Isu transaksi tukar guling saham (share swap) antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam rangka monetisasi anak usahanya yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) terus bergulir. Akhir bulan Juni ini transaksi share swap ini akan mencapai tahap finalisasi, namun proses transaksi ini menemui banyak rintangan dengan adanya tentangan dari beberapa pihak.

Beberapa pihak menilai aksi Swap Mitratel ini berpotensi untuk merugikan Negara, salah satunya adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menilai transaksi ini berpotensi merugikan Negara sebesar Rp 11 triliun.

Manager Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, menyatakan mekanisme tukar guling aset Mitratel sudah menyalahi Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal Asing dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Pasalnya, Telkom merupakan perusahaan milik negara yang memiliki tanggungjawab terhadap pengembangan menara telekomunikasi dan peningkatan industri telekomunikasi di Indonesia.

Apung mengatakan upaya share swap ini tidak masuk akal karena mengakibatkan Telkom kehilangan potensi pendapatan dari bisnis mereka di sektor menara telekomunikasi. Hal tersebut juga diperkuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengindikasikan adanya sejumlah "oknum" dalam proses penjualan aset Mitratel.

Potensi kerugian Negara dalam aksi korporasi ini juga ditegaskan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Telekomunikasi, Musyafaur Rahman. Musyafaur menyatakan pembayaran dalam transaksi ini bukan dalam bentuk tunai dimana Telkom menerbitkan saham baru senilai Rp 7972 per saham. Dengan demikian, Telkom beresiko menderita kerugian bila harga saham jatuh dibawah nilai tersebut. Mengingat gejolak pasar saham, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa harga saham akan naik atau turun. Jadi transaksi ini dinilai sangat berisiko.

Sebagai informasi, Dengan tukar guling ini, Telkom akan memiliki 13,7% saham TBIG. Kemudian, TBIG akan menguasai 100% Mitratel. Secara keseluruhan, aksi tukar guling ini bernilai Rp 11,06 triliun. Transaksi ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Telkom akan menukar 49% Mitratel dengan penerbitan 290 juta saham atau setara 5,7% saham TBIG. Kemudian, Telkom akan mendapat pembayaran kas maksimum Rp 1,74 triliun jika Mitratel mampu mencapai target yang telah disepakati.

Kedua, Telkom memiliki opsi untuk bertukar saham lagi dalam waktu 2 tahun mendatang. TBIG bisa mengambil sisa 51% saham Mitratel. Lalu Telkom akan menambah lagi 472,5 juta saham atau 8% kepemilikan di TBIG.

Layak untuk disorot bagaimana perkembangan Swap Mitratel ini hingga menjelang finalisasi transaksi antara Telkom dan TBIG. Terlebih lagi isu kerugian Negara sering kali bergulir tiap kali ada aset Negara yang akan dijual kepada pihak swasta. Baik Telkom maupun TBIG dalam pemberitaan berulang kali menegaskan aksi Swap Mitratel ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.