JAKARTA (voa-islam.com) - Di tengah-tengah rakyat semakin melarat dan antara hidup dan mati, akibat kelakuan Jokowi, yang membuat kebijakan berdampak kenaikan semua kebutuhan pokok, justru anggota DPR berpesta pora dengan uang rakyat (APBN), dan anggota DPR perutnya akan tambah 'buncit'.

Di mana anggota DPR mau menggasak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp20 miliar per-anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan (Dapil). Perkiraan total dana aspirasi yang dituntut para anggota DPR mencapai Rp 11,2 triliun dan tengah diupayakan masuk dalam APBN 2016.

"Setiap anggota DPR akan diberi jatah untuk mengakomodir atau menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Dapilnya masing-masing. Angkanya Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar per anggota atau total Rp 11,2 triliun," ujar Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8/6/2015.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu DPR baru saja mengumumkan anggaran pembangunan gedung dan fasilitas baru kawasan DPR/MPR yang mencapai Rp. 1,2 Triliun.

Pada lima tahun yang lalu, saat dipimpin oleh Harry Azhar Azis, Badan Anggaran DPR juga sempat mengusulkan dana aspirasi bagi 506 anggota DPR yang besarannya mencapai Rp 15 miliar per orang.

Usulan tersebut kemudian gugur dan berujung pada pencopotan Harry Azhar dari kursi Ketua Banggar dan digantikan oleh sejawatnya dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng.
Sekarang dengan dana Rp 20 miliar perkepala, anggota DPR bisa lebih makmur, bisa kimpoi lagi, bisa beli rumah mewah, bisa mobil mewah, dan bisa jalan-jalan keluar negeri dengan enak, bersama keluarga. Rakyat hanya bisa tertunduk merenungi nasibnya yang mlarat. (jj/dbs/voa-islam.com)
- See more at: http://voa-islam.com/read/politik-in....czoiJvOn.dpuf


Politisi PDI-P: Dana Aspirasi Rp 20 Miliar untuk Kegagahan Anggota DPR


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan mendukung adanya dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun. Sekretaris Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto, mengatakan, dana aspirasi ini untuk menjaga kewibawaan anggota Dewan.

"Rp 20 miliar bukan kami yang mengerjakan. Itu untuk menjadi kegagahan legislator yang turun ke bawah (daerah)," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Bambang mengaku, selama ini dirinya sering merasa kesulitan saat masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasinya, terutama yang terkait dengan infrastruktur. Sebab, dia tidak dapat merealisasikan aspirasi tersebut karena dana dari pemda yang terbatas.

"Jadi, sekarang tinggal menerima. Contohnya, jalan ini rusak. Kemudian kami mengestimasi harganya sekian, ajukan ke pemerintah, dan tinggal dievaluasi lagi," ujarnya.

Bambang meyakini, dana aspirasi ini tidak akan diselewengkan. Sebab, dana tidak langsung masuk ke kantong anggota, tetapi masuk ke APBN dan diteruskan ke APBD. Dana aspirasi ini akan diupayakan untuk masuk ke dalam RAPBN 2016.

sumur http://nasional.kompas.com/read/2015...k.Kegagahan.An

DPR Dicap Lebay, Aspirasi 20 Miliar Cuma Trik Gentong Babi

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Idil Akbar setuju dengan adanya dana aspirasi yang diminta DPR melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Namun menurutnya terlalu lebay (berlebihan) bila nilainya mencapai Rp20 miliar per orang.

"Bahwa dana aspirasi itu penting dan harus ada iya saya setuju. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPR terhadap dapilnya. Namun, dengan permintaan anggaran Rp 20 M per tahun menurut saya itu permintaan yang lebay," kata Idil kepada JPNN.com, Minggu (14/6).

Penilaian itu disampaikan Idil, karena menurutnya dimana logikanya uang sebanyak itu sebagai bentuk dana aspirasi dalam konteks kapasitas mereka sebagai legislatif bukan eksekutif. DPR menurutnya memang berwenang menyerap dan menyuarakan aspirasi, bukan mengeksekusi kebijakan.

"Mereka harus berusaha keras semaksimal mungkin agar pemerintah lebih memperhatikan dapilnya tapi tidak dengan mengajukan anggaran yang tidak rasional," ujar Idil.

Selain itu, dia juga mempertanyakan sejauhmana anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Sejauhmana itu akuntabel dan dikelola secara benar dan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Serta, bagaimana kejelasan peruntukannya.

Karena itu Idil menduga dana aspirasi hanyalah satu trik politik 'gentong babi' dimana DPR ingin ibarat Sinterklas yang membawa uang banyak dan bisa menyelesaikan segenap masalah dengan sekejap. Dan dengan begitu mereka bisa membangun citra diri sebagai penolong di dapilnya.

"Karena itu menurut saya, harus clear dulu jawaban atas pertanyaan penting di atas sebelum anggaran bisa disetujui. Kalo tidak, maka ini layak untuk ditolak," tandasnya. (fat/jpnn)

sumur tua http://www.jpnn.com/read/2015/06/14/...k-Gentong-Babi

Koment bossku