JAKARTA, KOMPAS.com - Janji politik Presiden Joko Widodo dalam penunjukkan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN dipertanyakan. Di awal ia menjabat, Jokowi pernah berjanji bahwa kabinetnya tidak akan diduduki oleh ketua umum partai politik supaya fokus dalam menjalankan jabatannya.

"Jokowi pernah punya kesepakatan bahwa menteri enggak boleh menjabat ketua umum parpol. Pertanyaan retorisnya, kenapa ini enggak berlaku terhadap Sutiyoso?" kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada
Kompas.com , Minggu (14/6/2015).

Sutiyoso memang berjanji akan mundur dari jabatan Ketua Umum PKPI apabila telah dilantik menjadi Kepala BIN. Namun, menurut Pangi, janji Jokowi tersebut sudah tidak membuka ruang negosiasi dan harus direalisasikan.
Ia menilai, penunjukkan Sutiyoso lebih disebabkan Jokowi tersandera hutang budi politik kepada para pendukungnya saat Pilpres 2014. Sehingga, Jokowi lupa bahwa BIN harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan masa lalu.

"Pemilihan ini jelas melukai perasaan korban peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Penyerangan Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati oleh kubu Soerjadi," ujarnya.
pks piyungan