PDIP: Rini Soemarno dan Andi Widjajanto Akan Didepak Jokowi
Jum'at, 26 Juni 2015 - 14:55 wib

JAKARTA - Desas-desus soal reshuffle Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bermunculan. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu memperoleh informasi bahwa ada dua nama yang akan didepak, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Dengar-dengar info yang berseliweran namun belum terkonfirmasi. Namun memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawacita Presiden," ungkap Masinton di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Bagi Masinton, kinerja Rini selama ini tak mengalami perkembangan, terutama tak efektifnya pengelolaan BUMN lewat Penyertaan Modal Negara (PMN). Sedangkan Andi "berdosa" karena membuat pernyataan yang membahayakan wibawa Jokowi. "Hal-hal itu yang menurut kita menjadikan dia layak diganti," tegas Masinton.

Anggota Anggota Komisi III DPR itu juga mengkritik pernyataan Andi tentang pidato Jokowi saat Konferensi Asia Afrika yang diklaim sebagai buah pikirnya sendiri. "Sebenarnya itu tidak perlu dideklarasikan, karena pidato itu adalah buah pikiran Presiden, dikerjakan secara teknis oleh tim," sindir Masinton.
http://news.okezone.com/read/2015/06...didepak-jokowi


Puan Maharani Diperkirakan Terkena Reshuffle
Selasa, 5 Mei 2015 - 06:42 wib

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan perombakan kabinet (reshuffle) bakal dilakukan. Namun ia belum menentukan waktu dan menteri-menteri yang akan terkena reshffle tersebut.

Menyikapi hal itu, pengamat politik AS Hikam memperkirakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bakal terkena reshuffle. Ia menilai kinerja Puan tidak maksimal.

“Saya berpendapat Menko PMK (Puan) bakal terkena reshuffle. Reshuffle dalam artian evaluasi, bukan dicopot dari kabinet ya, hanya ganti posisi saja. Mengenai dia dipindah ke kementerian mana, itu nanti pak Jokowi-JK (yang evaluasi),” ujarnya kepada Okezone, Selasa (5/5/2015).

Selain Puan, ia juga memprediksi Menteri Koordinato Maritim Indriyono Soeslilo, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhmmad Nasir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdjiatno bakal kena reshuffle. Sama seperti Puan, mereka diperkirakan hanya ganti posisi di kabinet.

AS Hikam memberi contoh kenapa Indriyono Soesilo layak terkena reshuffle. Menurutnya kementerian yang dipimpin Indriyono masih kekurangan sumber daya manusia (SDM). Bahkan kantornya saja hasil pinjaman. Hal itu dinilai membuat kinerja Indriyono melempem.
http://news.okezone.com/read/2015/05...kena-reshuffle


Ini Dia Delapan Pembantu Presiden Jokowi yang Pantas di Reshuffle
Jumat, 24 April 2015 15:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menyarankan agar presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya ada menteri yang kinerjanya tidak sesuai seperti yang diharapkan.

"Presiden dalam waktu dekat harus reshuffle kabinet. Ada delapan pembantu presiden yang harus di reshuffle. Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet dan Menteri BUMN," kata Ari dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015).
http://www.tribunnews.com/nasional/2...s-di-reshuffle


Mau Tahu Menteri yang Disebut-sebut Jadi Target Reshuffle? Ini Dia
Rabu, 06 Mei 2015 , 10:20:00

JAKARTA - Kabar perombakan (reshuffle) menteri membuat anggota Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semakin kencang. Beberapa menteri yang dikabarkan menjadi sasaran reshuffle memilih bersikap pasif . Tidak seperti Wapres Jusuf Kalla yang terang-terangan menyebutkan rencana reshuffle, para menteri menyerahkan semua kepada presiden.

Misalnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang memilih berfokus pada implementasi program kementeriannya agar lebih efektif bekerja. Termasuk, terus berusaha mencari terobosan-terobosan atas masalah yang dihadapi. ''Tidak ada pembicaraan reshuffle. Minimal tidak melibatkan saya karena saya tidak tahu. Kami fokus saja pada tugas,'' ujar Pratikno saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/5).

Sebagaimana info yang beredar, mantan rektor UGM itu termasuk yang disebut-sebut sangat mungkin terkena reshuffle. Bukan se­mata karena kinerja, bisa jadi dia juga di-reshuffle terkait dengan posisinya. Demikian pula halnya dengan Sekkab Andi Widjajanto.

Selain dua sosok di lingkaran dalam istana tersebut, menteri-menteri di bidang perekonomian paling banyak disorot. Hal itu diakui Deputi IV Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Menurut dia, penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi memang turut menjadi pertimbangan bagi presiden ketika benar-benar melakukan reshuffle. ''Pasti masyarakat fokusnya ke situ, kan? Tapi, tunggulah. Presiden punya ukuran-ukurannya,'' kata sosok yang mendampingi Jokowi sejak di Solo tersebut.

Termasuk, soal waktu reshuffle, Eko belum mau menyebutkan. ''Itu sangat tentatif, ya. Dekat, bisa seminggu, bisa sebulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan,'' tegasnya. Dia menambahkan, selama enam bulan berjalan, Jokowi pasti sudah tahu menteri mana saja yang perlu diganti.

Dari pantauan Jawa Pos, banyak hal yang membuat kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi disorot. Salah satunya terkait dengan lonjakan harga beras beberapa waktu lalu yang hingga kini masih muncul di sejumlah daerah. Tentu saja, menteri yang terkait dengan pos tersebut adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Persoalan BBM juga termasuk yang memengaruhi. Penerapan kebijakan subsidi tetap untuk BBM yang mengakibatkan kenaikan harga mengundang banyak protes dari masyarakat. Menteri yang terkait langsung dengan masalah itu tentu saja adalah Menteri ESDM Sudirman Said.

''Yang penting, pergantian menteri harus diproyeksikan untuk memperbaiki kinerja kabinet, tidak sekadar melayani kepentingan po­litik elite partai politik,'' tegas Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.

Bagaimana tanggapan menteri di bidang ekonomi? Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan sudah mendengar rumor reshuffle kabinet bidang ekonomi. Namun, dia menolak berkomentar lebih banyak. ''Saya tidak bisa mengomentari hak prerogatif presiden,'' ujarnya di Istana Negara kemarin.

Dia juga mengaku tidak pernah dimintai masukan oleh Jokowi mengenai menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal. ''Saya tidak mengevaluasi menteri, ya. (Jokowi minta masukan) belum, belum,'' ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan siap di-reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. ''Kalau bekerja tidak siap diganti itu tidak usah kerja. Jadi, saya serahkan ke presiden. Yang penting, kami jalankan tugas dengan fokus saja,'' tegasnya.

Selain menteri di lingkaran istana dan bidang perekonomian, kinerja sejumlah menteri di bidang politik, hukum, dan ke­amanan (polhukam) mendapat banyak sorotan. Tidak terkecuali Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Berkali-kali komentar mantan kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu justru menghasilkan blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya terjadi ketika ramai-ramai konflik KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Saat muncul gerakan dari masyarakat yang mendukung KPK, Tedjo justru menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan dari rakyat tidak jelas.

Disinggung mengenai posisinya yang sangat mungkin di-reshuffle, Tedjo memilih pasrah. ''Kami serahkan kepada yang menilai. Yang di atas tentu presiden dan wakil presiden. Silakan tanya ke beliau-beliau,'' ujarnya saat ditemui setelah mendampingi presiden menemui sejumlah tamu.

Perombakan kabinet dinilai bukan langkah yang bijak di tengah janji pemerintah mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eoknom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dian Ayu Yustina berpendapat, reshuffle kabinet justru hanya akan menunda realisasi belanja pemerintah.

''Pemerintah perlu lebih tegas terhadap distorsi politik dan lebih fokus pada kebijakan ekonomi,'' ungkapnya di Jakarta kemarin. Langkah itu, lanjut dia, ditujukan untuk memperbaiki keyakinan publik yang saat ini menurun
http://www.jpnn.com/read/2015/05/06/...huffle-Ini-Dia


Menteri Agama Tak Risau Isu Reshuffle Kabinet
Kamis, 14 Mei 2015 22:02 WIB


Menteri Agama Tak Risau, katanya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sama sekali belum menyinggung soal rencana rotasi (reshuffle) kabinet.
Oleh karena itu belum bisa dipastikan apakah setelah enam bulan pemerintahan berjalan maka presiden mengambil kebijakan reshuffle.
Demikian kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui wartawan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2015).

Lukman tidak memusingkan wacana reshuffle.

Dia menganggap jabatan sebagai amanah yang diberikan, yang bisa kapanpun digantikan bila sang pemberi amanah sudah tidak mempercayainya lagi.

"Jabatan itu amanah, itu kepercayaan. Jadi, yang punya kewenangan itu adalah yang memberikan kepercayaan. (Jika) seseorang tidak lagi dipercayai, maka menjadi kewenanan pemberi amanah itu untuk mengambil atau meminta kembali," kata politisi PPP ini.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...huffle-kabinet

-------------------------------


Jokowi

Aneh, reshuffle kok kesannya mau mengadakan penggantian total kabinet? Itumah namanya ganti pemerintahan baru. Bukti, saat bikin kabinet dulu kagak becus kalo milih personilnya, asal comot saja, jadinya seperti inilah hasilnya!