Paris -PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sedang melakukan proses peremajaan armada agar dapat meningkatkan pelayanan. Maskapai terbaik ketujuh di dunia ini menggandeng sejumlah pihak untuk keperluan pendanaan.

Dirut Garuda M Arif Wibowo mengatakan, maskapai pelat merah ini butuh US$ 9 miliar (Rp 117 triliun) untuk pengadaan dan peremajaan pesawat sampai 2025. Jumlah sebesar itu diperlukan untuk mewujudkan rencana pengadaan 53 pesawat wide body dan 80 pesawat narrow body.

"Kami sudah menyiapkan revitalisasi dan modifikasi selama kurun 2015 sampai 2025, termasuk pengadaan pesawat dan restrukturisasi keuangan. Memerlukan dana kurang lebih US$ 9 miliar," ujar Arif di sela-sela Paris Air Show, di Le Bourget, Paris, Senin, (15/6/2015).

Saat ini, emiten berkode GIAA itu punya 169 pesawat. Sebanyak 34 unit di antaranya adalah pesawat wide body untuk penerbangan jarak jauh dan sisanya narrow body untuk keperluan rute pendek atau sedang.

Proses peremajaan dilakukan dengan melakukan penjajakan terhadap produk varian terbaru keluaran dua raksasa industri penerbangan, yaitu Boeing dan Airbus. Dua penandatanganan kerjasama dilakukan dengan dua perusahaan asing itu di gelaran Paris Airshow 2015.

Tak hanya itu saja, Garuda juga mulai menyiapkan langkah pencarian dana dalam bentuk pinjaman. Maskapai pelat merah ini menggandeng Bank of China (BOC) Aviation.

Arif meneken perjanjian kerjasama dengan BOC Aviation yang diwakili Managing Director and Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Menteri BUMN Rini Soemarno turut menyaksikan penandatanganan kerjasama ini.

"Kami menyadari potensi pertumbuhan baik itu di sektor bisnis dan pariwisata di kepulauan Indonesia yang merupakan ekonomi terluas di Asia Tenggara," kata Martin.

Dengan adanya kerjasama dengan BOC ini, bisa dibilang Garuda sudah setengah langkah dalam pemenuhan kebutuhan dana peremajaan. Menteri Rini mengungkap perjanjian dengan BOC itu melibatkan dana US$ 4,5 miliar (Rp 58,5 triliun).

"Jumlah itu untuk pengadaan dan juga perawatan, serta keperluan lain, kata Rini.

Udara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Cina menawarkan dana bantuan 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung Pemerintah Indonesia mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Tawaran bantuan itu disampaikan Duta Besar Republik Rakyat Cina (RRT) Xi Feng saat melakukan kunjungan kepada Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kerja sama maritim, di mana Dubes RRT menawarkan bantuan "Maritime Silk Fund" sebesar 40 miliar dolar AS yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung perwujudan visi Poros Maritim Dunia.

Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan Cina menjadi kerja sama konkret. "Indonesia dan Cina perlu memperkuat upaya untuk menerjemahkan Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara menjadi suatu kerja sama yang konkret dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas," kata Wamenlu AM Fachir, Ahad (8/3).
Dengan Kelompok Kerja Penguatan Diplomasi Ekonomi di bawah koordinasi Wamenlu RI, prioritas kerja sama ekonomi Indonesia akan difokuskan pada penyelesaian berbagai isu yang tertunda dengan negara sahabat, termasuk dengan Cina. Menurut Fachir, beberapa kerja sama ekonomi dengan Cina yang perlu segera ditindaklanjuti adalah percepatan pembangunan ke-13 Kawasan Industri Terpadu di Indonesia serta penyusunan daftar proyek 'Program Pembangunan Lima Tahun untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan'.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan upaya untuk dapat mengatasi defisit perdagangan Indonesia yang mencapai 13,01 miliar dolar AS pada 2014. Dalam pertemuan itu, Wamenlu RI dan Dubes Cina secara khusus juga membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Cina pada akhir Maret 2015.

Maritim

KATADATA – Cina akan memberikan pinjaman senilai US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 646,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antarkedua negara di sela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60.

Pendanaan tersebut berasal dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan, pinjaman tersebut bersifat jamak atau multiyears dan akan diberikan kepada perusahaan pelat merah yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.

Sebagian besar, dana pinjaman infrastruktur tersebut akan dipakai oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Pinjaman US$ 10 miliar ke PLN akan digunakan untuk bangun transmisi dan beberapa pembangkit listrik,” kata Rini di di Gedung DPR, Kamis (23/4) malam.

Sementara sisanya, akan diberikan kepada sejumlah BUMN. Di antaranya, kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter). Selain itu, akan digunakan dalam membangun tol trans-Sumatera, terutama ruas Bakauheni–Terbanggi Besar.

Kemudian akan dipakai dalam pembangunan kereta cepat, Light Rail Transit oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, serta pembangunan Pelabuhan Sorong oleh PT Pelindo II.

Rini memberitahu, khusus dalam pengerjaan tol trans-Sumatera, pinjaman tersebut akan dicairkan dalam bentuk surat utang (obligasi) yang akan diterbitkan oleh konsorsium penggarap tol tersebut. Dia juga mengatakan besaran awal obligasi tersebut mencapai US$ 3,5 miliar.

“BUMN-nya masih kami lihat antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk,” ujarnya.

Menurut Rini, pinjaman dari Cina tersebut memudahkan BUMN untuk mengerjakan proyek infrastruktur di daerah yang tingkat komersialnya rendah. Sekarang, pemerintah masih mengatur alokasi dana pinjaman tersebut kepada masing-masing BUMN.

“Ini sedang difinalisasi, sebagian besar pinjaman tersebut sedang dalam tahapan studi. Kami harap Juli sudah ada yang cair,” kata Rini.

Darat