Metrotvnews.com, Jakarta: Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar menolak hidangan makanan dan minuman yang disediakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, panggilan Basuki, langsung menginstruksikan semua Wali Kota agar menghidangkan makanan sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

"Kemarin Dubes Singapura datang ke sini. Saya tanya, makan pak. Minum pak. Oh, enggak, enggak," kata pria yang akrab disapa Ahok menirukan perbincangan singkatnya kepada Dubes Anil di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).

Ahok sempat heran dengan penolakan hidangan oleh Dubes Anil. Padahal, selayaknya tamu, biasanya mau menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Ahok pun berprasangka buruk. "Saya pikir Singapura sudah keluarkan edaran makanan di Jakarta tidak aman," ujarnya.

Atas kejadian itu, Ahok langsung menginstruksikan semua jajaran Pemprov menghidangkan makanan sesuai standar BPOM di setiap acara. "Saya instruksikan kepada semua Wali Kota, bikin acara apapun, saya minta BPOM masuk dulu. Tidak boleh menyajikan makanan apapun tanpa lolos sertifikat BPOM," tegas Ahok.

Menurut Ahok, 35 persen makanan atau minuman yang dijual bebas di Ibu Kota mengandung zat berbahaya. Warna-warna mencolok yang tampak dalam makanan atau minuman tertentu, patut dicurigai karena diduga mengandung zat pewarna tekstil, Rhodamin B dan formalin.

Ahok gencar mempublikasikan ke portal resmi Pemprov DKI Jakarta data.jakarta.go.id untuk menyediakan informasi lengkap tentang status makanan atau minuman. Untuk tahap pertama Ahok ingin data tentang kuliner tersedia sehingga turis tidak takut.

"Inilah yang namanya open data ala Jakarta Smart City. Anda bisa lihat dari ponsel pintar apakah berbahaya atau tidak," harap Ahok.
FZN

sumber

kalo menyediakan singkong & pisang rebus juga harus minta sertifikat bpom dulu