Sebuah usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno, dan juga selama masa kolonial Belanda. Kenyataannya pada awal Abad ke-20 ada upaya oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah lokasi ibu kota dari Batavia (nama Jakarta sebelumnya) ke Bandung, walaupun gagal karena Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Pada 2010, perdebatan berlanjut tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta
Ada tiga pendapat utama tentang proposal ini:


1. Pindahkan ibu kota resmi, seperti cara Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia

2. Pisahkan pusat administratif dan Jakarta masih ditetapkan sebagai ibu kota resmi, seperti Malaysia memindahkan pusat pemerintahan federal administratifnya ke Putrajaya

3. Jakarta masih tetap sebagai ibu kota dan pusat administrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof A. Chaniago mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota masih terus dikaji. Namun saat ini pemerintah ingin mendahulukan untuk membangun 10 kota baru sebagai upaya penyebaran dan pemerataan pembangunan.

"Sekarang kita langkahnya lebih baik untuk menyiapkan pembangunan kota-kota baru. Ketika ada kota baru, bisa jadi dapat diincar jadi ibu kota baru," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat berdiskusi dengan pers di Palangkaraya, Senin (30/3).

Andrinof mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas akan membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota tersebut. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa kapasitas Jakarta dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan tidak dapat lagi menampung konsentrasi dan berbagai aspek kegiatan penduduknya.

Menurut dia, dalam lima tahun ke depan, berbagai aspek dari pembangunan sistem transportasi, kelestarian lingkungan, dan kualitas sanitasi sulit untuk menandingi percepatan penambahan beban penduduk di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah di Jakarta yang dikhawatirkan menjadi daerah tidak layak huni.

"Jadi akan sangat urgent. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata dia.

Melihat kapasitas Pulau Jawa, Andrinof mengatakan ibu kota tidak mungkin jika dipindahkan ke kota di Pulau Jawa. Hal tersebut juga disebabkan Jawa merupakan sumber produksi pertanian di Indonesia. Jika ibu kota dipindah ke kota di Pulau Jawa dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan yang dapat mengurangi luas lahan pertanian

"Idealnya di Kalimantan. Letaknya harus dikaji lagi. Ini juga karena lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa akan susah menjaga kesinambungan," kata dia.

Wacana sebelumnya, ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun Andrinof mengatakan Palangkaraya sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota, karena daya dukung lahan yang tidak memadai.

"Palangkaraya memang luas tapi lahan layak huni kecil. Di sini rawan banjir jika salah kelola," kata dia.

Marco Kusumawijaya

Pakar yang menolak usul pemindahan itu adalah Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Arsitek yang sering dimintai komentar soal tata kota ini berpendapat, pemindahan Ibukota dari Jakarta tidak perlu.

"Masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan Ibukota jika tujuannya adalah untuk membikin pemerintahan nasional berfungsi lebih baik," kata Marco di akun Twitternya, Selasa 3 Agustus 2010 lalu.

Fungsi yang dimaksud Marco adalah fungsi mengelola kepadatan Jakarta. Jakarta tidak lebih padat dari Tokyo, namun terbukti Ibukota Jepang ini berhasil mengelola lalu lintasnya sehingga tidak seruwet Jakarta. Marco juga menyebut, Jepang yang merupakan salah negara terpadat di dunia itu justru juga negara dengan tutupan hutan paling besar persentasenya.

Andrinof Chaniago

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini adalah pendukung kuat pemindahan Ibukota. Andrinof yang mendalami kebijakan publik ini menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk Ibukota.

Andrinof menyatakan, satu bom sosial siap meledak di Jakarta 20 tahun lagi. Kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas tinggi, taraf kesehatan menurun. Gangguan jiwa meningkat.

"Kalau tak ada keputusan politik untuk pindah Ibukota, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998," kata Andrinof pada Kamis 29 Juli 2010. Solusinya bagi Andrinof, Ibukota harus dipindahkan ke sebuah kota baru di Kalimantan.

Yayat Supriyatna

Planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, ini mendukung upaya pemindahan Ibukota dari Jakarta. Menurut Yayat, Jakarta tidak pernah disiapkan secara matang untuk menjadi Ibukota dengan skala sebesar sekarang. Dari sekadar kota perdagangan, kemudian harus menampung aktivitas pemerintahan dalam skala besar. "Akhirnya apa yang terjadi?" kata Yayat. "Fungsi dan perannya tidak jelas."

Sebagai pusat pemerintahan, beban itu bertambah dengan paradigma pemerintahan Orde Baru yang sentralistis. Pembangunan dirancang di Jakarta sehingga menjadi bias. "Kota ini lalu menjadi daya tarik yang besar bagi penduduk di luarnya," kata Yayat. "Ujung-ujungnya, apa-apa Jakarta, tidak terpikir mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya."

Dan beban berlebihan itu baru terasa dekade belakangan. Jakarta mengalami kemacetan. Jakarta kekurangan air bersih namun di lain pihak kebanjiran di saat hujan sebentar. Lingkungan hijau juga tergerus oleh pemukiman.

"Idealnya, penduduknya hanya 4 sampai 5 juta jiwa, setengah dari sekarang," kata Yayat. Namun statistik terakhir, kata Yayat, diperkirakan penduduk resmi Jakarta mencapai lebih dari 9,5 juta jiwa.

Solusinya, Ibukota Pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Membangun kota baru, kata Yayat, membutuhkan dana yang sangat besar. Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah. "Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan," katanya.

Haryo Winarso

Planolog Institut Teknologi Bandung ini bersikap, pemindahan Ibukota jangan berdasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut saja. Memindahkan Ibukota tidak serta merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan.

“Karena kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan itu emosional, jangka pendek dan itu tidak benar,” kata Haryo Winarso kepada VIVAnews, Rabu 4 Agustus 2010.

Menurutnya Ibukota tidak dapat pindah ke dalam lokasi berdekatan seperti Jonggol dan Karawang karena hal tersebut hanya akan memperpanjang kemacetan. “Karena orang-orang yang terlibat pemerintahan tetap tinggal di Jakarta sehingga akan tetap macet,” katanya.

Jika Ibukota tetap berada di Jakarta maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir. “Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.

Sonny Harry B. Harmadi

Pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mendukung pemindahan Ibukota ke luar Jakarta dan bahkan ke luar Jawa. Sonny menilai, kepadatan penduduk dan pemusatan aktivitas yang terus meningkat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadikan daerah ini tidak lagi ideal sebagai kandidat Ibukota baru Republik Indonesia.

"Jabodetabek, bahkan seluruh Jawa, sudah terlalu penuh karena 55 persen penduduk Indonesia ini berdomisili di Jawa," kata Sonny dalam dialog bertajuk 'Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.

Jika pusat pemerintahan dipaksakan dipindah ke sekitar Jakarta, seperti Jonggol, Kabupaten Bogor, maka Sonny yakin hal itu hanya akan bertahan dalam waktu pendek, bukan untuk jangka panjang. "Itu seperti zero sum game, memindahkan masalah ke tempat lain tanpa menyelesaikan masalahnya," kata Sonny. Oleh karena itu, ia menilai kota di luar Jawa lebih ideal sebagai Ibukota baru RI.

Tata Mutasya

Peraih master di bidang manajemen pembangunan dari Universitas Turin, Italia, ini mendukung pemindahan Ibukota sebagai cara meratakan pembangunan. Tata menyatakan, perlu ada dobrakan atas sentralisasi pembangunan di Jawa khususnya Jakarta yang sudah terjadi sejak era kolonial.

"Selama ini tidak ada rekayasa ulang atas peninggalan kolonial itu," kata Tata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.

M Jehansyah Siregar

Arsitek jebolan Institut Teknologi Bandung yang mendapat doktor di bidang perencanaan kota dari Universitas Tokyo ini mendukung pemindahan Ibukota. Namun, peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB ini menyatakan, memindahkan Ibukota diperlukan visi yang kuat yang disertai regulasi yang kuat setingkat Undang-Undang.

Indonesia perlu meniru model regulasi yang diterapkan oleh Malaysia untuk membangun Putrajaya. Jika regulasi setingkat Undang-undang di Indonesia telah siap maka secara simultan langsung dibuat badan yang berkompeten untuk membangun Ibukota baru guna menghindari berbagai konflik dan spekulan.

Menurut Jehan, tidak perlu membuka lahan baru untuk membangun Ibukota baru, melainkan cukup dengan melanjutkan pembangunan kota yang telah ada. Berdasarkan berbagai kajian yang telah ada, Kalimantan pulau yang telah siap secara infrastruktur dan secara geografis Kalimantan jauh dari pusat gempa dan gunung berapi.

Kebijakan pemindahan Ibukota harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Menurut Jehansyah saat ini Indonesia telah tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Ia memprediksi, Myanmar akan segera menyalip posisi Indonesia karena negeri itu telah lebih dahulu memindahkan Ibukota negara pada 2005 lalu.

"Mungkin nanti saat kita memulai pemindahan Ibukota, Myanmar telah maju. Semoga saja kita tidak tersalip Timor Leste," ujarnya lalu tertawa.

Bagaimana dengan Juragan ?

Source:

http://id.wikipedia.org/wiki/Usulan_...kota_Indonesia

http://politik.news.viva.co.id/news/...ndahan-ibukota

http://nasional.republika.co.id/beri...a-terus-dikaji

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_...i_di_Indonesia

Kunjungi Thread Ane yang lain Gan..

http://www.kaskus.co.id/thread/5566a...kemana-pollingPemindahan Ibukota (HT)

http://www.kaskus.co.id/thread/555c8...-tidak-polling Polling Warga Rohingya (HT)

http://www.kaskus.co.id/thread/55227...ak-citra-buruk Presiden Indonesia dengan citra Buruk di Masyarakat

http://www.kaskus.co.id/thread/53e8c...akai-ini-aja-d Menghilangkan Baret Jam (HT)

http://www.kaskus.co.id/thread/54512...k-di-indonesia Mall Terbaik Di Indonesia

http://www.kaskus.co.id/thread/00000...onesian-rapper Saykoji vs TooPhat

http://www.kaskus.co.id/thread/5454a...-panggilan-911 Tanggapnya Polisi di Luar Negeri

Original Posted By himanuzo►Sebaiknya ibukota dipindahkan ke luar Jawa.

Alasan:

1. Penduduk di Jawa padat, sekitar 60% penduduk Indonesia ada di Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk pulaunya paling tinggi di Indonesia. Lihatlah anggaran propinsi DKI paling besar di Indonesia sekitar Rp 70 triliun untuk 2015. Padahal untuk Jawa Barat penduduk paling banyak di Indonesia - anggaran 2015 nya cuma Rp 25 triliun. Anggaran propinsi - propinsi luar pulau tidak sebesar propinsi - propinsi yang di pulau Jawa.
2. Kebijakan2 pemerintah pusat agar tidak terlalu difokuskan ke Jawa terutama Jakarta. Biar pemerataan dalam hal pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Indonesia bagian Timur paling banyak ketinggalan.
3. Pajak dari berbagai daerah yang di luar Jawa masuk ke Jakarta, Jakarta dan pulau Jawa paling banyak menikmati pajak2 yang dari luar pulau Jawa. Itulah ketidakseimbangan....
4. Menjaga kekokohan NKRI

Kalau ada wacana pemindahan ibukota, sebaiknya ke luar Jawa.

Presiden RI pertama Soekarno pernah usulkan ibukota dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan. Gagasannya bagus.... saya dukung itu. Alasan:

1. Penduduk di Kalimantan sangat sedikit. Apabila ibukotanya dipindahkan ke sana, bakal mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan banyak peluang ekonomi baru di Kalimantan. Dan menciptakan transmigrasi penduduk dari Jawa ke Kalimantan.

2. Kalau pun ibukota dipindahkan ke luar Jawa, pulau Jawa bisa mandiri terutama Jakarta.

3. Bakal menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Apalagi lokasi Palangkaraya berada di tengah - tengah Indonesia.

Original Posted By klikbarcode.com►menurut ane sih pindah tempat jangan diratakan gan

Original Posted By uao►di mana pun boleh bre
asal pembangunan merata aja tuh bre

Original Posted By bergas1702►Kalo bisa dipindah ke Jawa Timur terutama di Surabaya. Pertumbuhan ekonomi disini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional lho. Dan kota sepanjang Pantura mulai berbenah, contoh paling nyata ada di Banyuwangi sama Surabaya gan. Kalo bisa ditaro di pejwan gan.

Original Posted By anakkemis►Menurut ane kalo di pindahin ke kota2 besar sama aja boong gans. Yg ada tambah runyem.

Kalo mau pindahin ke kota kecil yang banyak lahan tandus atau gak bisa di tanem apapun. Ga ngerusak alam dan mengubah lahan tak layak jadi layak..

Jadi kalo di kota kecil itu master plan harus terancang dan fungsional gan. Biar kedepanya gak acak2an kayak kota besar pada umumnya.

Pendapat ane si gitu gans. Cmiiw..

Original Posted By Renandhito►ibukota administrasi&urusan kenegaraan sebaiknya dipindahkan aja gan. Itu polling kaskuser juga daerah yg bagus kok yg leading (kalteng&papua). Jadi kalo ada KTT, tamu negara, atau event kenegaraan yg lain para tamu kita gak perlu merasakan semrawutnya jakarta (meski mereka pake patwal juga, tapi justru patwal ini yg membuat masyarakat makin kena macet)

Tapi kalo ibukota ekonomi ya tetep di jabodetabek aja, karena mayoritas infrastruktur emang udah berdiri dgn memadai di situ. Kalo nunggu bangun infrastruktur di daerah lain takut lama

TITIPAN KASKUSER

[HELP] TIDAK PUNYA BIAYA, BAPAK INI MEMBIARKAN KAKINYA MEMBUSUK
http://www.kaskus.co.id/thread/555e1...inya-membusuk.