TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyesalkan keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penambahan dana partai politik.

Fahri menuding pemerintah tak pernah membuat konsep yang jelas ketika merumuskan sebuah rencana. "Seharusnya pemerintah lebih konseptual, jangan grabak-grubuk," kata Fahri di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2015.

Fahri mengaku menyetujui penambahan dana partai politik. Sebab, menurut dia, penambahan dana parpol merupakan salah satu cara menekan korupsi.

Menurut Fahri, pemberian modal bagi partai politik bisa melalui dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pihak swasta.

Namun dua sumber dana tersebut butuh regulasi yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, untuk dana parpol dari swasta, pemerintah harus membuat aturan yang jelas agar tidak dianggap suap oleh penegak hukum.

"Jadi konsepnya dimatangkan dulu. Kalau begini, begitu diserang masyarakat, pemerintah malah balik badan. Sama seperti revisi UU KPK dan dana aspirasi," ucap Fahri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tak akan membahas lagi usulan kenaikan dana bantuan partai politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan. Sebab, tidak semua pihak menyetujui usulan tersebut.

"Ada parpol yang tidak mau bantuan pemerintah, ada anggota DPR yang tidak mau, KPK juga keberatan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Tjahjo mengusulkan penambahan dana parpol hingga 20 kali lipat. Menurut Tjahjo, selama ini, banyak terjadi korupsi oleh anggota sebuah partai politik karena dana parpol yang sedikit. Adapun draf usulannya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

http://nasional.tempo.co/read/news/2...lu-balik-badan

Dana aspirasi gagal, revisi UU KPK gagal, dana parpol juga gagal, bos nasbung harus cari cara lain untuk merampok uang negara.