"Ada yang Salah dari Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"



JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Moeloek menilai ada yang keliru dalam penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, kata Hamdi, penilaian yang dilakukan oleh BPK hanya mengacu pada harus terserapnya anggaran, tanpa melihat efektivitas penggunaannya.

Menurut Hamdi, selama ini banyak yang selalu mendapat nilai tertinggi dari BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal penggunaan anggarannya tidak efektif.

"Di kota tempat saya tinggal itu kerjaan pemerintahnya cuma bongkar pasang trotoar setahun bisa berapa kali. Memang sih jadi tinggi penyerapan anggarannya. Makanya BPK juga selalu ngasih nilai bagus," ujar Hamdi seusai acara diskusi publik "Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen", di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Contoh lain yang dipaparkan oleh Hamdi adalah mengenai daerah yang menggelontorkan anggaran yang besar untuk penceramah. Padahal bila dicermati, penggunaannya tidak wajar.

"Anggaran Rp 10 miliar bayar ustaz buat ceramah selama 10 jam. Enggak tahu ustaznya ngomong apa aja satu jam Rp 1 miliar," ujar Hamdi.

Atas dasar itu, Hamdi menganggap harus ada sedikit perubahan dalam cara penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Sebab, kata dia, BPK tidak boleh hanya melihat dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari efektivitas penggunaannya.

Hamdi menyampaikan hal tersebut menanggapi penilaian sejumlah kalangan yang menilai kinerja Pemprov DKI selama di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama buruk, karena rendahnya penyerapan.

Ahok, sapaan Basuki, sendiri telah berulang kali menyatakan ia tidak peduli dengan rendahnya penyerapan. Ia menilai jauh lebih apabila anggaran tidak digunakan sama sekali. Ketimbang digunakan, tetapi diselewengkan.

Sumur