RMOL. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyurati
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait
pelantikan pejabat eselon II.
Imbauan yang disampaikan pemerintah pusat
adalah agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama tidak lagi sembarangan mengangkat
pejabat eselon II secara sembarangan. DKI juga
diimbau untuk menggaet panitia seleksi yang
berasal dari kalangan akademisi.
Basuki sendiri mengklaim saat ini pihaknya
tengah melakukan seleksi terhadap 30 PNS DKI
melalui sistem lelang jabatan. Namun ternyata,
Basuki kecewa karena nilai ujian peserta lelang
jabatan tersebut jelek.
"Nilai testnya jelek-jelek semua," ujar Basuki di
Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Ahok, sapaan akrab Basuki ini pun mengabaikan
nilai jelek tersebut. Ia mengklaim tatap muka
langsung dengan peserta lelang jabatan lebih
efektif. Bahkan, ia sesumbar dapat mengetahui
karakter seseorang saat bertemu.
"Saya mau ketemu saja dan lihat rekam
jejaknya," kata Ahok.
Sebagaimana diketahui, ada sembilan panitia
seleksi yang dipilih oleh Pemprov DKI sebagai juri
dalam lelang jabatan kali ini. Empat orang di
antaranya dari Pemprov DKI, yakni Sekda DKI
Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah DKI, Asisten
Sekda Bidang Pemerintahan dan Inspektorat DKI
Jakarta.
Sementara, lima orang lainnya diambil dari
kalangan akademisi. Mereka adalah Imam B.
Prasodjo (ahli sosiologi), Azhari Samudra (ahli
administrasi publik), Nirwono Yoga (pengamat
perkotaan), Suryono Herlambang (pengamat
eprkotaan) dan Sarlito Wirawan (psikolog). Sekda
DKI Saefullah mengklaim panitia seleksi yang ia
susun sudah sesuai dengan arah yang diminta
oleh pemerintah pusat.
Tahapan seleksi dimulai dari pendaftaran yang
dibuka secara online mulai hari ini (Jumat, 8/5).
Dilanjutkan lima tahapan seleksi, yakni
administrasi, kompetensi dan tes integritas
penelusuran rekam jejak, res kepemimpinan dan
independensi, tes kesehatan dan terakhir
wawancara dengan gubernur dan wakil gubernur.
Pengumuman hasil seleksi ini akan keluar pada
tanggal 15 Juni 2015.
sumur