JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertegas tudingannya terkait pengelolaan Transjakarta yang sudah keliru sejak awal. Di antaranya terbukti dari terjeratnya mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) era Sutiyoso, Rustam Effendi dalam kasus korupsi.

Menurut Ahok, sejak pertama pengadaan armada Bus Transjakarta sedianya berasal dari Jepang. Namun, dugaan adanya permainan justru membuat pengelola waktu itu berpaling ke negeri Tiongkok.

"Habis itu mereka main mata, mungkin karena terbukti dari pengadilan mark up kan. Zaman Pak Sutiyoso masuk penjara Rustam Effendi, berarti dari awal sudah main karena dia pertama kali bikin Transjakarta. Masuk penjara," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).



Sebab itu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengubah pengelolaan Transjakarta dari unit pengelolaan terpadu (UPT) menjadi perseroan terbatas (PT). Ahok beralasan, dengan dijadikan perusahaan milik daerah, pemerintah provinsi akan lebih mudah mengendalikan moda transportasi massal itu.

"Gubernur lebih gampang mengendalikan PT BUMD. Karena gini, kalau saya mau pecat CEO BUMD, notulennya cukup tanda tangan jadi selesai loh. Jadi cepat," imbuhnya.

Namun, pengelolaan tersebut bukan tanpa cacat. Dalam fungsi pelayanan misalnya, postur anggaran DKI terkesan tidak memiliki belanja barang jasa sementara belanja pegawainya lebih tinggi.

"Nanti seolah DKI enggak punya belanja barang jasa. Kok semua porsi pegawainya begitu tinggi. Itu membuktikan Jakarta ini enggak benar, bayar gaji pegawai banyak tapi enggak kerja. Itu mesti kurangin pegawai," pungkasnya.