Lobi-lobi Reshuffle, Jokowi-JK & 5 Pimpinan Parpol Kumpul
Suci Sedya Utami - 22 Juni 2015 22:05 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pimpinan partai politik beserta Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla turut hadir dalam acara buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

"Di bulan suci Ramadan, kita silaturahmi agar ada kebersamaan, kekompakkan," terang Zulkifli, di kediamannya, Komplek Perumahan Widya Chandra IV nomor 16, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli tidak menampik adanya pembicaraan terkait perombakan (reshuffle) kabinet yang sedang menjadi pembicaraan publik saat ini.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, kedatangan pimpinan lembaga negara dan pimpinan parpol kali ini untuk menyamakan persepsi yang tentunya bertujuan untuk membangun kemajuan bangsa.

"Namanya lembaga tinggi negara jumpa pimpinan parpol ya tentu untuk menyamakan persepsi. Namun memang soal reshuffle akan dilanjutlkan, kan besok masih ada buka puasa bersama lagi di rumahnya Ketua DPR, dan Ketua DPR," tuturnya.

Lebih lanjut, meski demikian dirinya menganggap wacana reshuffle terlalu cepat digulirkan ketika masa Pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi baru seumur jagung.

"Kan saya pernah jadi menteri, kalau enam bulan kan enggak adil, menterinya sudah bengep-bengep itu, tunggulah sampai satu tahun," pungkasnya.

Adapun dari para pimpinan partai pollitik yang hadir di antarannya yakni Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subijanto, dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi musyawarah Nasional (Munas) Bali Aburizal Bakrie.

Lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Sementara, dari jajaran menteri Kabinet Kerja tampak Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Politisi senior dan pengusaha juga mengunjungi kediaman kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu, seperti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan, dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung, Ketua Fraksi Partai Demokrat Eddy Baskoro Yudhoyono, dan mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari.
http://news.metrotvnews.com/read/201...-parpol-kumpul


PDIP: Bergabungnya Berbagai Parpol Perkuat Pemerintahan Jokowi-JK
Senin 22 Jun 2015, 13:41 WIB

Jakarta - Isu reshuffle kabinet terus bergulir dan makin menguat dengan kemungkinan besar PAN ditambah Demokrat masuk dalam pemerintahan. Ketua DPP PDIP Sukur Nababan mengatakan, makin banyak parpol yang bergabung dalam kabinet memperkuat pemerintahan.

"Saya pikir bergabungnya partai politik ke pemerintahan sekarang akan memperkokoh pemerintah, memperkuat stabilitas politik dan akan tunjang program pemerintahan. Bergabungnya berbagai unsur politik itu bagus," kata Sukur Nababan kepada detikcom, Senin (22/6/2015).

Sukur mengatakan, terkait parpol dimaksud adalah PAN dan Demokrat, menurutnya isu itu bisa bertebaran di mana-mana. Sukur belum mengetahui isu itu, namun yang jelas keputusan reshuffle dan parpol mana yang akan keluar-masuk ada di tangan Presiden.

"Undang-Undang katakan reshuffle itu otoritas dan hak Presiden. Artinya orang boleh usulkan tapi pengambil keputusan tertinggi adalah Presiden dan menteri itu pembantu Presiden," ujar anggota komisi V DPR itu.

"Jadi siapapun boleh usulkan kepada Presiden, siapa mau diganti atau posisi mana yang diganti apakah politisi atau praktisi, tetap pengambil keputusan tertinggi Presiden," imbuhnya.

Apakah isu reshuffle itu turut dibahas dalam rapat DPP PDIP? Sukur mengatakan, DPP tengah fokus dengan persiapan Pilkada dan program-program partai lainnya, ketimbang agenda reshuffle.

"Mengenai siapa jadi menteri, parpol mana yang bergabung, kita tidak bahas karena itu hak prerogatif Presiden," ucap Sukur.
http://news.detik.com/berita/2948774...ahan-jokowi-jk


Jokowi di antara Koalisi Merah Putih dan KMP Kalla-Mega-Paloh
Jumat, 27/03/2015 09:05 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono berbuntut pada terganggunya harmonisasi hubungan antara Presiden Jokowi dengan parlemen. Kalangan DPR dari kubu Koalisi Merah Putih meradang dengan keputusan Yasonna yang membuat posisi Golkar Aburizal Bakrie menjadi terjepit.

Sebagai partai politik besar yang berusia tua, Presiden Jokowi tak bisa memandang sebelah mata pada Golkar. Ditambah posisi Ical sebagai Ketua Presidium KMP. Pun hingga sekarang seluruh partai anggota KMP tetap menganggap Ical sebagai kiblat partai beringin.

Pergerakan politik KMP di Senayan yang sejak awal dicemaskan bakal merecoki jalannya pemerintahan Jokowi sejauh ini tak terbukti. Bahkan tak sedikit keputusan Presiden yang dimuluskan di parlemen. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk memandang lancarnya hubungan eksekutif dan legislatif itu tak terlepas dari peran Luhut Binsar Panjaitan.

Kepala Staf Kepresidenan yang diangkat sekaligus diberi banyak kewenangan oleh Jokowi itu dikenal mempunyai kedekatan dengan Ical. Luhut juga pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar saat Ical menjabat sebagai ketua umum pada periode lalu.
Dengan posisi Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan memperkuat posisi eksekutif di parlemen.

“Melalui perantara Luhut ini KMP di DPR yang dimotori oleh Ical bisa ‘dilemahkan’ oleh Jokowi,” ujar Hamdi saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat (27/3).

Tak heran para politikus KMP di parlemen sontak menentang keras keputusan Menteri Yasonna yang menjegal Golkar kepengurusan Ical dengan mengesahkan kubu Agung. “Reaksinya keras-keras semua terhadap Yasonna kan,” tutur pakar psikologi politik ini.

Pengamatan Hamdi diperkuat dengan pernyataan politikus Golkar pendukung Ical, Bambang Soesatyo. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR ini blak-blakkan menyebut keputusan Yasonna seperti ingin membenturkan Presiden Jokowi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Bambang mencermati saat ini Jokowi sudah semakin dekat dengan KMP dan ada kelompok yang tidak menyukai hal tersebut.

Tak cuma itu, selain ada upaya pembenturan, Bambang juga menganggap tindakan Yasonna sebagai bentuk pelemahan terhadap partai politik yang tergabung dalam KMP.

Hamdi menyoroti keputusan Yasonna telah membuat keseimbangan antara KMP di DPR dengan Presiden menjadi terusik. “Lobi-lobi Jokowi melalui Luhut kepada Ical dan KMP bisa buyar,” kata Hamdi sembari mengingatkan bahwa jauh sebelum Jokowi menjadi Presiden sudah mempunyai kedekatan dengan Luhut. “Sebelum jadi wali kota Solo perusahaan furnitur Jokowi join dengan perusahaan Luhut yang memasok kayu.”

Namun di sisi lain, keputusan Yasonna tersebut seirama dengan pemerintah namun dari “kubu” Jusuf Kalla, Megawati, dan Surya Paloh. “Istilahnya KMP juga alias Kalla, Mega, dan Paloh,” ucap Hamdi sembari disertai tawa.

Hamdi menyebut pemberian kewenangan pada Luhut yang besar di posisi Kepala Staf Kepresidenan jelas-jelas membuat Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden menjadi gerah. Pun dengan Megawati dan Paloh yang selama ini diketahui sebagai “pemegang” kekuasaan di Istana. Baik Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan juga Megawati selama ini pun diketahui memiliki hubungan yang baik dengan Agung Laksono.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...la-mega-paloh/


Golkar Kubu Ical Klaim Ditawari 7 Menteri
Minggu, 10 Mei 2015 - 23:15

JAKARTA, indopos.co.id – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengklaim pihaknya dijatah tujuh orang untuk menenpati posisi menteri. Pasalnya, tawaran tersebut datang langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rencananya dalam waktu dekat akan melakukan perombakan ditubuh kabinetnya. Hal itu dilayangkan langsung Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

"Saat pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi tantang Golkar untuk gabung di pemerintahan. Dia menyatakan ada tujuh posisi yang akan disediakan," ungkap Bambang kepada INDIOPOS, Minggu (10/5).

Pria yang juga anggota Komisi III DPR RI itu, menguraikan, sejak pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu, partai politik (parpol) terbelah menjadi partai koalisi dan nonkoalisi. Setelah dilantik, Jokowi hanya memberi jatah menteri kepada partai pengusungnya. PDIP mendapat jatah empat menteri, PKB memperoleh empat menteri, dan Partai NasDem mendapat tiga menteri. Partai Hanura mendapat dua kursi menteri, dan PPP Romy dengan satu menteri. Sedangkan PKPI pimpinan Sutiyoso tak mendapat jatah satu pun.

Bambang menyatakan, Presiden Jokowi sempat menawarkan jatah menteri kepada pimpinan partai nonkoalisi jauh sebelum isu reshuffle menghangat. "Ada keinginan Presiden Jokowi agar KMP dukung Jokowi, nanti KMP akan dimasukkan ke kabinet," kata dia.
Reshuffle para menteri, kata Bambang, dinilai merupakan solusi jitu untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Hal ini sangat beralasan, mengingat kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini yang terus menurun.

Dia pun menuding, kabinet yang dibentuk Jokowi tak seelok namanya. Sebab, para menteri yang ada di dalam kabinet tak bekerja sesuai harapan, dan justru sering melakukan kehebohan. "Kabinet ini bukan Kabinet Kerja, tapi lebih tepat dibilang 'Kabinet Heboh'," ujar Bambang.

Pernyataan diatas dibantah oleh Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan, siapa dan apakah memang parpol yang sat ini diluar pemerintahan mendapatkan jatah menteri itu perlu dilihat nanti. Namun yang jelas, kata Supratino, kinerja kementerian bidang ekonomi patut mendapat sorotan publik dan sasaran tembak reshuffle.
"Koordinasi mereka lemah, kebijakan kurang antisipatif," singkatnya.
http://www.indopos.co.id/2015/05/gol...7-menteri.html


Ribut Reshuffle: Partai anggota KIH Tak Mau Jatah Kursi Dikurangi
SABTU, 20 JUNI 2015 | 06:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Partai NasDem mendukung perombakan kabinet dilakukan secepatnya. Namun NasDem tak mau kursinya di kabinet berkurang. Saat ini ada tiga menteri dan Jaksa Agung dari NasDem.

“Apa alasannya posisi kami dikasih ke parpol lain? Atau kalau Presiden mau memperbanyak profesional, apa alasannya?” kata Sekretaris Jenderal NasDem, Patrice Rio Capella, kemarin. “Kalau misalnya ada parpol lain yang ingin bergabung ke koalisi, kurangi posisi menteri profesional, dong.”

Pekan depan, partai pendukung pemerintah berniat menemui Jokowi. Pertemuan semestinya digelar pada malam ini, tapi ditunda karena Jokowi berkunjung ke Bangka Belitung. Menurut Rio, salah satu topik yang akan dibicarakan adalah perombakan kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan perombakan kabinet tak boleh mengurangi jatah kursi partai. Dia malah mengatakan Jokowi mesti memperbanyak kursi menteri bagi PDIP. “Alasannya, menteri dari PDIP sangat berkepentingan menjaga dan mengawal agar pemerintahan Jokowi-JK sukses memimpin Indonesia,” ujarnya. “Sebab, kegagalan pemerintahan akan berdampak pada elektabilitas PDIP pada Pemilu 2019.”

Basarah menuding menteri dari kalangan profesional kurang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan. “Karena mereka tak akan merasakan dampak politiknya,” ujarnya.

Partai pendukung pemerintah gencar menyerang para menteri dari kalangan profesional. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai pengucuran dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 48 triliun. Hasto menilai dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

Rini mengatakan tujuan penyertaan modal adalah untuk investasi. “Tujuan semua BUMN itu dalam melakukan programnya adalah untuk membangun perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan memberikan konektivitas pada semua,” kata Rini
http://nasional.tempo.co/read/news/2...ursi-dikurangi

Megawati Ingatkan Penumpang Gelap di Pemerintahan Jokowi
09.04.2015

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV PDIP di Bali dengan memberikan pidato politik. Mega berbicara tentang kesabaran dan penumpang gelap di pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV di Sanur, Bali, hari Kamis (09/04) dengan pidato politik. Mega mengungkapkan, dia bisa bertahan dalam dunia politik di Indonesia sampai menjadi Ketua Umum PDIP karena punya "kesabaran revolusioner".

Megawati mengatakan, dalam perjalanan politiknya dia berulang kali mengalami pengkhianatan, "ditusuk dari belakang" karena motif-motif kekuasaan.

“Saya tetap bertahan dan akhirnya lolos dari berbagai cobaan. Kuncinya hanya satu, berpolitik dengan keyakinan penuh idealisme, berprinsip pada keadilan. Kesabaran revolusioner,” kata Mega.

“Pukulan yang kita terima, adalah irama perjuangan. Gotong royong, itu kekuatan kita, rahasia kekuatan kita. Satu untuk semua, semua untuk satu,” lanjut Mega mengutip slogan terkenal dari film The Three Musketeers.
Penumpang Gelap

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan, pemilu presiden secara langsung menuntut pengerahan tim kampanye, dukungan relawan dan berbagai kelompok kepentingan dengan mobilisasi sumber daya.

Indonesien Kongress der Regierungspartei PDIP Rede Megawati Sukarnoputri

Tapi yang sekarang terjadi, kata Mega, mobilisasi kekuatan tim kampanye ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
"Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan," ujar Mega dalam pidatonya.

"Penumpang gelap itu dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi," tandasnya.
Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan Presiden Jokowi agar memegang janji-janjinya selama kampanye.

"Untuk Presiden, berpegang teguhlah pada konstitusi, sebab itu adalah jalan lurus kenegaraan. Penuhi lah janji kampanye, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat," kata Mega
http://www.dw.com/id/megawati-ingatk...owi/a-18371283


Dapat 4 Kursi Menteri, PDIP Harus Terima Realitas
Minggu, 23 November 2014 | 05:30 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya mendapatkan empat kursi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Namun, PDIP tidak bisa mengingkarinya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik yang terjadi saat ini karena posisi PDIP dilematis," kata Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Menurut Karyono, posisi PDIP saat ini serba salah. Sebab, partai berlambang banteng mocong putih ini adalah partai utama pengusung Jokowi mwnjadi presiden Indonesia ketujuh.

"Masa mau menentang presiden yang diusungnya sendiri. Kan sulit posisinya," ujar Karyono.

Dalam kesempatan ini, Karyono menilai, sebaiknya PDIP mendukung dan mensukseskan kebijakan yang diambil oleh presiden. "Kalau menentang pemerintah itu bunuh diri buat PDIP," ujar dia.

Seperti diketahui, PDIP memang mendapat empat orang menteri, yaitu Puan Maharani, Cahyo Kumolo, Yassona Laoly dan Puspayoga. Jumlah kursi menteri untuk PDIP sama dengan NasDem. Tak jauh beda dengan PKB.
http://nasional.inilah.com/read/deta...erima-realitas

-------------------------------

Kayaknya KIH (yang dimotori PDIP yang selama ini "sakit hati'' akibat kadernya sedikit sekali di kabinet Jokowi) dan elit parpol dari KIH (yang dimotori Golkar, Gerindra dan PAN) mulai ada semacam "kesepakatan" dengan Jokowi-JK untuk membangun sebuah Pemerintahan yang kokoh pasca reshuffle yad.

Selain itu, mereka tampaknya tak ingin issue "Aseng dam Asing" yang terlalu dominan di pemerintahan Jokowi selama ini akibat "kehadiran" beberapa menterinya yang sangat pro-asing dan aseng, bisa di minimalisir. Kayaknya sih menteri-menteri yang ditenggarai terlalu mencolok menjadi 'agen asing dan aseng' ini, sepakat disingkirkan dari kabinet. Termasuk tentunya menteri yang menjadi "penumpang gelap" di pemerintahan Jokowi menurut mami Megawati selama ini. Disamping tentunya menteri-menteri yang selama ini melempem, suka bikin kisruh pemerintahan, dan tak ada prestasi menonjol samasekali, dan bisanya hanya bikin pencitraan doank!

Kita lihat sajalah proses keseimbangan politik yang akan segera terbentuk itu. Apakah para menteri yang ditenggarai 'agen' asing dan aseng, menteri katagori 'penumpang gelap' dan menteri minim prestasi, akan di prioritaskan untuk ditendang dari kabinet kali ini. Kabarnya sih menjelang dekat-dekat lebaran, jadi bisa saja dilakukan Jokowi sekitar 2-3 hari menjelang Lebaran.