Utang Luar Negeri

Oleh Harmoko

TERKISAHLAH ada seekor gajah selama hidupnya tidak pernah menangis. Suatu hari, sang raja membuat sayembara, barang siapa berhasil membuat gajah menangis maka diberikan hadiah.

Suatu pagi, gajah pun diikat di tengah lapangan. Rakyat yang kebanyakan bertubuh kurus kering, cungkring, berbondong-bondong ingin menyaksikan sayembara.
Para peserta sayembara menyusul berdatangan. Peserta pertama dari India. Dengan serulingnya, dia menyanyikan lagu sendu, dengan harapan si gajah mau menangis. Gagal. Si gajah malah ketiduran.

Majulah peserta kedua, sang pendongeng dari Swedia. Dia pun membacakan cerita yang paling sedih. Dongengan itu benar-benar menyayat hati, membuat orang-orang yang hadir sedih dan menangis. Gajahnya? Si gajah malah melongo melihat orang-orang menangis.

Peserta pertama dan kedua gagal, datanglah peserta ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, sampai berpuluh-puluh peserta sayembara gagal membuat gajah menangis. Datangnya peserta dari Indonesia, seorang ahli ekonomi.

Dengan santai, sang ekonom Indonesia itu berjalan menuju gajah yang sedang duduk, lalu membisikkan sesuatu ke telinga gajah. Hanya beberapa detik, tiba-tiba si gajah berteriak melengking dan menangis. Berhasil.

Orang-orang yang menyaksikan penasaran, apa sih yang dibisikkan ke telinga gajah oleh sang ekonom Indonesia? Ternyata dia membisikkan satu kalimat, “Utang Indonesia hingga April 2015 mencapai Rp3.748 triliun.”

Nah, mendengar jumlah utang luar negeri Indonesia, gajah saja menangis. Bagaimana kita? Tenang dulu! Jangan ikut menangis. Sabar. Ini bukan kesalahan pemerintah sekarang saja.

Sejak Presiden Sukarno, Indonesia memiliki utang luar negeri. Bung Karno menggunakan utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dan proyek mercusuar semacam Monas, selain untuk pengadaan pangan dan ongkos politik seperti untuk membiayai operasi melawan pemberontak PRRI/Permesta.

Setelah Bung Karno, Presiden Soeharto juga menggunakan utang luar negeri untuk membiayai berbagai proyek. Tahun 1966—1974 utang dipakai antara lain untuk pembangunan saluran irigasi serta infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, kereta api, dan proyek perkebunan, untuk mendukung program swasembada pangan; selain untuk proyek pembangkit listrik, pelabuhan, pendidikan, dan perikanan.

Periode 1975—1998, Pak Harto menggunakan utang luar negeri selain untuk mempertahankan swasembada pangan juga disalurkan ke BUMN dan untuk membiayai aneka proyek di berbagai provinsi, termasuk dialirkan ke sektor industri.

Pada era Bung Karno, negara dan lembaga donor dari luar negeri sebatas memberi pinjaman, tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Berikutnya, pada era Pak Harto, negara dan lembaga donor luar negeri mencoba mendikte pemerintah Indonesia, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Secara politik, Pak Harto masih bisa mempertahankannya, sehingga mereka hanya bisa mendikte dalam hal kebijakan ekonomi pemerintah.

Bagaimana setelah Pak Harto lengser? Inilah yang terjadi di Indonesia. Negara dan lembaga donor leluasa mendikte pemerintah Indonesia, baik di sektor politik maupun ekonomi. Pada era Habibie, misalnya, seperti pernah dicatat oleh Wakil Direktur International NGO Forum on Indonesia Development, Dian Kartika Sari, dana pinjaman luar negeri itu dipergunakan untuk mengubah kebijakan departemen.

Hal seperti itu berlanjut ke era berikutnya. Bahkan, tersiar kabar bahwa negara pendonor berhasil mempengaruhi Indonesia mengamendemen UUD 1945 dan menelorkan peraturan perundangan yang pro kepada mereka.

Utang luar negeri sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus diharamkan, sejauh dipergunakan untuk kepentingan produktif dan kita masih tetap bisa mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi. Menjadi bermasalah, ketika negara lain semaunya mengobok-obok bangsa dan negara kita.

Akankah kita duduk seperti gajah yang ketiduran karena terninabobokan oleh suara merdu, atau menangis, atau harus melakukan sesuatu? Silakan! ( * )

http://poskotanews.com/2015/06/25/utang-luar-negeri/