Ahok: Dishub Mengaku Salah Bangun Terminal Rawamangun

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dinas Perhubungan dan Tranportasi sudah mengaku salah terkait revitalisasi Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Bangunan terminal dipaksakan dibangun meski belum ada lahan yang dibebaskan.

Akibatnya saat ini bus besar tidak dapat masuk terminal di kawasan Jakarta Timur tersebut. Padahal untuk renovasi terminal itu menghabiskan dana sebesar Rp 47 mliar.

"Dishub mengaku dia yang salah," kata Ahok saat ditemui di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/5).

Pengakuan salah Dinas Perhubungan tersebut menurut Ahok dalam rapat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin lalu. Ketika ditanya Ahok perihal kesalahan pembangunan Terminal Rawamangun, pejabat Dinas Perhubungan mengaku tak tahu menahu soal perhitungan pembangunan dan melimpahkannya ke konsultan.

Menurut Ahok, Dinas Perhubungan mengaku salah karena mereka memaksakan pembangunan terminal. Seharusnya, sebelum terminal dibangun, ada pembebasan lahan terlebih dahulu karena ada gedung Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur di area terminal.

Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Dishubtrans. Akibatnya bus pun tak bisa masuk.

Untuk memperbaiki kondisi Terminal Rawamangun saat ini, Dinas Perhubungan harus membongkar bangunan terminal dan membutuhkan dana sebesar Rp 12 miliar.

"Ini memang satu bangunan (yang dibongkar)," ujarnya. (Baca juga: Pemprov Jakarta Akan Gugat Konsultan Terminal Rawamangun)

Ahok lantas membandingkan pola kerja yang dilakukan anak buahnya itu dengan swasta. Menurutnya dengan jumlah dana yang sama, swasta bekerja bisa lebih cepat. Itulah sebabnya, ke depan, Ahok banyak menggandeng pihak swasa untuk menyelesaikan proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta. "Yang penting fungsinya tercapai," kata Ahok.

Ditemui pada waktu yang berbeda, Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta, Solafide Sihite mengatakan proses pembongkaran bangunan Terminal Rawamangun ini akan segera dilakukan setelah menunggu proses lelang yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD).

"Kami menunggu lelang. Itu kan satu gedung yang menunggu dihapuskan. Kalau misalnya dirobohkan harus dinilai nilai ekonomis nya lagi," kata Solafide.

“Kami targetnya secepatnya. Kalau Pak Gubernur, maunya secepatnya,” ujar Solafide.

http://www.cnnindonesia.com/nasional...al-rawamangun/