Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan meningkatkan kewenangan Perum Bulog untuk mengendalikan harga sembako, tak hanya beras. Tujuannya, agar tidak ada manipulasi harga pangan oleh pelaku pasar.


"Kami akan bertahap melakukan itu sampai ke berapa komoditi yang intinya maunya presiden supaya rakyat jangan pernah dimanipulasi harganya.

Nah sekarang infrastruktur jalan tol dari Cirebon itu kemarin jalan, pasti akan mengurangi cost (biaya), karena produksi dari sana mungkin bisa langsung.


Kalau bedanya kamu beli Rp 10 ribu dijual Rp 13 ribu-Rp 15 ribu ngapain saya ke tengkulak, langsung saja ke pasar induk misalnya," papar Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Luhut Panjaitan.


Hal ini disampaikan Luhut di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Luhut mengatakan, rencana perluasan kewenangan Bulog ini tidak akan bertabrakan dengan rencana pembentukan Badan Pangan.


Inti penguatan wewenang Bulog ini adalah agar tidak ada permainan harga pangan. Pedagang bisa untung, tapi untung dengan wajar.


Penguatan Bulog ini, ujar Luhut, juga memerlukan suntikan modal dari pemerintah. Modal ini bisa diambil dari penghematan akibat penghapusan subsidi BBM. Namun belum dipastikan dana suntikan diambil dari kementerian mana.