KAMIS, 29 MEI 2014



TEMPO.CO, Jakarta: Pemberantasan korupsi dan penegakan wibawa hukum menjadi salah satu agenda utama yang dibidik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bila terpilih pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang masing-masing pasangan berjanji akan segera menggeber reformasi di bidang hukum. "Kami berkomitmen mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan," tulis pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam visi dan misinya.

Berikut cuplikan visi dan misi calon presiden dalam bidang penegakan hukum dan korupsi seperti tertuang dalam dokumen yang sudah diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum.

Visi dan Misi Jokowi-Jusuf Kalla (Baca: Dana Zakat dan Haji, Jokowi: Harus Dibuat Online)

1. Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, dan reformasi lembaga penegak hukum
2. Memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap
3. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan
4. Membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi seperti RUU perampasan aset, RUU perlindungan saksi, RUU kerja sam timbal balik dan RUU pembatasan transaksi tunai.
5. Mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi
6. Memastikan sinergi antara kepolisian, kejaksaan agung dan KPK
7. Memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam
8. Menerapkan Sistem Integritas Nasional untuk mencegah korupsi
9. Membuka keterlibatan publik dan media masa dalam mengawasi upaya tindakan korupsi



Visi dan Misi Prabowo-Hatta (Baca: Suryadharma Tersangka Haji, Koalisi: Kami Bantu)


1. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukkum tanpa pandang bulu
2. Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel
3. Memperkuat KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan
4. Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan.

IRA GUSLINA SUFA

Source:
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...owo-Dukung-KPK