JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.
http://nasional.kompas.com/read/2014...n.Rumah.Ibadah

Kalau di dalam suatu rukun warga yg berjumlah 200kk,
1. 150 keluarga beragama A,
2. 10 keluarga beragama B,
3. 5 keluarga C1,
4. 5 keluarga C2,
5. 5 keluarga C3,
6. 5 keluarga C4,
7. 10 keluarga bergama D,
8. dan sisanya 10 agama F;
apakah wajar,. jika setiap agama memiliki minimal satu rumah ibadah??

yang paling doyan ribut masalah ini selalu agama yg punya banyak sub sub dari mainstreamnya,. karena mereka satu sama lain selalu ngerasa berbeda,.dimana ruko jdi buat rumah ibadah,. rumah keluarga di jadikan rumah ibadah. padahal dia itu C,.malahan di bekasi ada satu deret ruko, satu C1, sebelahnya C2,. seblahnya C3 dst.

kalau agama minoritas lain,. amat jarang bersuara. adanya pura di Jabodetabek lumayan terbatas,. di Bypass, Halim, Cibubur, G Salak dan Jatiasih,.. tapi orang2 beragama Hindu tidak pernah mempersalahkan ini,.

Tapi Di bali,. Pura nggak keitung,. orang islam mau shalat jumat harus tuker 2-3 angkot enggak komplen.

Hal ini sama persis di Minahasa, Toraja, singkawang atau daerah dimana agama minoritas menjadi mayoritas,. orang islam gak ribut harus nyebrang 2 sungai satu gunung,. buat shalat berjamaat.