi calon investor
lain untuk investasi di Indonesia," katanya.
Maroef mengatakan, selama hampir 50 tahun
beroperasi di Indonesia, pihaknya selalu
berkomitmen untuk selalu patuh dan mematuhi
setiap regulasi yang berlaku di Republik Indonesia.
"Investasi PTFI akan terus memberikan manfaat,
bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada
negara, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan
para pemegang kontrak. Setelah 4 miliar dollar AS,
kami akan menanamkan sekitar 15 miliar dollar AS
hingga 2041 nanti," katanya.
Presiden Jokowi, sebelumnya memberikan arahan
agar keberadaan PTFI bisa menjadi pilar utama
dalam percepatan pembangunan Papua.
Perusahaan itu juga diminta untuk meningkatkan
kapasitas dalam negeri baik dalam penggunaan
barang dan jasa maupun pemanfaatan tenaga
kerja.
PTFI juga diminta melanjutkan hilirisasi baik
pembangunan smelter melalui skema ekspansi di
Jawa Timur, maupun pembangunan baru di Papua.
Selain itu, perusahaan itu juga diminta untuk
membangun PLTA Urumuka di Kabupaten Mimika
yang bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat
sekitar.


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/03/050600526/Menteri.ESDM.Presiden.Jokowi.Beri.Sinyal.Positif.soal.Freeport

positifkah