Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi senior Amien Rais menyatakan bahwa kondisi keislaman di dunia khususnya Indonesia sedang mengalami guncangan. Islamofobia yang terjadi diseluruh lapisan sosial masyarakat di luar negeri mempengaruhi kesatuan masyarakat muslim dan perekonomian di Indonesia.
"Islamisasi memang saat ini terjadi diberbagai tempat, namun itu bertolak belakang dengan runtuhnya negara Irak yang merupakan simbol Islam Teluk Timur Tengah," ujar Amien di kediaman Akbar Tandjung di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (18/6).
Amien mengatakan bahwa Islamofobia terjadi dengan berbagai cara, misalkan dengan halus maupun keras seperti yang dialami oleh Irak dan Libya yang dijajah oleh Amerika secara militer.
Amien mengatakan Indonesia tergolong sedang dijajah dengan cara halus, karena Indonesia tergolong negara yang tenang, sehingga dijajah melalui kebijakan. "Indonesia saat ini sedang diteropong oleh Amerika, tak perlu dijajah secara negara, karena dimata dunia Indonesia dianggap anak yang manis," ujarnya.
Amien mengatakan dampak dari intervensi asing terhadap pemerintah terlihat dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan selalu menguntungkan pihak asing. Sehingga, secara keseluruhan, bangsa Indonesia terjajah secara sistem. "Kita dijajah di bidang ekonomi dan kebijakan militer kita," ujarnya.
Amin menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada asing mempengaruhi kemerosotan ekonomi. Sebab, hingga kini dirinya mengaku tidak mengetahui apa saja yang telah dihasilkan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
Lebih lanjut, Amien mengaku dahulu pernah bertemu dengan beberapa petinggi negara Islam Timur Tengah. dalam pertemuan tersebut Amien menyatakan dirinya satu pemikiran bahwa negara muslim mengalami kemerosotan yang dalam dampak dari Islamofobia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang anti Islam.
DDII: Pemerintah Berhentilah Sakiti Umat Islam
Selasa, 07 April 2015, 15:41 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Syuhada Bahri, mengimbau pemerintah berhenti menyakiti umat Islam. Pernyataan ini disampaikan Syuhada sehubungan diblokirnya beberapa situs Islam yang selama ini menjadi media untuk mengakses dakwah-dakwah Islam.
"Hentikan menyakiti umat islam. Saya tidak mau pemerintah melanjutkan dua orde (Orde Baru dan Orde Lama) yang merepresif terhadap umat Islam," kata Syuhada di Masjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Syuhada menambahkan, dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam, pemerintah dicurigai ingin memperlambat pengembangan dakwah di Indonesia. Kata dia, sebab, di era kemajuan teknologi dan komunikasi sekarang ini, situs-situs dan website sudah menjadi alat untuk memudahkan penyampaian dakwah.
Bila pemerintah melakukan pembiaran atas kebijakan yang menyakiti umat Islam ini, Syuhada mengingatkan bahwwa Allah SWT justru akan membalas dengan hal yang lebih besar. Ia mencontohkan Orde Lama dan Orde Baru yang pernah melakukan tindakan kriminal terhadap Islam, justru dihadapkan Allah SWT dengan kehancuran.
"Pemerintah, boleh sakiti umat Islam, tapi siapapun tidak mampu hadapi siapa yang turunkan Islam itu sendiri (Allah SWT)," ujar Syuhada.
Syuhada meminta agar pemerintah kembali meninjau ulang situs-situs yang telah diblokir. Bagi situs-situs yang tidak terbukti berisi konten radikal seperti yang dimaksudkan, pemerintah, kata dia, jangan segan-segan untuk minta maaf kepada umat Islam.
"BNPT atau Kemenkominfo tidak akan kehilangan muka dengan minta maaf, cabut pemblokiran itu," ujar Syuhada.
http://www.republika.co.id/berita/na...iti-umat-islam
ICMI: Islamopobhia yang Melatari Pemblokiran Situs Islam?
2 bulan lalu
KIBLAT.NET, Jakarta – Pemblokiran sejumlah situs Islam diyakini telah merampas hak publik untuk mendapat pencerahan spiritual. Hal itulah yang membuat Forum Masyarakat Pembaca Media Islam menggelar diskusi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Diskusi menghadirkan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia KH Syuhada Bahri, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Sinansari Ecip, pengamat politik Timur Tengah Ikhwanul Kiram Mashuri, dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Dr Marwah Daud Ibrahim.
Sinansari Ecip menolak pernyataan Dewan Pers yang menganggap situs-situs terblokir sebagai bukan produk jurnalistik.
‘’Dilihat dari kerja-kerja meliput, mengolah, dan melaporkan, situs-situs Islam yang diblokir itu adalah produk jurnalistik,’’ terang penulis buku dan mantan wartawan itu.
Mantan wartawan Ikhwanul Kiram menilai, proses pemblokiran situs-situs tersebut ngawur. ‘’Itu cara-cara Orde Baru,’’ katanya sambil menceritakan pengalamannya sebagai pemimpin redaksi Harian Republika, yang sering ditelepon oleh pejabat yang ‘’tidak berkenan’’ atas pemberitaan korannya.
Ikhwanul Kiram mendorong para pengelola situs yang diblokir untuk mengajukan gugatan hukum secara kolektif. ‘’Jangan menggugat sendiri-sendiri, tapi secara kolektif biar lebih kuat,’’ katanya.
http://www.kiblat.net/2015/04/08/icm...n-situs-islam/
PPP: Pernyataan Menteri Agama Sakiti Umat Islam dan Berfaham Liberal
Juni 14th, 2015, 6:21 am
Trenpos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan statemen dan sikap Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama yang di singkat (Menag), terkait pernyataannya, bahwa warung boleh buka saat bulan puasa beberapa waktu lalu.
“Sikap Menag kami pandang tidak patut, dan tidak mencerminkan sikap PPP yang mengembangkan budaya toleransi dan menghargai kewajiban menjalankan ibadah sesuai kepercayaan,” kata Fernita di kantornya, Gedung DPP PPP di Jakarta pada Jum’at (12/6/2015).
Akibat pernyataan Menag tersebut, Fernita mengaku partainya banyak menerima surat keluhan dari masyarakat dan tokoh Islam yang meminta agar PPP tidak melakukan pembiaran dan bersikap tegas atas perilaku menyimpang, khususnya yang dilakukan kader partai seperti Lukman.
“Menag harus menghentikan sikap yang menimbulkan stigma tidak baik di masyarakat,” ujarnya.
DPP PPP pun meminta agar Menag mencabut pernyataan-pernyataan yang meresahkan dan meminta maaf kepada umat Islam secara terbuka di media massa. Bahkan, Fernita menyatakan statemen Menag tersebut cenderung berfaham liberal.
“Kami sarankan Menag agar tidak menyebarkan faham liberal dalam kehidupan beragama,” tegasnya.
http://trenpos.com/2015/06/ppp-perny...rfaham-liberal
Kemenag Akan Bentuk Pusat Kajian Radikalisme di Kampus
Jumat, 19/06/2015 01:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menyatakan pihaknya akan segera membentuk pusat kajian radikalisme di beberapa lembaga pendidikan tinggi agama Islam untuk menangkal radikalisme.
Kemenag akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membentuk pusat kajian radikalisme. "Saya sudah bertemu dengan deputi BNPT. Dalam waktu dekat kami akan buat nota kesepahaman terkait rencana tersebut," kata Kamaruddin saat ditemui di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Kamaruddin menjelaskan penyebaran paham radikalisme justru jarang ditemukan di lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ia mengatakan penangkalan ajaran radikalisme sudah termaktub dalam kurikulum lembaga tersebut.
"Radikalisasi lebih banyak ditemukan di perguruan tinggi umum karena tidak ada ilmu dasar agama. Hal itu mengakibatkan mereka dengan mudah dimasuki gerakan radikalisme," katanya.
Sementara, Kamaruddin mengklaim pihaknya belum menemukan adanya gerakan radikal di lembaga pendidikan tinggi agama Islam. "Ya, kalau ditanya adakah dosen di lembaga tersebut yang memasukkan paham radikalisme dalam pengajarannya, mungkin ada. Namun hanya satu atau dua orang," katanya.
Lebih lanjut, Kamaruddin menjelaskan yang dimaksud dengan radikalisme yaitu suatu paham yang menyakini bahwa orang lain yang berbeda pendapat itu salah. "Misalnya mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Kita tidak bisa begitu, karena kita moderat," katanya.
Menurut Kamaruddin, pendidikan tinggi agama Islam harus mengajarkan Islam yang menghargai perbedaan. "Contohnya adalah menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama, sampai perbedaan budaya," katanya.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...sme-di-kampus/
MUI Sebut Hanya PKI yang Keberatan Kolom Agama di KTP
Thursday, 16 April 2015, 01:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain mengatakan, hanya orang-orang komunis dan PKI yang anti agama yang keberatan dengan adanya kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apalagi, agama itu dilindungi Undang-undang.
Menurut dia, KTP penting untuk mengetahui identitas seseorang. Termasuk digunakan untuk mengetahui agama seseorang. "Makanya untuk apa ada upaya penghapusan kolom agama. Selama ini kolom agama di KTP tidak menimbulkan masalah apapun," kata Tengku, Kamis, (16/4).
Masyarakat sangat butuh dengan kolom agama di KTP, terutama umat Islam yang sebesar 87% dari total penduduk negeri ini. "Umat Islam memerlukan kolom agama untuk kepentingannya."
Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid. Ia khawatir ada kelompok komunis dibalik usaha pengosongan kolom agama di KTP.
"Jangan-jangan ada penganut komunis yang bermain di belakang ini semua. Padahal paham komunis itu tak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."
http://www.republika.co.id/berita/na...m-agama-di-ktp
'Umat Perlu Waspadai De-Islamisasi'
Senin, 22 Oktober 2012, 17:59 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insists), Adnin Armas, mengatakan saat ini telah banyak pemikiran Barat yang masuk ke dalam studi Islam. Hal tersebut, menurut dia, merupakan upaya deislamisasi sehingga perlu diwaspadai.
Pemikiran tersebut yaitu liberalisme, pluralisme, dan sekularisme. Liberalisme adalah ideologi dimana parameter kebenarannya menggunakan akal dan berlepas dari agama. Pluralisme adalah paham yang menyatakan kebenaran ada pada setiap agama. Sedangkan sekulerisme adalah paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari.
"Kaum muslimin perlu menyeleksi secara ketat unsur asing dalam studi Islam. Pemikiran Barat seringkali bukan membuat membuat dekat dengan Islam malah membuat semakin jauh dengan Islam," tutur Adnin, Ahad (21/10).
Pemikiran-pemikiran tersebut, kata Adnin, akan menggiring kepada deislamisasi yang berujung pada pembubaran Islam. "Agama dibuat hanya untuk mengatur individu dengan Tuhan dan tidak perlu hadir dalam ruang publik," jelas Adnin.
Adnin mencontohkan deislamisasi yang terjadi yaitu dengan mengganti nilai-nilai Islam dengan nilai Barat. "Misalkan menghalalkan pernikahan sejenis. Padahal, Islam itu pedoman hidup tidak hanya ritual. Maka cara pandang pun harus dari kacamata Islam," kata Adnin.
http://www.republika.co.id/berita/na...i-deislamisasi
Betulkah Islamofobia hanya cara halus Asing menguasai kekayaan alam dan menjajah ekonomi Nasional?
