jika presiden menunda pengangkatan Budi Gunawan, mestinya Sutarman belum diberhentikan meski DPR sudah setuju dia berhenti.

"Pemberhentian Sutarman haruslah satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. Pengangkatan Plt Kapolri pun baru bisa 'muncul' jika kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Misalnya, kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara.

"Lain halnya kalau Sutarman diberhentikan sementara karena melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara,"

"Dalam keadaan spt itu, maka Presiden menangkat Plt Kapolri yang setelah Plt tsb diangkat, Presiden harus minta persetujuan DPR, lebih parah lagi alasan Jokowi sangat sangat tidak jelas memberhentikan Pak Sutarman lebih cepat, memangnya punya masalah apa Pak Sutarman dengan Negara ?

Ketika bertugas sebagai kabareskrim, Suhardi telah membangun kerja sama yang baik dengan KPK.

Mabes Polri menyebut Suhardi Alius disebut tak punya catatan buruk. “Sepanjang pengetahuan saya, kebetulan saya kenal (Suhardi) sejak 1981, sama-sama di Taruna (Akademi Kepolisian), tidak ada catatan yang menghambat karier beliau,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto.

Di angkatan 85, Suhardi merupakan orang pertama yang menyandang pangkat jenderal bintang tiga. Kariernya terbilang cemerlang. Dia menjabat Kabareskrim menggantikan Jenderal Sutarman yang ditunjuk menjadi Kapolri pada November 2013. Saat itu Suhardi merupakan calon Kabareskrim termuda. Rival-rivalnya berasal dari angkatan 80 sampai 84. Dengan demikian Suhardi melompati senior lima angkatan di atasnya.

Sebelum menjadi Kabareskrim, Suhardi menjabat dan Kapolda Jawa Barat, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, dan Wakapolda Metro Jaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisaris Jenderal Suhardi Alius tidak lagi menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Suhardi dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia harus menjelaskan kepada publik perihal pemindahan Suhardi ke Lemhanas. "Sebab, ketika situasi panas, kabareskrim justru dipindahkan," kata dia ketika dihubungi Jumat (16/1).
Pernyataan Mantan Kapolri Jendral Sutarman : Mantan Kapolri Jenderal Sutarman tak pernah memberi perintah mutasi untuk Komjen Suhardi Alius dari Bareskrim Polri. Sutarman menegaskan, setelah dia diberhentikan sepenuhnya soal mutasi urusan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

"Sudah bukan wewenang saya. Pergeseran setelah saya bukan wewenang saya," jelas Sutarman, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Menurut Sutarman setelah dia lengser pada 18 Januari, dirinya sudah tak lagi berwenang melakukan mutasi.

"Sejak 16 Januari kemarin saya dihadapan bapak presiden saya sudah serahkan tugas dan wewenang Kapolri kepada Pak Badrodin sehingga pergeseran setelah itu wewenang Pak Badrodin," tutur dia.

Lagi lagi POLRI sangat TEDJO apakah POLRI tidak lagi ingin dekat dengan KPK / Pak Suhardi ikut bekerjasama KPK dalam membrantas sebuah kasus korupsi Jendral jendral Rekening Gendut ?

Kabareskrim Komjen Budi Waseso masuk dalam bursa calon kuat Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan yang disebut gagal dilantik. Namun, Budi Waseso dinilai tidak layak masuk dalam bursa calon Kapolri selain itu Budi Waseso sangat dekat dengan tersangka kasus Rekening Gendut Budi Gunawan .

"Kalau Budi Waseso jadi calon Kapolri, persepsi negatif publik besar. Sulit memisahkan BG dan Budi Waseso, itu menambah amarah publik kepada Polri," ujar peneliti dari PSHK Miko Ginting saat berbincang, Jumat (6/2/2015).

"Selain itu, ada laporan dari Komnas HAM ditemukan 6 poin ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan Budi Waseso dalam penangkapan BW, sudah sepatutnya Budi Waseso bukan naik pangkat, tapi dicopot," tutur Miko.

Dari segi profil, Budi Waseso juga belum pernah memimpin Polda tipe A. Sehingga Budi Waseso dinilai minim pengalaman.

"(Budi) Hanya pernah menjadi Kapolda Gorontalo, ini minim pengalaman, merusak sistem yang ada," imbuhnya`

"Secara administrasi mungkin layak, tapi pengalaman, kompetensi dan integritas Budi Waseso diragukan. Pemilihan Budi Waseso bukan meredakan amarah publik tapi semakin membesarkan amarah publik kepada Polri," tutupnya.

ini dia yang paling mainstream menangkap pejabat pimpinan KPK yaitu Bambang Wijajanto seprti menangkap Teroris padahal Pak Bambang memakai baju koko dan sarung juga tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata apapun ! cemen sekali polisi yang menangkap Bambang !

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso siap diperiksa Propam Polri mengenai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).Seperti diberitakan, terkait penangkapan BW, Wakapolri Komjen Badrodin telah menyebut ada masalah komando saat menangkap BW.

"Ada masalah komando, meskipun secara hukum tidak masalah. Memang secara etika seharusnya saya diberi tahu. Kabareskrim Irjen Budi Waseso juga mengaku tidak tahu," kata Badrodin saat itu.

BW dijerat pasal 242 juncto pasal 55 KUHP, dengan ancaman tujuh tahun penjara, sebagai buntut laporan politisi PDIP, Sugianto Sabran, terkait tuduhan memerintahkan memberikan kesaksian palsu dalam persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat (Kobar) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Di saat beberapa hari belakangan marak sekali video yang menunjukkan seorang kenek dari bus Kopaja memberikan 'setoran' ke dalam pot di dekat Bundaran Hotel Indonesia, kali ini muncul lagi rekaman yang menunjukkan secara gamblang seorang kenek Kopaja menyerahkan langsung ke pos polisinya.
sebenarnya bukan cuman di HI aja setiap gua naik kopaja 57 Kp. Rambutan - Blok M di Jalan Kalibata Taman Makam Pahlawan menuju Pertigaan Jl. Raya Ps. Minggu disitu ada PosPoL dan disitu juga tiap hari Knek Kopaja Setoran 5ribu ke Ibu2 kadang Cowo kaya Preman yang juga gan, dia sering bgt mondar mandir masuk ke PosPoL gtw dah SKSD bgt ama Polisinya. kopaja 57 tsb ky.a agar tdk ditilang karena mengambil Jln kiri yang seharusnya diperuntukan utk kendaraan langsung belok ke Kiri yang menuju Ps. Minggu . tar gan kpn2 ane mau videoin ah klo lg naik kopaja

Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Indonesia membantah tuduhan bahwa dua perwiranya, Komisaris Polisi Budi Hermanto dan Komisaris Polisi Teuku Khadafi dalam kondisi mabuk saat razia gabungan yang melibatkan personel TNI AL.

Polisi mengadukan personel TNI AL dalam razia gabungan di satu kafe di kawasan SCBD, Sabtu malam lalu, sebagai tindakan penganiayaan hingga luka serius.

Semalam (8/2), Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, menjelaskan, anggota matra laut TNI itu membela diri terkait dugaan penganiayaan atas tiga perwira polisi pengunjung satu kafe, di kawasan SCBD, Jakarta.

Salah satu oknum polisi itu mengacungkan pistol kepada personel TNI AL itu. "Karena membela diri, anggota tim patroli melakukan pemukulan kepada anggota Polri yang tidak mengeluarkan identitas dirinya," kata Simorangkir.

Ia menjelaskan operasi gabungan penegakan ketertiban sesuai perintah Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. Saat peristiwa itu terjadi, terdapat 48 personel gabungan dari PM TNI AU, PM TNI AL, PM TNI AD, dan petugas Propam Kepolisian Indonesia.

Pada saat kejadian, kata Simorangkir, di salah satu tempat hiburan dalam ruangan terdapat lima orang dan beberapa perempuan yang oleh tim dimintai identitasnya, namun mereka menolak memberi.

"Bahkan, salah seorang mengacungkan pistol. Setelah ditangkap, baru mereka mengaku anggota Kepolisian Indonesia. Kami sempat ajukan saran untuk tes urine tapi mereka nggak mau. Kami ada kok bukti-bukti, foto lengkap," jelas Simorangkir.

Menanggapi penjelasan inilah maka Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Senin, menyatakan, "Dalam insiden tersebut anggota Polri sedang bertugas, tidak ada minuman keras di situ apalagi mabuk."

Rikwanto juga menegaskan Hermanto tidak membawa senjata api, sedangkan Khadafi menyimpan senjata api di dalam tas.

"Tas ini yang akan diambil prajurit PM TNI AL hingga terjadi tarik-menarik dan tidak betul berita yang menyatakan kedua perwira menengah kami itu menodongkan senjatanya," ujarnya.

Rikwanto menjelaskan kronologinya. Berawal ketika sekitar 30 anggota PM TNI AL dipimpin Kolonel PM Nazali Lempo merazia Cafe Bengkel, di SCBD, Jakarta Selatan, pada Sabtu dini hari (7/2).