RMOL. Polemik keputusan Presiden Joko Widodo
yang merekomendasi Sutiyoso sebagai calon
kepala Badan Intelijen Negara, masih terus
bergulir.
"Entah apa yang dibisiki orang-orang lingkar
Istana kepada Presiden Joko Widodo yang
menunjuk Sutiyoso yang mantan gubernur DKI,
menjadi calon kepala BIN," tanya Jurubicara
Aliansi Masyarakat untuk Reformasi Intelejen
(AMRI), Muhamad Adnan melalui rilis tertulisnya
yang diterima redaksi, Rabu (17/6).
Adnan memaparkan, dari catatan AMRI, ada
beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Sutiyoso
untuk menakhodai jabatan pimpinan tertinggi di
BIN.
Pertama, sebut Adnan, sebagai ketum PKPI, posisi
Sutiyoso menjadi sangat hitam putih dan afiliatif.
Sementara, BIN merupakan lembaga yang
memiliki kerahasiaan tinggi dan seharusnya lepas
dari intervensi politik, apalagi yang berbau partai.
"Masyarakat akan mengambil kesimpulan, bahwa
BIN dijadikan sebagai alat kekuasaan dengan
menunjuk bang Yos sebagai kepala BIN," ujarnya.
Rakyat pun akan semakin mencibir janji-janji
kampanye Jokowi yang tidak ingin bagi-bagi
jabatan.
Kedua, Adnan mengingatkan bahwa peran
Sutiyoso sebagai Pangdam Jakarta Raya yang
memimpin langsung penyerbuan ke Markas PDI
pimpinan Megawati Soekarnoputri pada tahun
1996 yang kemudian dikenal dengan peristiwa
Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli).
"Saat ini status Bang Yos masih tersangka,"
tegasnya.
Ketiga, dari segi usia, menurut Adnan, Sutiyoso
saat ini sudah masuk usia 71 tahun, yang berarti
secara produktivitas sudah sangat jauh
berkurang.
"Kita tahu, bahwa beban pekerjaan di Badan
berkelas BIN sangat besar menghadapi situasi
pertahanan dan keamanan saat ini yang begitu
kompleks. Perang asimetris yang menjadi ciri
peperangan kontemporer, hanya akan melumat
Indonesia, jika institusi BIN dipimpin orang seperti
Sutiyoso," dalihnya lebih lanjut.
Keempat, sebagaimana diketahui oleh publik, Mei
2007, saat kunjungan Sutiyoso ke Negara Bagian
Australia, New South Wales, Kepolisian Australia
mendatangi Sutiyoso dengan maksud meminta
hadir keesokan harinya ke Pengadilan New South
Wales dan diperiksa dalam peristiwa pembunuhan
lima wartawan Australia pada tahun 1975 saat
bersangkutan masih dinas militer.
"Kelima, mungkin sebagian orang menganggap
bahwa Sutiyoso yang mantan intelijen Kopassus
akan sangat hebat, kami justru meragukan
kapasitas Sutiyoso yang terlihat tidak lagi up to
date pemahamannya mengenai dunia intelijen
yang ada saat ini," bebernya.
Menurut Adnan, kapasitas Sutiyoso sebagai
prajurit sesungguhnya lebih tepat sebagai jenderal
lapangan yang memiliki kemampuan tempur,
bukan sosok intelijen handal.
"Jangan-jangan, Presiden tak membaca terlebih
dulu surat pengajuan dan tak tahu nama yang
muncul Sutiyoso, sebagaimana yang terjadi pada
kasus Perpres No. 39 tahun 2015 lalu yang
membuat presiden kehilangan muka," tengarainya.
Atas dasar catatan tersebut di atas, AMRI
mendesak Presiden Joko Widodo harus menarik
kembali nama Sutiyoso sebagai calon kaBIN.
Presiden hendaknya mempertimbangkan berbagai
faktor baik usia, kapasitas, rekam jejak hinga
paradigma yang akan diusung seorang calon
Kepala BIN.
sumur