Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan pengujian materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkimpoian terhadap UUD 1945. MK menolak secara keseluruhan permohonan dari pemohon.

"Mengadili, menyatakan, dan menolak permohonan pemohon secara seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat pembacaan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015).

MK menyebut pernikahan yang dilakukan warga negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Apalagi, pasal yang menyatakan perkimpoian dianggap sah jika dilakukan menurut masing-masing agama, dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukan pelanggaran konstitusi.

Sementara Hakim MK Anwar Usman mengatakan agama menjadi landasan bagi setiap warga negara. Sedangkan negara, berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam ikatan perkimpoian yang sah. "Oleh karena itu, perkimpoian tidak boleh dilihat dari aspek formal semata, tapi juga dari aspek spiritual," kata Anwar.

Dalam pembacaan putusan ini sidang dipimpin oleh Arief Hidayat, serta Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria farida, I Gede Paguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo sebagai anggota.

Diketahui, Permohonan uji materi perkimpoian beda agama diajukan Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varita Megawati Simarmata, Kamis (18/6/2015).

Pernikahan berbeda agama di Indonesia dianggap tidak sah, seperti diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian Pasal 2 ayat (1). Dalam permohonannya, pemohon merasa hak-hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkimpoian menurut hukum agama.
YDH

sumber

lah kemaren anaknya jokowi gimana?

lidya kandauw - jamal mirdad ?