Tahun Ini tak Rekrut CPNS, Berpotensi Kekurangan Guru
Kamis, 18 Juni 2015 , 05:19:00

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan memang benar tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS baru. Baik itu dari kelompok pelamar umum maupun tenaga honorer kategori dua (K-II).

"Yang ada hanya kuota untuk sekolah kedinasan," ujar Yuddy di kantornya kemarin. Data sementara, kuota CPNS baru dari kelompok pelajar sekolah kedinasan berjumlah 10 ribu kursi.

Yuddy mengatakan pemerintah tetap membuka lowongan CPNS dari sekolah kedinasan, karena kuotanya sudah diatur atau dirancang sejak lama. Sedangkan untuk pelamar umum, pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan anggaran tes atau seleksi CPNS baru.

"Tahun ini kita fokus merancang bagimana mekanisme tes CPNS baru untuk tahun depan," katanya. Termasuk bagaimana mengakomodir tuntutan supaya tenaga honorer K-II yang lulus validasi alias asli, tetapi tidak lolos tes.

Informasi awal pengangkatan tenaga honorer K-II yang bergulir mulai tahun depan, dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Rencananya kuota CPNS baru yang disiapkan untuk tenaga honorer K-II berjumlah 30 ribu kursi. "Pembahasan masih berlangsung, masyarakat tunggu informasi resmi dari pemerintah," katanya.

Sedangkan untuk kelompok pelamar umum, awalnya tahun ini akan disiapkan 100 ribu kursi. Tetapi akhirnya diputuskan rekrutmen CPNS baru tidak dibuka.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, pemerintah harus siap terhadap konsekuensi penghentian rekrutmen CPNS baru. "Khususnya terkait dengan posisi atau formasi guru," katanya di kantor PGRI kemarin.

Dia menegaskan proses pendidikan tidak boleh terganggu kekosongan guru karena tidak ada pengganti yang pensiun. Kebijakan menyetop rekrutmen CPNS baru ini diharapkan juga tidak boleh menggangu pelayanan vital lain seperti kesehatan.

Sulistyo menuturkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum memiliki data populasi guru secara akurat. Dia mengatakan informasi yang beredar jumlah guru sejatinya sudah cukup. Tetapi sebarannya belum merata. Guru menumpuk di wilayah perkotaan. Namun kosong di wilayah pedesaan.

Jika benar guru dia Indonesia sudah cukup tetapi sebarannya belum merata, dia berharap pemerintah pusat lebih tegas menjalankan distribusi guru. Aturan redistribusi guru yang menumpuk di perkotaan kemudian digeser ke wilayah pedasaan, menurut Sulistyo selama ini belum efektif
http://www.jpnn.com/read/2015/06/18/...ekurangan-Guru


Resmi! Tahun Ini tak Ada Penerimaan CPNS
Senin, 15 Juni 2015 , 12:50:00

JAKARTA- Rekrutmen CPNS tahun ini akhirnya ditiadakan. Keputusan itu diambil menyusul kebijakan moratorium CPNS yang ditetapkan pemerintah. Nantinya, rekrutmen akan dibuka kembali pada 2016 mendatang.

"Tahun ini tidak ada penerimaan CPNS baik dari pelamar umum maupun honorer kategori dua (K2)," kata Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Senin (15/6).

Meski begitu, masih ada alokasi CPNS untuk lulusan sekolah ikatan dinas seperti BMKG, IPDN, BPS, STAN. Bambang menambahkan, selain lulusan sekolah itu bakal diberlakuka moratorium.

"Sudah kesepakatan bersama dengan DPR, rekrutmen CPNS dimulai tahun depan. Nantinya yang direkrut adalah CPNS dari pelamar umum dan honorer K2 serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," terang Bambang.

Bambang menambahkan, tahun ini pemerintah akan melakukan analisa terhadap data dan menyusun roadmap kepegawaian. "Regulasinya kan belum ada, jadi sudah dipastikan tahun ini nihil rekrutmen CPNS," tandas Bambang.
http://www.jpnn.com/read/2015/06/15/...enerimaan-CPNS


Bom Pensiun Guru SD: Terjadi Pada 2015 hingga 2017
Selasa, 15 Januari 2013 , 05:31:00


BELAJAR DI LUAR KELAS. Sejumlah siswa SD Pasanggrahan 2, Kabupaten Tangerang, terpaksa belajar di luar kelas, Senin (14/1), karena ruang kelas mereka ambruk terkena hujan dan angin pada hari minggu lalu. FOTO : Eky Fajrin/ Satelit News

JAKARTA - Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kekurangan guru PNS untuk sekolah dasar (SD). Persoalan semakin besar, karena Indonesia bakal menghadapi bom pensiun guru SD tiga tahun berturut-turut.

Prediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD ini dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (14/1). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang.

"Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang," katanya. Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih.

Khusus di tempat kelahirannya, Jawa Tengah, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun.

Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS. Sebagaimana diketahui, rata-rata umur pensiun guru PNS adalah 60 tahun. Sulistyo mengatakan pada pertengahan dekade 70-an silam pemerintah sedang giat-giatnya membangun sektor pendidikan. "Program ini terkenal dengan istilah SD Inpres," kata dia.

Sulistyo mengatakan kala itu pemerintahan yang dipimpin Soeharto sedang gencar-gencarnya membangun SD-SD Inpres di seluruh Indonesia. Setelah SD-SD Inpres tadi selesai dibangun, ternyata persoalan yang muncul adalah sediktinya jumlah guru.

Akhirnya siapa pun yang mau jadi guru, langsung jadi PNS kala itu. "Syaratnya hanya dilatih sebentar," kata dia. Nah, rekrutmen masal guru PNS SD pada masa SD Inpres itu diperkirakan mulai pensiun pada 2015, 2016, dan 2017.

Sulistyo berharap pemerintah tidak melanjutkan lagi program moratorium penerimaan CPNS baru secara ketat. Dia mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi jumlah guru SD PNS tahun lalu disebabkan karena program moratorium yang tidak berjalan rapi.

Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD.

Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honorer. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honorer ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdi lama.

Sulistyo tidak ingin kekurangan guru terus terjadi ketika Indonesia bom bom pensiun guru PNS SD. Dia berharap mulai tahun ini atau mentok-mentok pada 2014 nanti, pemerintah menyiapkan pengganti guru-guru yang masuk gerbong pensiun massal itu
http://www.jpnn.com/read/2013/01/15/...nsiun-Guru-SD-


2014, Terancam Krisis Guru SD (Dampak Kebijakan 1974)
Selasa, 25 Januari 2011 , 09:25:00

KEBUMEN -- Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tahun 1974 terasa dampaknya mulai tahun depan. Kabupaten Kebumen terancam mengalami krisis tenaga pendidik atau guru, terutama untuk guru sekolah dasar (SD). Puncak krisis diprediksi terjadi mulai 2014.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen Drs HM Priyono MMPd menjelaskan, ancaman krisis guru ini menyusul bakal terjadinya pensiun massal. Ini dampak dari pengangkatan massal tenaga guru SD yang dilakukan pemerintah pada tahun 1974 lalu. Saat itu proses pengangkatan guru memang dipermudah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1974.

"Pengangkatan guru yang serentak di tahun itu, menyebabkan masa pensiun mereka juga bakal bersamaan. Asumsinya, guru tersebut diangkat pada usia 20 tahun dan pensiun pada umur 60 tahun," ujar Priyono, yang saat memberikan keterangan kemarin didampingi Kabid Tenaga Kependidikan Agus Septadi.

Dia menjelaskan, pensiun massal akan dimulai tahun depan dan puncaknya akan terjadi mulai tahun 2014 mendatang hingga 10 tahun kemudian. “Jika mengacu pada pengangkatan massal itu, maka otomatis akan terjadi pensiun massal pada tahun 2014,” ujar Agus Septadi yang juga ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kebumen ini. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan dapat mengancam mutu pendidikan di Kebumen.

Menurut Agus Septadi, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kebumen, tapi juga menyeluruh di seluruh Indonesia. Bahkan di Jawa Tengah diprediksi akan kekurangan sekitar 50 ribu guru akibat pensiun massal tersebut.

Bahkan dia mengaku mendapat informasi, dalam satu bulan jumlah guru pensiun ada yang mencapai mencapai 17 ribu sekaligus. "Tapi saya kurang paham bulan dan tahunnya,” ujar dia. Jika diamati, ujar Agus, krisis guru selalu dialami setiap 20 tahun sekali. Krisis guru pernah terjadi pasca peristiwa G30 S PKI, kemudian di era tahun 80-an juga terjadi krisis guru olahraga.

Dia menambahkan, hingga kini pihaknya masih mencari cara untuk mengatasi persoalan yang cukup pelik bagi dunia pendidikan Kebumen. Salah satu yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pendataan, baik guru SD yang akan pensiun maupun ketersediaan guru di wilayah Kebumen. Meski demikian dia tetap merasa khawatir akan terjadi kekosongan tenaga pengajar cukup besar.

"Apalagi belakangan ini pengangkatan guru PNS cuma mengandalkan rekruitment saja. Padahal jumlah perekrutan CPNS untuk formasi tenaga kependidikan tiap tahunnya tidak sebanding dengam jumlah PNS guru yang pensiun," ulasnya. Hal ini disebabkan kuota formasi perekrutan CPNS ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagai gambaran, pemerintah pusat hanya mengalokasikan formasi guru sebanyak 89 orang saja pada recruitment CPNS Kebumen tahun 2010 kemarin.

Kondisi ini diperparah dengan larangan mengangkat tenaga honorer guru untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kami berharap pensiun guru massal bisa segera diantisipasi dengan kebutuhan pengisian untuk pengangkatan guru baru. Karena itu pada recruitment 2013 mendatang, formasi guru hendaknya mendapat alokasi yang jauh lebih besar sehingga krisis guru bisa diatasi,” tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2011/01/25/...risis-Guru-SD-


Sejumlah Daerah Kekurangan Guru
Kamis, 11 Juni 2015, 21:10 WIB


Guru sedang mengajar/ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Sejumlah daerah kekurangan tenaga pengajar. Sebagaimana dikeluhkan oleh kepala daerah dan petugas penyelenggara pendidikan di beberapa wilayah.

Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito salah satunya. Ia menuturkan, pihaknya disulitkan dengan moratorium guru sekolah.
"Jika di hitung dalam tiga kecamatan saja ada lebih dari 700 guru yang harus pensiun," ujarnya saat ditemui di SMPN 1 Kota Magelang, Kamis (11/6).

Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah guru dan siswa. Dimana jumlah pengajar menjadi terlalu sedikit dan tidak mampu mengimbangi standar belajar yang baik. Sigit mengakui sarana infrastruktur pendidikan semakin bagus.

Tapi jika kondisi pengajar yang tidak mencukupi tetap dibiarkan, tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan.

Karena itu ia meminta langsung pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), agar para guru yang belum berstatus PNS segera diangkat.

"Banyak guru yang sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun, tapi statusnya tetap honorer. Maka itu kami meminta agar Pa Menteri memperhatikan hal ini," ungkap Sigit di depan Mendikbud, Anies Baswedan.

Anies sendiri tidak membantah hal tersebut. Bahkan ia mengakui femomena kekurangan guru di berbagai daerah. Terutama guru PNS. "Hal ini jelas mempengaruhi kualitas pendidikan," ujarnya pada Republika.

Namun ia menuturkan, masalah moratorium atau pengurangan guru adalah mutlak kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sehingga Kemendikbud tidak bisa melakukan banyak hal.

"Untuk masalah pengangkatan PNS, sebetulnya sangat bisa dilakukan. Terutama untuk pengajar yang ditempatkan di daerah. Kalau mereka mau dipindahkan ke daerah, ya mereka pasti akan diangkat. Tapi kebanyakan sekarang kan pada tidak mau," tutur Anies.

Ke depannya, ia akan membicarakan masalah kekurangan tenaga pengajar ini dengan Kementarian PAN RB.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ekurangan-guru

----------------------------





Ini apa sih maunya Pemerintahan Jokowi yang sekarang berkuasa, bukannya amanah Konstitusi mewajibkan bahwa 20% anggaran APBN dan APBD disalurkan ke sektor pendidikan. Itu belum "keuntungan" Pemerintah yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat penghematan subsidi BBM, yang duitnya dipakai untuk memperkuat modal BUMN doank. Masa iya, uang sebanyak itu untuk menggantikan guru-guru PNS yang pensiun saja tidak mampu demi alasan penghematan dan effisiensi? Dunia pendidikan itu tak ada kaitannya dengan efisiensi APBN, sebab itu menyangkut nasib bangsa di masa depan, nasib anak-anak kita sehingga tidak sampai terjadi "lost generation" akibat kebijakan yang tidak pas di dalam menangani masalah pendidikan nasional kali ini, khususnya krisis guru yang terjadi secara nasional. Itu orang-orang di DPR kok diam aja yak? Aneh juga melihar fenomena yang mengancam kemajuan bangsanya sendiri di masa depan kok diam seribu bahasa? Lebih aneh lagi, disuruh mangap ... kok yaa ikut-ikutan mangap juga?