Ada tiga menteri dalam Kabinet Kerja dengan tingkat untuk dipertahankannya dibawah 50 persen.

Yakni, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menko Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Hendri Satrio dalam rilis survei Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di Cikini, Jakarta, Minggu (21/6).

Menurutnya, hanya 47,6 responden yang mengatakan Menteri Yasonna perlu dipertahankan, sementara 52,4 persen menyatakan perlu diganti. Sedangkan Menteri Sofyan Djalil hanya sebanyak 49,2 persen responden yang mengatakan perlu dipertahankan, sebanyak 50,8 persen lainnya meminta untuki diganti.

"Permintaan reshuffle paling tinggi itu Menteri Puan. Ada 59,5 persen responden bilang Puan harus diganti, sementara hanya 40,4 persen responden menyatakan Puan perlu dipertahankan," jelas Hendri,

Sementara, menteri-menteri lain masih di atas 50 persen dukungan responden agar dipertahankan.

Atas dasar itu, lanjut Hendri, jika saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengganti ketiganya maka dapat meningkatkan citra pemerintahan. Selain itu, kinerja Jokowi juga dipastikan lebih lancar.

"Kalau Jokowi berani mengganti Puan citranya pasti naik. Inilah saatnya dia tunjukkan bukan petugas partai tapi presiden yang punya prerogatif, tidak bisa diintervensi siapapun demi jalannya program pemerintah," beber Hendri.

Dia menambahkan, untuk saat ini publik masih memiliki sentimen negatif yang sangat tinggi pada Puan Maharani karena posisinya sebagai putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ditambah, hingga kini Puan masih belum terlihat bisa melakukan fungsinya sebagai menteri koordinator.

Begitupun dengan Menteri Sofyan Djalil dan Yasonna yang mana saat ini perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan. Sofyan dinilai tidak bisa melakukan koordinasi dengan baik sehingga harga bahan pokok terus melambung dan nilai tukar rupiah melemah.

Sementara, Menteri Yasonna yang juga merupakan kader PDIP hanya kerap melakukan kontroversi tanpa bisa menjalankan fungsi dan tugas lembaganya dengan baik.

"Makanya saatnya Jokowi berani ganti Puan atau Yasonna yang dari partainya, dan Sofjan Djalil yang katanya dipasang wapresnya Jusuf Kalla. Tunjukkan dia punya hak prerogatif," demikian Hendri.


SUMBER