Belakangan sempat marak mengenai pemberitaan mengenai kemungkinan penghapusan skripsi pada jenjang pendidikan tingkat lanjut. Rekasi pun beragam, dari mulai yang pro sampai kontra, dari yang merasa sangat diuntungkan sampai yang merasa tak ada manfaat penghapusan skripsi ini. Contoh beritanya nih gan:


Kamis, 28 Mei 2015 | 15:41 WIB

TEMPO.CO, Malang - Kalangan perguruan tinggi swasta mendukung gagasan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa program strata satu (S1). Kualitas lulusan sarjana S1 dinilai tidak bisa semata-mata diukur dari karya ilmiah karena faktanya banyak skripsi diperjualbelikan, dipalsukan, dan diplagiasi. Penghapusan skripsi dianggap bisa menghilangkan praktek curang tersebut.

“Kebanyakan skripsi lebih mirip kompilasi materi hasil unduhan dari Internet atau menyadur dari karya orang lain, bukan murni sebagai karya ilmiah si pembuat,” kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Timur Suko Wiyono kepada Tempo, Kamis, 28 Mei 2015.

Menurut Suko, di era 80-an tidak ada kewajiban mahasiswa menyusun skripsi. Tanpa skripsi, kata dia, toh banyak perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana bermutu dan sukses di beragam bidang profesi. Skripsi bisa diganti dengan pembuatan laporan tentang pembelajaran mandiri dalam bentuk karya tulis yang bersifat opsional.

Ia mengingatkan perguruan tinggi agar lebih membenahi proses belajar-mengajar. Banyak sekali proses belajar-mengajar di perguruan tinggi yang linier, tidak dialogis, tidak demokratis dan hanya menempatkan dosen sebagai sumber tunggal ilmu pengetahuan. Alhasil, para mahasiswa kesulitan memunculkan potensi dan mengembangkan kemampuannya.

Pengelola perguruan tinggi dan tenaga pengajar, ujarnya, harus intensif mendorong para mahasiswa untuk berkarya. Seorang mahasiswa yang mampu menembus jurnal internasional, misalnya, otomatis bisa diluluskan. Mahasiswa yang berhasil sebagai pengusaha pun patut diluluskan tanpa susah payah bikin skripsi.

“Insya Allah dengan begitu bisa menghasilkan sarjana yang berkualitas dan jujur karena kelulusannya dikonversikan dengan tugas akhir yang sesuai dengan praktek. Hasil yang didapatkan lebih empiris. Kalau berupa laporan mengenai kegiatan, saya rasa hasilnya lebih aktual dan berkualitas,” kata Suko Wiyono, yang juga Rektor Universitas Wisnuwardhana, Malang.

Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Agus Maimun, tidak sependapat dengan ide penghapusan skripsi. Alasannya, skripsi merupakan bentuk aktualisasi dari ilmu yang didapatkan mahasiswa selama kuliah. Penulisan skripsi, kata Agus, bisa menjadi media belajar bagi mahasiswa untuk menuangkan pikirannya dalam bentuk karya tulis karena tidak semua orang bisa menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. “Melalui pembuatan skripsi mahasiswa bisa belajar, sekaligus bisa menjadi kenang-kenangan semasa kuliah,” kata Agus.

Bagi mahasiswa yang terhambat kelulusannya karena skripsi, ujar dia, masih bisa diakali dengan mempercepat pengajuan proposal skripsi di akhir semester enam sehingga mahasiswa punya waktu cukup untuk mengerjakan skripsi dan tamat belajar tepat waktu.

ABDI PURMONO Sumber


Sabtu, 30 Mei 2015 | 12:09 WIB

TEMPO.CO, Padang - Guru besar Universitas Negeri Padang, Mestika Zed, mempertanyakan gagasan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan strata satu (S-1). Penghapusan skripsi itu dia nilai akan melahirkan sarjana pragmatis. Mestika mengatakan menulis skripsi merupakan ujian pertama kesarjanaan. Mahasiswa bisa berpikir secara sistematis dan dituangkan dalam tulisan sesuai hasil penelitian.

"Ini pernah dicoba sekitar tahun 1990-an, bebas skripsi. Mahasiswa jadi tak mampu menulis dan berpikir sistematis," ujar Mestika kepada Tempo, Kamis, 28 Mei 2015. Menurut Mestika, wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ini tidak tepat. Bongkar-pasang sistem pendidikan Indonesia ini tak akan mencerdaskan bangsa.

Sebelumnya, M. Nasir menilai penghapusan skripsi dianggap bisa menghilangkan praktek kecurangan. Namun, menurut Mestika, itu jalan keluar yang pragmatis. "Pola pikirnya pragmatis. Malas berpikir. Itu khas berpikirnya pemimpin Indonesia. Menghindari, tak memecahkan masalah," katanya. Seharusnya, Mestika menambahkan, ada formula untuk mengontrol praktek kecurangan tersebut. Bukannya dihapuskan. Karena itu, Mestika menantang Menteri Nasir untuk mendiskusikan gagasan ini terlebih dulu sebelum wacana tersebut menjadi peraturan. "Saya mau berdebat dengan Menteri. Silakan dibuat forumnya dan undang saya," tuturnya.

ANDRI EL FARUQI Sumber


Sabtu, 13 Juni 2015 − 10:16 WIB
Survei Litbang KORAN SINDO terhadap 100 mahasiswa dan SMA di lima kota besar yang berbeda menunjukkan 50% dari mereka setuju skripsi menjadi tidak diwajibkan sebagai prasyarat kelulusan. Alasannya? Sebanyak 22% dari mereka mengakui keribetansaat mengerjakan skripsi menjadi penghambat kelulusan.Selain itu, 9% berpendapat bahwa saat ini banyak sekali kecurangan dan jiplakan dalam membuat skripsi. Jumlah yang sama juga berpendapat bahwa skripsi juga tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur dan menjamin kredibilitas.

Namun, 7% di antara mereka setuju dengan syarat tertentu, yakni ada pengganti yang relevan ke arah pengabdian seperti kuliah kerja nyata (KKN). Wacana mengenai tidak wajib lagi mengerjakan skripsi memang disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir belum lama ini. Praktik jualbeli skripsi yang masih marak menjadi salah satu alasan utama penghapusan skripsi.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Ilah Sailah menilai kecurangan mahasiswa itu sebagai bentuk perilaku tidak bermoral. “Yang bekerja orang lain, yang dapat nilai dia. Tidak fair, tidak adil, dan tidak etis,” katanya kepada GEN SINDO. Karena itu, Ilah menegaskan bahwa mahasiswa harus memerangi keinginan untuk menempuh jalan pintas tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Untuk mencapai apa yang dicitacitakan, mahasiswa harus tetap persisten dengan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran demi kemudahan untuk mendapatkan selembar kertas bernama ijazah. Ilah menilai skripsi merupakan salah satu cara latihan untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Karena belum terputusnya mata rantai kejahatan itu, Ilah memperingatkan juga bagi para dosen supaya lebih mengawasi dan tidak malas dalam membimbing mahasiswanya.

Dimulai dari bagaimana berdiskusi tentang penentuan masalah yang akan diteliti, menentukan metode, bahkan harus rela berdebat dengan mahasiswa. “Jangan hanya terima beres. Terima tulisan, lalu ujian. Kalau dosen tidak cermat membuat pertanyaan, itu berarti hanya normatif, tidak akan ketahuan kalau yang menulis itu bukan yang sedang diuji,” katanya. Problem lain yang jadi alasan penghapusan skripsi adalah masih merebaknya budaya menyalin (copy paste). Untuk menangani hal ini, Ilah mengambil langkah kompetensi. Menurut dia, kalau sudah fokus ke arah kompetensi, kemampuan-kemampuan itu dapat juga dicapai melalui jalan nonskripsi.

Saat ini otonomi akademik sudah diberikan kepada kampus. Karena itu dengan program studi yang beragam, tiap-tiap kampus dapat leluasa menentukan bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan menuangkan ide lewat tulisan, berpikir logis, kritis, analitis, dan komprehensif, serta cakap menggunakan metode untuk memformulasikan keputusan. “Seperti tugas akhir dari hasil magang, pembuatan produk, melukis dan membuat suatu pertunjukan,” paparnya.

Pengamat pendidikan Dirgantara Wicaksono merupakan orang yang tidak sepakat jika skripsi diganti dengan opsi lain. Dosen yang mengajar di tiga kampus berbeda ini menilai ketiadaan skripsi akan menghambat sikap analisis kritis dan inovatif mahasiswa. “Penelitian di skripsi mengembangkan paradigma berpikir, juga sikap mahasiswa dalam memecahkan masalah,” ujar Bombom—sapaan akrabnya—yang pernah dinobatkan sebagai kepala sekolah termuda di DKI Jakarta ini.

Budaya Riset dan Menulis Masih Rendah
Alasan Bombom tersebut serupa dengan alasan dari responden yang menolak skripsi dihapus (sebesar 13%). Jika skripsi dihilangkan, menurut mereka, dampak langsung terhadap mahasiswa adalah tidak memiliki karya ilmiah sehingga tidak akan ada lagi yang bisa diapresiasikan. Sebab, karya ilmiah memang terlahir dari penelitian sebagai upaya pemecahan suatu masalah.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Ferly Ferdyant juga tak menampik alasan tersebut. Dia mempertanyakan ulang bahwa apabila rencana kebijakan itu diterapkan, kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya riset mahasiswa yang notabene masih rendah? Menurut mantan mahasiswa jurusan akuntansi itu, kebijakan opsional skripsi sejatinya masih terlalu dini untuk disamaratakan di seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Mengingat kualitas PT yang berbeda, mulai dari tenaga pengajar (dosen), hingga sarana dan prasarana pendukung.

Kepedulian terhadap rendahnya budaya juga kualitas riset oleh mahasiswa begitu dirasakan Ferly yang pernah menjabat sebagai Kepala Departemen BEM UNJ pada periode 2014-2015. Sarannya, seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas dan pemerataan perguruan tinggi daripada membuat kebijakan opsional skripsi yang justru kontraproduktif dengan budaya riset penelitian oleh mahasiswa yang masih rendah. Untuk itu, Ferly mengharapkan adanya pembenahan dalam budaya riset dari berbagai sisi. Misalnya dari internal kampus, seperti birokratnya (rektorat dan dekanat), bisa membuat program wajib sejak masa pengenalan mahasiswa baru sebagai bentuk upaya peningkatan budaya meneliti.

Rahmat mustakim Sumber


Sabtu, 13 Juni 2015 − 10:16 WIB
MINUS
Munculnya oknum yang membuka jasa pembuatan skripsi membuat skripsi tidak berkualitas dan penuh plagiarisme.
Karena satu dan lain hal, skripsi membuat kelelahan fisik dan mental, seperti stres.

PLUS
Merupakan representasi kualitas intelektual mahasiswa.
Membuat mahasiswa berpikir secara sistematis dan metodologis
Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan bernalar.
Mampu mewujudkan pemikirannya ke dalam karya tulis.
Memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.
Sebagai pembuktian diri, apakah mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik.
Membuat mahasiswa tahan banting dan siap untuk memasuki dunia kerja.

Linda Juliawanti Sumber


Sabtu, 13 Juni 2015 − 10:16 WIB

PENYEDIAjasa pembuat tugas akhir tak hanya menerima pesanan skripsi mahasiswa calon sarjana. Bahkan, para kandidat gelar akademis tertinggi, calon doktor pun menjadi pasar mereka.

ISTILAH skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia. Negara lain, seperti Australia menggunakan istilah tesis.

DI Amerika Serikat, skripsi dapat diganti dengan menjalankan project atau proyek tertentu.

BEBERAPA universitas negeri sudah memberlakukan pilihan pengganti skripsi, seperti mengerjakan pengabdian masyarakat atau laporan penelitian.

PERBUATAN plagiat dalam penulisan karya ilmiah merupakan tindak pidana. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, bahkan ancaman pidana penjara.

UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang skripsi di Indonesia diatur pada UU No20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Aisyah hummaira Sumber

Di trit ini ane adain polling juga gan, siapa tau para kaskuser bisa mengutarakan pendapatnya, kira2 nih setuju gak skripsi itu dihapus dari kewajiban???