PDIP Desak Jokowi Reshuffle Kabinet
8 hours ago


Kabinet Jokowi

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, tak mempersoalkan isu reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang santer diberitakan. Bahkan reshuffle tersebut menjadi penting, dan harus segera dilakukan Presiden jika kinerja kabinetnya buruk.

“Reshuffle itu penting dilakukan Presiden, melihat kinerja beberapa menteri Jokowi ya begitu, cuma kapan waktunya kita serahkan kepada Presiden,” ujar Masinton dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (16/6).

Masinton juga menyatakan, pola koordinasi yang dibangun kabinet kerja selama ini kurang maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru tumpang tindih dan tak selaras.

“Presiden kerap diberi asupan info yang tidak pas, kemudian publik memberi komentar tidak percaya kepada kabinet, memang koordinasi yang disampaikan kabinet tidak selaras, koordinasi di tingkat menteri juga lemah,” tutupnya.
http://waspada.co.id/warta/pdip-desa...uffle-kabinet/


PDIP: Reshuffle Kabinet Harus Dilakukan!
Selasa, 16 Juni 2015 - 17:56 wib

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, tak mempersoalkan isu reshuffle kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang santer diberitakan. Bahkan reshuffle tersebut menjadi penting, dan harus segera dilakukan Presiden jika kinerja kabinetnya buruk.

"Reshuffle itu penting dilakukan Presiden, melihat kinerja beberapa menteri Jokowi ya begitu, cuma kapan waktunya kita serahkan kepada Presiden," ujar Masinton dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2015).

Masinton juga menyatakan, pola koordinasi yang dibangun kabinet kerja selama ini kurang maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru tumpang tindih dan tak selaras.

"Presiden kerap diberi asupan info yang tidak pas, kemudian publik memberi komentar tidak percaya kepada kabinet, memang koordinasi yang disampaikan kabinet tidak selaras, koordinasi di tingkat menteri juga lemah," tutupnya
http://news.okezone.com/read/2015/06...arus-dilakukan


Tanda-tanda akan Segera Dilakukan Reshuffle Kabinet?
Dalam Dua Hari Jokowi Minta Menteri Serahkan Laporan Kerja
Senin, 15/06/2015 21:39 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tiap kementerian dan lembaga untuk melaporkan capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pencapaian program yang telah kita lakukan. Untuk itu, pertama saya minta seluruh kementerian dan lembaga laporan pencapaian program selama enam bulan, mulai November sampai April. Saya minta dalam dua hari ini bisa diselesaikan," ujar Jokowi.

"Kedua, menyampaikan rencana program ke depan yaitu Mei sampai Oktober secara rinci, tetapi tidak lebih dari dua halaman," kata dia saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Tak hanya itu, dalam rangka menindaklanjuti rapat terbatas (ratas) soal penggunaan produk dalam negeri yang telah digelar minggu lalu, Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, terutama kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mengurangi produk dan barang-barang impor kementerian dan lembaga, sehingga mampu menginventarisasi daftar kebutuhan barang.

"Yang kedua, kalau barang-barang itu harus diimpor, tolong dilihat lagi, bisa ada substitusi barangnya atau tidak yang bisa diproduksi di dalam negeri," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk mencarikan solusi di mana barang-barang tersebut bisa diproduksi.

"Contohnya banyak. Misalnya, pipa. Banyak impor, padahal di Batam produksi kita sudah sangat bagus, punya kualifikasi bagus, kuantitas bagus, tapi hanya terpakai 40 persen, karena kita itu impor," kata Jokowi.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu lantas mendesak kementerian dan lembaga untuk berhenti mengimpor barang-barang yang akan menjadi inventaris. "Ini sudah tidak boleh lagi. Stop! Agar neraca perdagangan kita bisa lebih baik dan produksi perdagangan kita bisa semakin bergerak," tegasnya.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...laporan-kerja/


Politikus PDIP: Mau reshuffle kenapa harus menunggu satu tahun?
Senin, 8 Juni 2015 19:04

Merdeka.com - Politikus PDIP Andreas Eddy Susetyo menyebut jika Presiden Joko Widodo merasa ada menteri yang patut ditendang dari kabinet kerja tak perlu menunggu selama satu tahun. Walaupun begitu, ia tetap berpegang teguh bahwa melakukan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden seutuhnya.

"Reshuffle ini hak prerogatif presiden yang penting kita sampaikan kondisi yang sekarang ini. Kalau memang harus dilakukan dengan cepat untuk direshuffle, saya kira tidak perlu menunggu satu tahun," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi XI DPR melihat kinerja para menteri bidang ekonomi saat ini belum begitu maksimal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Terutama mengatasi naiknya harga bahan pokok.

"Kita kerja yang diperlukan teamwork, bagaimana satu tim bekerja dengan searah satu tujuan," katanya.

Namun, ia berharap jika benar reshuffle kabinet dilakukan oleh Jokowi, maka menteri yang baru ditunjuk itu dapat mengatasi problema yang ada, bukan dengan menambah masalah baru.

"Harus dilihat pergantian menteri ini jangan dijadikan masalah baru," tandasnya.
http://www.merdeka.com/politik/polit...atu-tahun.html


Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Siapkan Kader
PDIP siapkan kader terbaik untuk mengisi kursi kosong di kabinet.
Sabtu, 9 Mei 2015 | 18:04 WIB

VIVA.co.id - Isu perombakan kabinet semakin menguat setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa akan ada beberapa menteri yang akan diganti. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun langsung mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menempati posisi kementerian yang kosong.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto partainya siap memberikan kader-kader terbaiknya bila diminta oleh Presiden untuk mengisi jabatan menteri dalam perombakan itu. Namun, pihaknya juga tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait reshuffle tersebut.

“Sekiranya diminta kami akan sampaikan. Tapi, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujar Hasto di sela seleksi calon kepala daerah dari PDIP di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Sabtu 9 Mei 2015.

Hasto mengatakan, dari informasi yang dihimpun melalui lembaga survei maupun laporan masyarakat, kinerja di bidang ekonomi di Kabinet Kerja memang kurang menyentuh kebutuhan rakyat. Untuk itu, PDIP dengan cepat merespons kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada fraksi-fraksinya di DPR agar mendorong adanya reshuffle.

“Dari informasi yang kami dapat, kinerja di bidang ekonomi sangat kurang. Maka dari itu, PDIP merespons cepat dengan mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk melakukan evaluasi Kabinet Kerja,” katanya.

Menurut Hasto, reshuffle bukan sekadar bongkar pasang kabinet. Lebih dari itu, reshuffle harus dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif memenuhi harapan rakyat.
Selain itu, untuk menciptakan pemerintahan yang betul-betul bekerja turun ke lapangan. Untuk itu, berbagai persoalan perekonomian nasional saat ini segera bisa diatasi, termasuk menjalankan program-program padat karya.

“Berbagai dampak negatif akibat naiknya harga BMM harus bisa teratasi,” kata Hasto.

Meski beberapa kali Hasto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo, dia terus mendorong agar Jokowi segera melakukan perbaikan.

“Ada hal-hal yang harus diperbaiki dan dipercepat terutama masalah mendasar rakyat. Seperti gejolak harga beras dan imbas kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Sebelumnya, menurut Jusuf Kalla, reshuffle kabinet ini harus dilakukan karena dia ingin kinerja pemerintah terus ditingkatkan. Dia membutuhkan pembantu yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

"Ya, karena perlu banyak peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," ujar Kalla.

JK enggan mengatakan, siapa saja menteri yang akan digeser atau didepak dari kabinetnya. "Belum, belum, teknis itu," ujarnya.
http://politik.news.viva.co.id/news/...-siapkan-kader


Nah Lho, Jadi Inikah Alasan PDIP Minta Jokowi Reshuffle ‘Trio Macan’?
Feb 06, 2015 - 11:39

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Desakan sejumlah elit PDIP agar Presiden Jokowi segera mengganti ‘Trio Macan’, rupanya bukan karena didasari kinerja ketiga orang itu di pemerintahan, melainkan diduga demi mendapat tambahan jatah menteri di kabinet!

Ini terungkap antara lain berdasarkan pernyataan elit PDIP Eva Kusuma Sundari, seperti dilansir detikcom, Jumat (6/2/2015).

“Itu bentuk kekecewaan kita, bahwa tidak ada orang partai di istana (Istana Kepresidenan). PDIP ingin ada orang di istana, yang aku baca seperti itu,” kata Eva, Kamis.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang juga mengaku kecewa pada komposisi kabinet menteri Jokowi.

“Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih empat kursi menteri pun kami tidak melakukan protes,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (3/2/2015).

Seperti diketahui, ‘Trio Macan’ bukan kader PDIP, namun mereka menduduki jabatan strategis di Istana dan di Kabinet Kerja. Mereka adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarmo, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Ketiga orang ini memang bukan kader PDIP, karena Rini dan Andi berasal dari kalangan profesional, sementara Luhut mantan kader Golkar. Namun ketiganya berjasa besar dalam mendudukkan Jokowi sebagai RI 1 karena Rini merupakan kepala Rumah Transisi, sementara Andi salah satu deputinya. Luhut disebut-sebut sebagai salah satu orang yang mendorong Jokowi menjadi presiden sejak masih menjadi walikota Solo.

Belakangan ini, sejumlah kader PDIP memang “berteriak-teriak” agar ketiganya segera di-reshuffle dengan alasan ketiganya adalah pengkhianat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan menginginkan hal yang sama.

“Dua orang ini (Rini dan Andi) menjauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat. Andi Widjajanto suka mendistorsi informasi kepada presiden,” kata Masinton Pasaribu kepada pers di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Tak hanya itu, Masinton bahkan menyebut kalau selain mendistorsi informasi kepada presiden, Rini dan Andi juga dianggap telah menjalankan kepentingan asing.

PDIP merupakan motor koalisi pendukung Jokowi-JK saat Pilpres, namun hanya mendapat empat jatah menteri di Kabinet Kerja. Tokoh penting PDIP yang semula disebut-sebut bakal masuk kabinet, yakni Maruarar Sirait, Effendi Simbolon dan Pramono Anung, gigit jari. Bahkan saat pengumuman menteri, Maruarar yang menduga namanya akan ikut disebut, sempat datang ke Istana, namun akhirnya kecewa.

Menurut sumber di lingkuingan PDIP, ‘Trio Macan’ telah mengusik PDIP karena membuat PDIP gagal mendapat delapan jatah kursi menteri.
http://citraindonesia.com/nah-lho-ja...le-trio-macan/


Politisi PDIP, TB Hasanuddin:
Kenapa PDIP Hanya 4 Menteri?
28 Oktober 2014

Rimanews - Politisi PDI Perjuangan, TB Hassanuddin mengungkapkan kekecewaan atas perolehan posisi partainya, baik di DPR maupun di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Jadi begini, ada semacam kerisauan. Bayangkan, PDIP sebagai partai pemenang kemudian tidak mendapatkan satu kursi pun di DPR," kata Hasanuddin, sebelum mengikuti Rapat Paripurna AKD di Gedung DPR, Selasa (28/10).

Hasanuddin mengeluh, jumlah anggota DPR PDIP (109) jauh lebih banyak dibandingkan PKB (47). Tetapi PKB memperoleh jatah menteri yang sama di dalam kabinet.

Dia berharap, partainya diberikan kursi pimpinan pada alat kelengkapan dewan di DPR. "Jumlah menteri yang ada di kabinet tidak pas, karena kami ingin, sesudah menang katakanlah duduk sebagai pimpinan di DPR," katanya.

Sebelumnya, Hasanuddian mengaku mendapat banyak masukan dari kader PDIP erkait formasi dan jumlah kader PDIP di Kabinet Kerja.

"‪Saya banyak masukan kader di daerah terkait formasi dan jumlah orang di kabinet, jika dibandingkan jumlah perolehan suara di DPR. PDIP ada 109 kursi, PKB 47 kursi, NasDem 32 kursi, Hanura 16. Mengapa kami hanya empat menteri," kata dia, Senin (27/10).
http://m.nasional.rimanews.com/polit...nya-4-Menteri-


Dijanjikan 15 Kursi Menteri, Nyatanya PDIP hanya Diberikan 4 Jatah Menteri
Senin, 2 Februari 2015

FASTNEWS, Jakarta (2/2)-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu. Karena itu, mereka mengajukan Jokowi-JK sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Karena mengajukan calon, ada transaksi politik yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Hal ini diakui Divisi Hukum PDIP, Alteria Dahlan. Ia membongkar adanya transaksi politik dalam pencalonan Presiden Jokowi di Pilpres 2014. Dalam kesepakatan awal PDIP akan mengisi mayoritas kursi menteri di kabinet.

"Jatahnya menteri PDIP itu sebenarnya 15 (kursi menteri), tapi diturunkan lagi jadi delapan, tapi yang diambil cuma empat, itu menunjukan kita tidak intervensi," kata Alteria

Dengan jumlah menteri dari PDIP yang ‘hanya’ 4 orang menunjukan tidak ada intervensi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan bukti tersebut, Alteria menunjukkan bahwa persepsi publik salah terhadap PDIP dan Megawati. Hal ini karena publik selalu mengaitkan peranan kuat Megawati dalam setiap keputusan Presiden Jokowi termasuk soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang disebut-sebut adalah titipan dari Megawati.

Menurutnya, Megawati selalu menjunjung tinggi aturan yang ada. Bahkan dalam berpolitik Megawati selalu menerapkan politik yang tulus. "Ini sudah domainnya pak Jokowi sebagai presiden, Ibu Mega paham itu," tegasnya.

Mengenai ada transaksi politik antara PDIP dengan Jokowi, Eva Sundari mengakui tidak mengetahui proses transaksi itu terjadi. “ Saya tidak tau pastinya,” terang Eva
http://m.fastnewsindonesia.com/artic...-jatah-menteri


Ketua DPP PDIP: Jokowi Lebih Didominasi Surya Paloh
27 Januari 2015, 22:14


Paloh dan Jokowi

iBeritaPrima, Jakarta – Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon buka-bukaan soal dominasi parpol KIH di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Simbolon mengungkap cengkeraman PDIP tak seberapa dibanding Partai NasDem.

“Bukan cengkeraman PDIP. Lebih banyak Paloh. Cuma suara 6%, tapi andilnya segitu,” ucap Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Effendi Simbolon memang salah satu kader PDIP yang sangat keras kepada Jokowi. Effendi menganggap Jokowi sebagai petugas partai.

“Jokowi kader PDIP, petugas partai. Dia terpilih jadi presiden, ya monggo,” sambungnya.

Dia enggan mengomentari khusus tentang kasus Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjadi sorotan. Effendi kembali menunjukkan bahwa Jokowi selama ini belum menjalankan nawa cita dan visi misi dari PDIP.

“Saya Tidak mau masuk case-nya. Tapi anda kan kader, jargonnya nawacita. Jangan-jangan anda gak sadar nawacita, apa itu trisakti. Bagaimana mau revolusi mental?” Sindirnya.

Effendi Simbolon menilai kabinet dan kinerja Jokowi saat ini tidak sejalan dengan visi-misi PDIP. Jokowi pun diingatkan dengan bahaya pemakzulan.

Selama 100 hari pemerintahannya, Jokowi dinilai Effendi belum bisa memberikan efek apa-apa. Eksekusi gembong narkoba yang dianggap wujud ketegasan pun ia kritisi.

“Kalau sudah 20 tahun dipenjara baru dieksekusi ya nggak ngefek. Ngapain bunuh-bunuhin di nusakambangan? Itu lakon orang Indonesia, seneng banget yang kamuflase, yang palsu,” kata Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Effendi menganggap Jokowi belum berpangalaman sehingga belum memberikan kinerja maksimal. Dia juga mengkritik perekrutan menteri Jokowi yang dianggap tidak sesuai sistem.

“Apa yang saya sampaikan sebagai masukan. Dalam laksanakan fungsinya sebagai presiden, ini sudah di luar sistem,” ujarnya.

“Kalau seperti ini keadaannya dan dia tidak membenahi, ini jadi peluang lawan politiknya. Bisa didorong untuk dijatuhkan,” lanjut Effendi.

Kritik-kritik ini, sambung Effendi, bukan katena sakit hati. Bukan juga karena suruhan Megawati. Dia mengaku tidak hanya mengkritik Jokowi, namun juga JK dan jajaran kabinetnya.

“Maksud saya, saya tidak rela kalau hanya Jokowi yang jatuh. Dua-duanya. Saya ingatkan, ini politik lho. Mana mungkin kelompok tertentu nunggu 5 tahun,” pungkasnya.

Kenapa Effendi Simbolon begitu keras ke Jokowi? Apakah sikap Effendi ini mewakili sejumlah elite PDIP lainnya?
http://beritaprima.com/ketua-dpp-pdi...i-surya-paloh/

--------------------------------------

Cerdas dan menarik sekali langkah Presiden Jokowi bila dalam reshuffle yad akhirnya dia memlih keseimbangan baru di dalam pemerintahannya. Yaitu dengan mengakomodasi sebagian parpol di KIB, tanpa parpol ybs harus keluar dari KIB atau KIB menjadi pecah karenanya. Kemungkinan masuknya menteri-menteri asal Golkar dan PKS misalnya, plus menambah jatah kursi untuk PDIP yang selama ini hanya kebagian 4 kursi saja di kabinet, otomatis akan menambah kekuatan posisi Jokowi dan JK secara politis, terutama di parlemen (DPR, DPD dan MPR). Sehingga mereka berdua juga tak perlu lagi terlalu 'dibayang-bayangi' oleh Surya Paloh yang terkesan selama ini terlalu dominan dan terlalu berani "mewakili" peran Pemerintah Jokowi dalam berunding dengan pihak manca negara misalnya, sesuatu yang tak lumrah. Tapi bukannya Megawati juga dominan? "Don't worry" dengan nenek-nenek yang satu ini, beliau itu tak sedominan yang dicemaskan banyak orang di negeri ini. Usia uzur menyebabkan beliau lebih banyak di rumah saja, dan tak terlalu berambisi untuk selalu usil mencampuri urusan negara yang dikendalikan petugas partainnya, Jokowi. Kalau PDIP selama ini terkesan merecoki pemerintahan Jokowi, itu hanya dilakukan oleh kader-kader politisi muda PDIP yang belum kebagian jatah kekuasaan aja, seperti Effendi Simbolon, Eva Sundari, TB Hasanuddin, Budiman Sodjatmiko,dkknya. Paham?