http://bareskrim.com/2015/07/03/peng...-benang-kusut/

MEDAN | Fraksi Paartai Demokrat (FPD) DPRD Sumut berpendapat, pengelolaan keuangan daerah di Pemprop berada pada satu labirin yang sulit menemukan jalan keluar ibarat ‘benang kusut’, terbukti dari belum terselesaikannya berbagai bentuk kewajiban Pemprovsu ke Pemkab/Pemko dan pihak ketiga lainnya.

Pendapat itu disampaikan jurubicara FPD Muhri Fauzi Hafiz dalam pandangan umum fraksinya, pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah SSos, dihadiri Wagubsu T Erry Nuradi, FKPD Provsu dan pejabat SKPD jajaran Pemprovsu, Kamis (2/7/2015), di gedung dewan.

Disebutkannya, dari tahun ke tahun tidak terlihat adanya lompatan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, bahkan secara umum pengelolaan keuangan daerah di Sumut senantiasa terjebak pada siklus rutinitas, tanpa melakukan lompatan yang melahirkan inovasi dan kreatifitas yang dapat mempercepat pembangunan daerah.

“Disini diperlukan SDM yang handal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, bahkan BPK mengingatkan Pemprovsu agar menyusun laporan keuangan berbasis aktual. Sudah seharusnya Pemprop melakukan perbaikan system perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah khsusus bersumber dari PKB sehubungan perubahan Perda pajak daerah,” ujarnya.

Diungkapkan, kegagalan tingkat pencapaian pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) sebagai PAD merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal bayar sejumlah kewajiban Pemprovsu ke Pemkab/Pemko berupa DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) dan BKP (Bantuan Keuangan Provinsi).

Menurut FPD, dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak kreatif dan inovatif adalah tidak terkelolanya dengan baik berbagai potensi kekayaan daerah. Contohnya sector pariwisata dan kebudayaan hingga saat ini masih jalan ditempat. Padahal banyak destinasi wisata di Sumut demikian eksotik, tapi Pemprop belum punya grand design pembangunan kepariiwisataan daerah sesuai PP No 50/2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

Demikian halnya ketahanan pangan yang menjadi isu strategis, FPD DPRD Sumut yang dipimpin H Saleh Bangun dan Sopar Siburian SH MH itu menilai, sampai kini pemerintah daerah masih belum memiliki grand design ketahanan pangan Sumut. Beberapa daerah yang ditetapkan sebagai lumbung beras nasional masih belum didukung infrastruktur irigasi mencukupi. http://bareskrim.com/2015/07/03/peng...-benang-kusut/