JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan tidak akan diam terhadap keputusan rapat paripurna DPR yang telah mengesahkan mekanisme peraturan mengenai dana aspirasi daerah pemilihan. Selanjutnya, untuk menolak dana aspirasi ini, PDI-P akan melobi Presiden Joko Widodo.

Jika tak disetujui pemerintah, program dana aspirasi ini tak akan bisa berjalan.

"Pak Jokowi pasti mengerti sikap partai yang menolak dana aspirasi ini," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Terlebih lagi, lanjut Budiman, penolakan ini perintah langsung dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Artinya, semua kader harus melaksanakan instruksi tersebut.

"Pak Jokowi kan kader PDI-P juga," kata Budiman.

Selain melalui Jokowi, lanjut Budiman, PDI-P juga akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Agung. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan menggugat Pasal 80 huruf J Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menjadi dasar dari diusulkannya dana aspirasi ini.

"Kita akan mencari celah di MA," ujarnya.

Selain PDI-P, dua fraksi parpol pendukung pemerintah lainnya, yakni Nasdem dan Hanura, juga menolak dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya ini. Namun, penolakan ini kalah suara karena tujuh fraksi lainnya mendukung.

Akhirnya, pimpinan sidang Fahri Hamzah pun mengetuk palu sidang dan mengesahkan mekanisme aturan mengenai dana aspirasi.

http://nasional.kompas.com/read/2015....Dana.Aspirasi

Maju terus KIH, lawan koalisi rampok di DPR.