KONFRONTASI - Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengingatkan, sistem pemerintahan yang dianut di tanah air adalah sistem presidensial. Sehingga, para menteri harus tunduk pada presiden bukan pada partai politik.

"Loyalitas harus pada presiden bukan pada partainya. Dalam persatuan dan kesatuan saja kita belum keluar, maka itu saatnya para menteri harus keluar dari tantangan ketua umum partainya," kata Budi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).

Budi menyatakan Presiden Jokowi juga harus keluar dari intervensi di sekelilingnya dalam setiap membuat kebijakan. Sebab, setiap kewenangan menjadi harga mati bagi seorang presiden untuk menentukannya.

"Biarlah presiden yang pegang amanat rakyat untuk memutuskan kebijakan tanpa intervensi untuk kepentingan kelompok," katanya.

Menurutnya, saat ini orang-orang yang berada di sekeliling Jokowi hanya ingin berlindung dari masalah yang menjeratnya dan tidak sungguh-sungguh memberikan bisikan yang baik guna kepentingan rakyat.

"Yang satu mau aman pada kasus masa lalu, yang satu lagi juga mau aman pada masa lalunya," ungkapnya.

Kendati demikian Budi mengakui, hal yang wajar dalam berpolitik mempunyai kepentingan tertentu untuk kepentingan parpol atau kepentingan diri sendiri. Akibatnya, kata dia, semua kebijakan-kebijakan tidak berjalan.

"Biang kerok-nya siapa? Kalau pemerintahan ini gagal maka yang gagal bukan hanya Jokowi tapi demokrasi," ujarnya.(Juft/Merdeka)

₪

loyalitas harus pada presiden bukan pada partainya

Menteri-menteri Lebih Suka Lapor Bos Kecil (Ketum Partai) Dibanding Bos Besar (Presiden)

KONFRONTASI - Ketua DPP PAN Yandri Susanto tidak setuju terhadap pendapat sejumlah kalangan yang menyorot kinerja menteri yang tidak mumpuni. Menurutnya, mampu tidaknya Presiden Joko Widodo mengendalikan para menterinya juga berpengaruh terhadap kinerja kabinet.

"Kita tidak boleh menyalahkan semata-mata menterinya, tapi kepemimpinan Jokowi patut dipertanyakan. Misalnya, benar enggak mengendalikan menteri-menterinya," ucap Yandri dalam diskusi "Menteri Menghitung Hari" di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/6).

Dia mengatakan, ada kemungkinan para menteri lebih sering melapor kepada bos partainya dibandingkan ke Jokowi. "Ini harus diatasi oleh Pak Jokowi," ujar Yandri.

Meski demikian, dia mengingatkan, Jokowi tidak perlu ragu untuk merombak kabinet. "Misalnya, kalau menurut Pak Jokowi tidak becus, layak direshuffle, ini saatnya," tutur Yandri.

Sekretaris Fraksi PAN itu menuturkan, Jokowi tidak perlu melihat asal partai untuk mencari menteri. "Tunjuk yang bisa bekerja, cakap pada bidangnya dan patuh pada presiden, bukan pada bos yang lain," tandas Yandri. (Juft/Jpnn)

₪