TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua tim reformasi tata kelola migas Faisal Basri menilai presiden Joko Widodo (Jokowi) menganut paham neo liberalisme lebih parah daripada mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya di era pemerintahan presiden Jokowi, harga BBM bersubsidi diserahkan kepada mekanisme pasar yang berdampak gonjang ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya.

"Nggak salah pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY," ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015).
Faisal Basri pun tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan kabinet kerja mengenai Nawa Cita saat ini. Karena Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi.
"Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir," ungkap Faisal.

Faisal menyarankan pada saat harga BBM turun, pemerintah harus mengambil ruang fiskal yang ada untuk tabungan. Sehingga saat harga BBM naik, ada tabungan anggaran fiskal yang menahan peningkatan harga.
"Tabungan dipakai waktu harga naik secara otomatis," papar Faisal.

Faisal menambahkan saat ini pemerintah semena-mena mengambil kebijakan dan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya masyarakat dan pelaku industri khawatir sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kalau diserahkan pasar jadi kaya roller coster (harga BBM bersubsidi). Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini," kata Faisal.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...b-daripada-sby

wah..wah..baklan di buli nih faisal basri