Kondisi Yogyakarta sekarang sudah banyak perubahan, hotel mulai dari kelas melati hingga berbintang lima menjamur di mana-mana. Kemacetan juga terjadi hampir setiap hari, tidak hanya di sekitaran Malioboro, tapi sudah merata.

Seiring pembangunan yang terus melaju, Yogyakarta menyimpan fakta mengejutkan. Memasuki musim kemarau, warga terancam krisis air.

Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Eko Teguh Paripurno mengatakan, ada potensi warga akan kesulitan air, sebab perbandingan kebutuhan air warga dengan hotel sudah tidak seimbang.

Eko menyampaikan kebutuhan air warga perorangnya adalah 120 liter per hari, sementara itu untuk hotel kebutuhan harian mencapai 250 sampai 350 liter per orang.

"Kebutuhan air ini sudah tidak seimbang. Kalau per 100 meter hotel itu ada empat kamar, lalu perkamar itu ada dua orang, tinggal dikalikan berapa luas hotel dan tingkatnya, lalu dikalikan berapa jumlah hotel. Maka kita akan melihat kebutuhan itu menjadi tidak seimbang," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (30/5).

Dia menjelaskan, selama ini hotel melakukan penyedotan air tanah dengan cara pengeboran. Jika penyedotan air tanah dilakukan dengan berlebihan, maka akan berdampak pada menyusutnya debit sumur warga di sekitar hotel.

"Imbasnya itu, padahal kalau penyedotan itu dilakukan dengan debit yang tepat, dampaknya tidak akan sampai ke warga," ujarnya.

Karena itu ada beberapa hal yang perlu perhatikan. Apalagi dalam musim kemarau. Salah satunya suplai air PDAM.

"PDAM menyuplai yang tidak menggunakan air tanah, ada hotel yang tidak menggunakan air tanah, maka konsentrasi suplai air akan lebih banyak ke satu titik. Akibatnya sumber mata air yang digunakan PDAM akan mengalami penurunan debit. Imbasnya ke warga sekitar
sumber air itu. Ini yang harus di waspadai," urainya.

Sementara itu direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandera menimpali bahwa debit air tanah menurun tiap tahunnya.

"Kondisi air tanah di Yogya semakin lama menurun setiap tahunnya. Tahun 2014 air tanah di Yogya sudah turun hingga 20 centimeter," katanya.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan populasi penduduk Yogyakarta yang mencapai 3,6 juta jiwa dengan persebaran 12.322 jiwa/kilometer. Itu pun belum lagi dihitung dampak pembangunan hotel yang semakin lama kian gencar di Yogyakarta.

"Bisa kita bayangkan, air tanah ketika kemarau nanti akan digunakan banyak orang plus hotel- hotel," ungkapnya.

Dia memperkirakan akan terjadi perebutan air tanah antara warga Yogyakarta dengan hotel-hotel yang sama-sama mengandalkan air tanah.

"Komposisi warga dengan hotel sudah tidak berimbang. Pemerintah harus benar-benar melihat ini sebagai masalah yang serius, karena kuncinya ada di mereka. PDAM juga akan berpihak ke mana?" tambahnya.

Dia pun mengimbau agar BPBD DIY untuk bersiap mensuplai kebutuhan air bersih. Meski hal tersebut hanya jangka pendek, tapi itu langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi jika nantinya kekeringan benar terjadi.

"Jangka panjangnya ya pemerintah harus dengan membatasi pembangunan penyedia jasa, termasuk hotel dan apartemen. Utamakan pemenuhan hak dasar masyarakat," tandasnya.


SUMBER